Ketik disini

Metropolis

Jukir Liar Semakin Bebas

Bagikan

MATARAM-Juru parkir (Jukir) liar di Kota Mataram semakin bebas. Dengan hanya berbekal pluit, mereka sudah bisa menarik bayaran parkir.

Tak perlu pakai seragam. Apalagi id card. Cukup meniup pluit itu ketika ada pengguna parkir yang mau beranjak pergi, uang pun didapat.

Kondisi ini sudah banyak dikeluhkan masyarakat. Tapi, Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab di sektor ini seperti tutup mata. “Kami bukannya keberatan membayar parkir, tapi toong dong ditertibkan. Petugas parkirnya pakai seragam atau id card,” kata Abdurrahman, salah satu warga Mataram.

Parahnya lagi, kini jukir ilegal tak hanya ada di pusat perbelanjaan. Tapi juga di sejumlah kantor pemerintahan. Salah satunya di komplek perkantoran jalan Lingkar Selatan. Khususnya di depan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram.

Kemarin, (10/4) Lombok Post mendapati sejumlah pria meminta uang parkir pada pengguna kendaraan yang datang untuk mendapatkan layanan di Dukcapil.

a�?Prita��. Ya, taruh saja di sana motornya. Kiri-kiri pak,a�? kata seorang pria mengarahkan sejumlah pengendara siang itu.

Kelakuan sejumlah pria yang mengaku juru parkir itu kerap menuai kritikan dari masyarakat. a�?Aneh deh, lokasi parkir di halaman perkantoran pemerintah kok bayar, biasanya gratis,a�? protes Susi Susanti, salah seorang warga Kota Mataram usai keluar dari Dukcapil pada Lombok Post, kemarin.

Parahnya lagi, seain tidak memakai seragam dan kartu identitas, karcis parkir juga tidak ada. Padahal, karcis adalah kewajiban yang harus diberikan jukir pada setiap pengguna ahan parkir.

Selain sebagai jaminan, jika sewaktu-waktu kendaraan warga hilang. Dalam aturan pun telah dijelaskan, jika terjadi kehilangan atau kerusakan, pengelola wajib mengganti hingga jumlah tertentu.

a�?Ini nih yang bikin malas datang ke perkantoran di Lingkar Selatan ini, parkir sedikit langsung bayar. Kalau ada kendaraan hilang, kita mau klaim kemana kalau tidak ada karcis?,a�? kesalnya.

Tak hanya itu, Susi dan masyarakat lainnya juga kerap kesal saat terpaksa mengeluarkan uang Rp 1000 kepada para jukir, namun mereka memaksa untuk diberikan dengan biaya dua kali lipat.

a�?Mereka tidak mau diberi Rp 1000, mereka maunya Rp 2000. Saya harap dinas terkait jangan hanya duduk manis di balik mejanya saja, ini sudah termasuk pungli loh,a�? terangnya.

Sementara itu, Kasat Pol PP Kota Mataram Bayu Pancapati mengaku telah berulang kali menegur para jukir liar yang berada di samping kantornya. Namun, para jukir liar tersebut tetap saja kembali berulah.

a�?Sebelumnya kami sudah turun dengan Dishub dan kepolisian, memang sempat sepi, tapi nyatanya mereka kembali lagi,a�? kata Bayu pada Lombok Post, kemarin.

Menurut Bayu, jika nantinya perkantoran pemerintahan di jalan Lingkar Selatan dipasangi gerbang seperti di Kantor Wali Kota, anggotanya akan siap untuk mengamankan para jukir liar agar tak kembali berulah.

a�?Kendalanya itu ada pada gerbang, coba kalau ada, jukir liar pasti tidak ada. Sesuai dengan perintah kepala daerah, pasti saya akan terjunkan anggota untuk menjaga wilayah ini,a�? jelasnya.

Selain karena faktor gerbang, mantan Kabid Trantibum Satpol PP ini menilai OPD terkait, yakni Dishub juga harus turun ke lapangan untuk melakukan penertiban pada jukir liar yang ada di kantor pemerintahan.

a�?Dishub juga harus tegas, saya tidak berniat menjatuhkan. Ayo kita sama-sama turun (untuk menertibkan mereka),a�? ucapnya.

Sementara itu, bebasnya para jukir liar dan tidak tegasnya Dishub, membuat DPRD NTB bersuara. a�?Harusnya ada perubahan, tapi sampai sekarang permasalahan itu masih bisa kita temukan di sejumlah titik,a�? kata Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram HM Nur Ibrahim pada Lombok Post beberapa waktu yang lalu.

a�?(Dishub) Seakan-akan tidak berani dengan preman, kalau tidak berani gandeng dong Satpol PP,a�? sindirnya. (tea/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka