Ketik disini

Headline Tanjung

Gaji Dewan Tersendat Dua Bulan

Bagikan

TANJUNG-Belum cairnya anggaran daerah pada triwulan II tahun ini disoroti DPRD Lombok Utara. Dewan menilai dengan macetnya pencairan anggaran, sejumlah kegiatan di Sekretrariat Dewan tidak bisa dilakukan.

Wakil Ketua DPRD Lombok Utara Sudirsah Sujanto mengungkapkan, macetnya anggaran triwulan ke II tidak hanya terjadi di Sekretariat Dewan saja. Melainkan juga terjadi di tingkat SKPD lainnya.  ”Semua agenda kegiatan tidak bisa jalan. Ini baru pertama kali terjadi, maka kami pertanyakan ada apa ini,” ujarnya, kemarin (16/4).

Dijelaskan Sudirsah, karena anggaran triwulan II tidak bisa cair, sejumlah kegiatan di legislatif belum bisa dilakukan. Misalnya kegiatan Pansus LKPJ Bupati 2017 dan gaji dewan belum bisa direalisasikan. ”Ini karena anggaran belum jelas penempatannya. Ini mana yang DAU, DAK, dan PAD tidak jelas hanya gelondongan tanpa dirincikan,” katanya.

Seharusnya, pembagian anggaran ini dilakukan sebelum APBD diketok melalui sinkronisasi. Sehingga jelas mana-mana saja pembagian anggaran sesuai pos. ”Gaji kami dari Maret belum cair sampai sekarang,” cetusnya.

Sudirsah mengatakan, pihaknya sudah mengkonfirmasi hal ini pada BPKAD. Hasilnya BPKAD baru bisa mencairkan setelah ada surat perintah pencairan anggaran.

Bahkan Sudirsah menilai macetnya anggaran ini karena ada kisruh saat pembahasan APBD 2018 lalu. Akibatnya BPKAD khawatir saat mencairkan anggaran ini. Seharusnya, setelah hasil evaluasi diserahkan Pemprov NTB kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan pada pos-pos anggaran yang disinyalir mengalami perubahan. Sehingga pada saat terjadi gejolak pembahasan APBD ada kemungkinan diperbaiki kembali.

Terpisah, Kepala BPKAD Lombok Utara Raden Nurjati yang dikonfirmasi membantah jika macetnya pencairan anggaran pada triwulan II disebabkan kisruh pembahasan APBD 2018 antara legislatif dengan eksekutif. Nurjati menjelaskan macetnya pencairan anggaran ini karena ada revisi APBD yang baru difinalkan pekan lalu. Kemudian dilanjutkan pada proses untuk menyusun DPA. Selain DPA, anggaran kas dari masing-masing SKPD. Yang terakhir baru diterbitkan surat penyediaan dana.

”Nah sekarang sudah masuk beberapa SKPD terkait penyelesaian DPA dan anggaran kasnya,” paparnya.

Ditambahkan, anggaran bisa dicairkan asalkan semua proses sudah tuntas dan ada surat penyediaan dana yang ditandatangani kepala BPKAD. Namun karena ada revisi pada triwulan II jadi sedikit terhambat. ”Momen revisinya beda seperti tahun lalu, kalau seandainya revisi Februari mungkin tidak terlambat seperti sekarang,” jelasnya.

Terkait, anggaran yang masih gelondongan, Nurjati membantahnya. Menurutnya anggaran yang bersumber dari DAK sudah dipisah sendiri. Sedangkan anggaran yang bersumber dari DAU dan PAD memang belum ada pemilahan, tetapi nominalnya sudah jelas. ”Arah-arahnya juga sudah jelas antara DAU dan PAD ini,” tandasnya.

Sementara terkait gaji dewan yang belum cair, Nurjati menjelaskan, hal ini disebabkan karena pada triwulan I ada kekurangan dana. Hal ini disebabkan untuk menutupi tahun sebelumnya.

”Gaji dewan ini dari PAD, yang dari DAU itu untuk PNS. Kalau SKPD sudah menyelesaikan tahapannya pasti dibayar. Tapi kalau tidak ya tidak bisa dibayar,” pungkasnya. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka