Ketik disini

Headline Kriminal

PPK Pasar Brang Bara Diperiksa

Bagikan

MATARAM-Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa mengintensifkan penyidikan proyek pengurukan Pasar Brang Bara, Sumbawa. Pemanggilan terhadap sejumlah pejabat juga dilakukan guna mencari pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan penyimpangan tersebut.

Setelah pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbawa Wirawan, akhir Maret lalu, penyidik memanggil pejabat pembuat komitmen (PPK) Usman Yusuf. Pemeriksaan terhadap Usman masih terkait proyek tanah uruk Pasar Brang Bara.

Kasipidsus Kejari Sumbawa Anak Agung Raka membenarkan adanya pemeriksaan terhadap PPK. Bukan Usman saja, penyidik juga memanggil pelaksana proyek, yakni Mulyadi. a�?Masih ada saksi lain yang akan kita periksa. Sudah kita jadwalkan,a�? kata Raka.

Menurut dia, pemeriksaan yang penyidik lakukan guna mencari pihak yang bertanggung jawab dalam proyek tersebut. Dari alat bukti dan keterangan saksi selama proses penyidikan, akan mengarah kepada penetapan tersangka, jika terpenuhi unsurnya.

Sementara itu, setelah menjalani pemeriksaan, Usman membenarkan pemanggilan kejaksaan terkait dengan proyek tanah uruk di Pasar Brang Bara. Meski demikian, yang bersangkutan memilih untuk tidak berkomentar banyak seputar pemeriksaannya.

a�?Tanya langsung ke Pak Raka (Kasi Pidsus, Red). Materinya ada di sana semua,a�? kata dia.

Begitu juga ketika disinggung mengenai jumlah kontrak kerja yang dilakukan lebih dari satu kali, Usman irit bicara. Kata dia, materi pemeriksaan hampir sama seperti saat dia diklarifikasi jaksa, ketika posisi kasus masih di tingkat penyelidikan.

Sebelum Usman, Kepala Bapenda Sumbawa Wirawan juga telah diklarifikasi.A�Kapasitas Wirawan dalam proyek tersebut selaku Pengguna Anggaran (PA). Materi pemeriksaan jaksa juga terkait tugas pokok dan fungsinya sebagai PA. Mengenai pemeriksaan tersebut, penasihat hukum Kepala Bapenda, Surahman membenarkan kedatangan kliennya terkait proyek tanah uruk. a�?Iya soal tanah uruk itu. Termasuk kapasitas dia selaku PA,a�? kata dia.

Surahman menjelaskan, setelah ditunjuk sebagai PA, Wirawan mengeluarkan SK untuk pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan penyedia barang.

a�?Klien saya menerima informasi kalau pekerjaan tidak selesai 100 persen,a�? ujar Surahman.

Karena tidak selesai, PPK kemudian melakukan pemutusan kontrak terhadap rekanan yang mengerjakan proyek. Pemutusan kontrak kemudian ditembuskan kepada Wirawan selaku PA.

Dari sana, kata Surahman, kliennya meminta kontrak kerja proyek tersebut. Wirawan hendak mencocokkan laporan yang dia terima dengan kontrak kerja. a�?Ternyata benar deadline pekerjaan sudah habis, ada pemutusan kontrak itu. Tapi, semua tindakan yang diambil PPK berada di luar kewenangan PA,a�? terang dia.

Lebih lanjut, Surahman mengatakan, dalam proyek ini telah terjadi tiga kali pergantian kontrak. Tetapi, hal tersebut rupanya tidak diketahui kliennya. Wirawan justru baru mengetahui itu setelah ditunjukkan penyidik Kejari Sumbawa saat pemeriksaan.

a�?Wirawan tahu ada kontrak kedua dan ketiga setelah di sini (kejaksaan, Red). Dia tidak pernah tahu sebelum itu,a�? kata Surahman.

Diketahui, proyek tanah urukA�PasarA�BrangA�BaraA�dikerjakan CV Khalifah dengan nilai Rp 197 juta yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2017. Namun, dalam pengerjaannya diduga bermasalah

Dugaan masalahnya itu berasal dari gonta-ganti kontrak serta administrasi yang kacau, tanpa perencanaan dan tiba-tiba ada pelaksanaan. Selain itu dalam pelaksanaan, tidak ada konsultan pengawas.(dit/run/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka