Ketik disini

Headline Tanjung

K2 Berpeluang Jadi P3K

Bagikan

TANJUNG-Dinas Dikpora Lombok Utara langsung berkonsultasi dengan Kemenpan-RB. Ini untuk menindaklanjuti hearing yang dilakukan tenaga honorer K2 pendidik dan kependidikan beberapa waktu lalu.

Plt Kepala Dinas Dikpora Lombok Utara Faudzan Fuad mengungkapkan, dari konsultasi tersebut, ada peluang gaji tenaga honorer K2 bisa setara dengan ASN. ”Kita ke sana bersama Kepala BKD, Asisten II dan perwakilan K2. Di sana dijelaskan belum ada regulasi mengangkat K2 menjadi CPNS,” ujarnya, kemarin (12/4).

Ditambahkan, Kemenpan saat ini sedang menunggu PP mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Dengan menjadi P3K maka K2 akan mendapatkan gaji setara ASN lengkap dengan tunjangannya. Hanya saja, pegawai P3K tidak akan mendapat hak pensiun seperti ASN.

”Gaji dan tunjangan sama dengan ASN, pensiun umur 60 tahun tapi tidak ada hak pensiun. PP tentang ini yang ditunggu pusat,” katanya.

Faudzan menekankan, Pemkab Lombok Utara terus berupaya agar para tenaga honorer K2 mendapat kesejahteraan layak. Khususnya tenaga pendidik dan kependidikan. ”Kita juga sudah serahkan arsip tenaga honor yang sudah kerja cukup lama. Ada 124 nama yang diserahkan, kami harap ini dijadiakan acuan sehingga nanti diprioritaskan pusat,” tandasnya.

Lebih lanjut, Faudzan mengatakan, sambil menunggu kebijakan pusat, pihaknya juga akan melakukan studi banding ke Kabupaten Jembrana, Bali. Karena kabarnya kabupaten ini mengakomodir tenaga honorer guru K2 untuk dijadikan pegawai kontrak daerah. Dengan demikian, para honorer setidaknya bisa mendapat gaji cukup bagus dibandingkan saat ini. ”Kami tetap cari solusi yang terbaik yang memiliki payung hukum,” katanya.

Selain itu, pada APBD Perubahan 2018, pihaknya juga berencana meningkatkan tunjangan transport K2 honorer ini menjadi Rp 300 ribu per bulan. Namun ini juga harus mendapatkan dukungan dari legislatif.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto mengakui bahwa jauh sebelumnya pihaknya telah mendengar adanya P3K. Tapi menurutnya hingga saat ini belum ada dasar regulasi meskipun rancangan UU itu sudah masuk prolegnas.

”Sekarang apakah ini sudah selesai dibahas di Prolegnas atau belum. Karena PP itu sampai sekarang belum ada. Kita juga tidak tahu apa P3 ini nantinya profesional akademisi yang dibutuhkan pemerintah, atau K2,” jelasnya.

Menurut Ardianto yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan legislatif saat ini yaitu bagaimana menyuarakan apa yang menjadi aspirasi tenaga K2. Terus mendesak pusat agar mereka bisa mendapat tempat di CPNS. Selain itu memastikan pula agar dalam APBD Perubahan dana Bosda maupun transport bisa ditambah.

”Karena P3K ini belum pasti maka kita perjuangkan sesuatu yang pasti, misalnya kenaikan transport mereka,” pungkasnya. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka