Ketik disini

Kriminal

Brigjen Pol Achmat Juri Ditunjuk Jadi Kapolda NTB

Bagikan

MATARAM-Tongkat komando Polda NTB berganti. Setelah ditinggalkan Brigjen Pol Firli yang ditugaskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mabes Polri langsung menunjuk penggantinya.

Dalam telegram Kapolri bernomor ST/964/IV/Kep/2018, Kapolda Maluku Utara (Malut) Brigjen Pol Achmat Juri ditunjuk sebagai penggantinya. Pelantikannya sebagai Kapolda NTB akan dilakukan paling lambat dua minggu ke depan.

a�?Benar sudah ada penggantinya, Kapolda Malut Brigjen Pol Achmat Juri yang ditunjuk sebagai Kapolda NTB,a�? kata Kabidhumas Polda NTB AKBP Tri Budi Pangastuti, kemarin (8/4).

Penunjukan melalui telegram Kapolri itu dikeluarkan kemarin. Melalui surat yang ditandatangani Brigjen Eko Hendra Heri atas nama Asisten SDM Kapolri Irjen Arief Sulistyanto.

a�?Nanti pelantikannya segera. Paling lama dua minggu setelah keluar telegram,a�? ujarnya.

Brigjen Pol Achmat Juri sebelumnya mulai menjabat sebagai Kapolda Malut dari Juni 2017. Jenderal lulusan Akpol 87 ini pernah bertugas di Polda Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Bali.

Sebagai pengganti Brigjen Pol Firli, tugas berat sudah menantinya. Yang paling utama adalah suksesi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada Juni nanti. Termasuk mengantisipasi potensi konflik saat pilkada.

Sejumlah kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang masih menjadi tunggakan diharapkan bisa diselesaikan. Salah satunya perkara dugaan korupsi CPNS K2 Dompu yang menjerat Bupati Dompu.

Kasus yang mulai diselidiki sejak era Irjen Pol Umar Septono (saat itu masih berpangkat Brigjen), hingga kini belum tuntas. Perkara ini terus menjadi atensi publik. Termasuk, CPNS K2 yang terlibat di dalamnya.

Permintaan untuk memperjelas posisi perkara itu sempat diutarakan massa CPNS K2 ketika beraksi di depan Polda NTB, Maret lalu. Perwakilan massa CPNSA�K2,A�MuttakunA�mengatakan, aksi yang mereka lakukan bukan untuk mengintervensi proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum. Mereka hanya meminta kepolisian dan jaksa untuk memberi kepastian hukum dalam kasus itu. Aksi ini mewakili 118 CPNSA�K2A�yang gugatannya dimenangkan PTUN Mataram.

“Kami tidak ingin intervensi. Kami bahkan memberikan sepenuhnya kewenangan penanganan perkara ini kepada kepolisian,” kataA�Muttakun, kemarin.

MuttakunA�mengatakan, ketika penyidik sudah meyakini ada unsur perbuatan jahat, jangan ragu untuk tetap melanjutkan perkara. Sebaliknya, ketika ada keraguan untuk membuktikan sejumlah unsur korupsi dalam kasus ini, maka akan lebih baik jika kasus tersebut dihentikan.

“Bukan meminta SP3, kami hanya minta beri kepastian hukum,” ujar dia.

Kepastian hukum itu, kataA�Muttakun, bukan untuk membela para tersangka yang terjerat dalam perkara ini. Melainkan demi kepentingan CPNSA�K2A�Dompu. Juga untuk kondusivitas wilayah Kabupaten Dompu.

“Ini demi daerah kami, agar tidak tersandera kasus ini. Kelambanan yang dilakukan penyidik juga membuat CPNS tersandera, menderita mereka. Kami minta Polda jangan buat seperti ini,” kata Muttakun.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka