Ketik disini

Selong

Kejari Lotim Cari Unsur Pidana Penerbitan SK Bodong untuk Perawat

Bagikan

SELONG-Demo ratusan tenaga kesehatan atas dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan yang diduga “Bodong” oleh Pemkab Lombok Timur (Lotim), Februari lalu, terus berlanjut. Kejaksaan Negeri  (Kejari) Lotim tinggal menyimpulkan hasil pengumpulan data yang diterimanya.

Kasi Intel Kejari Lotim I Gede Putra Arbawa mengatakan, hasilnya belum bisa dijelaskan saat ini karena itu merupakan ranah pimpinan. Yang pasti, laporan dari tenaga kerja kesehatan di Lotim sudah ditindaklanjuti.

 “Kita sudah minta keterangan beberapa perawat, kepala Dinas Kesehatan, dan Kadis BKPSDM Lotim,” kata Arbawa, kemarin (12/4).

Dari laporan yang diterimanya itu, Arbawa sudah masih mencari unsur pidananya atas penerbitan 21 SK yang diduga bodong tersebut. Dia menargetkan hasilnya rampung bulan ini.

 “Akhir bulan diusahakan selesai,” ujarnya.

Berdasarkan prosedur, penerbitan SK perjanjian kerja itu berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).  Apakah, tahun 2017  21 SK perjanjian kerja tersebut sudah masuk dalam DPA atau tidak.”Itu masih kita telusuri,” ujarnya.

Sementara, SK perjanjian kerja  yang dikeluarkan tersebut ditujukan kepada perawat yang baru bekerja. Sedangkan perawat yang sudah berpuluh tahun bekerja tidak dimasukkan dalam SK.”Kita masih cari tahu dulu bagaimana proses penerbitan SK,” jelasnya.

Berdasarkan keterangan beberapa perawat, mereka masuk mengikuti tes itu dengan cara melamar.Selanjutnya, mengikuti tes. ”Nah, apakah saat tes itu sudah sesuai dengan prosedur atau tidak,” bebernya.

Untuk mengetahui semua itu perlu ditelaah terlebih dahulu. Pendalaman terkait laporan itu akan dilakukan saat penyelidikan. ”Ini kan kita masih kumpulkan data,” ucapnya. (arl)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka