Ketik disini

Headline Politika

Debat Kandidat Wajib Dihadiri Paslon

Bagikan

MATARAM – Debat kandidat pasang calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur NTB akan segera dilaksanakan. Debat ini bersifat wajib untuk dihadiri masing-masing paslon. Para paslon harus mengosongkan jadwalnya saat debat berlangsung.

”Kalau dulu memang boleh tidak datang, tapi sekarang ini sifatnya wajib harus datang semua,” kata Komisioner KPU NTB Yan Marli, pekan lalu.

Ketidakhadiran salah satu paslon tidak sampai membatalkan pencalonan. Namun sanksi yang diberikan berupa penghentian seluruh aktivitas kampanye yang difasilitasi oleh KPU sejak saat itu. KPU juga akan memberikan surat teguran tertulis.

Jika salah satu paslon tak dapat hadir debat, harus memberikan keterangan yang jelas. Dalam aturan, paslon dapat tidak hadir dalam debat karena sakit dan menjalankan ibadah seperti umrah. Sakit pun harus menyertakan keterangan dari dokter.

”Untuk melihat kepastiannya,” jelasnya.

Namun ia mengimbau agar para paslon tetap hadir, karena dari acara ini publik akan menilai. Jika tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, sanksi publik juga berlaku.

”Sanksi publik itu sebenarnya lebih besar dampaknya bagi mereka,” katanya.

Jauh hari KPU mengingatkan untuk masing-masing paslon mempersiapkan diri. Debat akan dilakukan kurang lebih satu bulan lagi. Para paslon diminta untuk menyiapkan data-data sebagai pendukung dalam debat.

”Masing-masing dari mereka sudah kami berikan gambaran umum atau tema tentang debat. Ya kisi-kisinya gitulah,” ucapnya.

Ada enam tema dalam debat. Tema tersebut terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

”Misalnya pelayanan publik. Jadi bagaimana mereka memikirkan untuk meningkatkan pada sektor-sektor ini,” kata Yan.

Tema lainnya adalah menyelesaikan persoalan daerah. Disadari bahwa memerintah sebuah daerah tentu memiliki banyak persoalan yang harus dihadapi. Tema berikutnya menyerasikan pelaksanaan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional.

”Kalau sekarang ini kita sering lihat kabupaten/kota jalan sendiri-sendiri bahkan sering dikatakan tidak seirama dengan provinsi sebagai wakil nasional maka perlu ada penyerasian,” ujarnya.

Yang terakhir adalah upaya dalam memperkokoh NKRI. Dari enam tema ini nantinya akan dibagi menjadi dua. Masing-masing akan dipegang oleh dua tim pakar. Untuk tema debat hari pertama belum diputuskan karena saat ini masih didiskusikan. (cr-eya/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka