Ketik disini

Giri Menang Headline

Terkait Tudingan Rp 73 Miliar APBD untuk Danai Kampanyenya, Fauzan pun Geram

Bagikan

GIRI MENANG-Calon Bupati Lobar 2018 H Fauzan Khalid geram. Mendapat tudingan melakukan penggelembungan dan mengorupsi dana APBD Lobar 2018. Sehingga ia pun sedang mempertimbangkan untuk melaporkan balik tudingan tersebut ke pihak kepolisian.

a�?Saya lagi mempertimbangkan laporan pencemaran nama baik,a�? tegas Fauzan usai menghadiri kampanye di Dusun Karang Bedil Selatan, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Lobar, kemarin (9/4).

Mempertimbangkan ini, kata dia, karena Fauzan masih merasa kasihan kepada pihak yang melapor. Fauzan hanya berharap agar yang bersangkutan segera sadar dan mengintrospeksi diri. a�?Sampai saat ini saya juga masih sabar, tapi tidak tahu besok,a�? ucapnya.

Ia menegaskan, tudingan tersebut tidak mungkin dilakukannya untuk mendanai kampanye. Sementara uang tersebut masih ada dan dirinya dalam keadaan cuti. Artinya, di luar tanggungan negara. Maka ia tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi tambahan anggaran tersebut.

a�?Dan sudah dijawab pula oleh Wakil Ketua III DPRD Lobar, yang betul bukan penggelembungan, tetapi penambahan anggaran,a�? ungkapnya.

Setelah pengetokan APBD, diakui ada penambahan dana sebesar Rp 73 miliar dari pemerintah pusat. Penambahan ini telah melalui prosedur yang jelas dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

a�?Prosedur jelas dan sesuai aturan,a�? imbuh Fauzan. a�?Kalau ini penggelembungan, misal harga komputer Rp 5 juta, dijadikan Rp 6 juta,a�? tambahnya lagi.

Diakui, ini adalah salah satu cara dari pihak lawan untuk menjatuhkan kredibilitasnya sebagai calon bupati. “Saya pernah diisukan selingkuh. Sulit menyerang (saya) dengan itu, mereka lalu menyerang saya dengan cara hidup saya yang sederhana. Tidak cukup dengan itu, sekarang mereka menuduh saya menggelembungkan dan mengorupsi APBD,a�? paparnya berapi-api.

Hal ini dibenarkan Ali Hidayat selaku juru bicara H Fauzan Khalid, ia melalui divisi hukum tim sedang mengkaji tudingan tersebut untuk melapor balik kepada kepolisian. a�?Ini merupakan fitnah keji yang mereka pakai,a�? tegasnya.

Seperti diketahui, Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPKP) NTB melaporkan Pemda Lobar terkait selisih APBD Lobar sebesar Rp 73 miliar. LPKP NTB menilai, anggaran tersebut tidak masuk dalam pembahasan paripurna dewan dan eksekutif, sehingga rawan terjadi tindak korupsi. Selisih tersebut dinilai sangat tidak wajar dalam penganggaran APBD di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

a�?Harapan kami selisih anggaran tersebut ditunda dulu eksekusinya,a�? tukas Ketua LPKP Lobar Erwin Ibrahim. (ewi/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka