Ketik disini

Headline Metropolis

NTB Kini Lebih Pede, Naik Satu Tingkat, IPM NTB Posisi 29

Bagikan

MATARAM-Pencapaian yang diraih NTB dalam satu dasawarsa terakhir sungguh membanggakan. Bahkan telah menjadikan Bumi Gora kini kian percaya diri. Sungguh tak ada yang menyangka pencapaian tersebut. Mengingat, sepuluh tahun silam, sama sekali daerah ini memang masih dipandang sebelah mata.

Berpidato di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) NTB 2018 di Hotel Lombok Raya, kemarin (16/4), Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi tak akan pernah lupa, betapa sepuluh tahun lalu NTB, tatkala dirinya memulai memimpin NTB, Bumi Gora kala itu dipandang sebelah mata banyak pihak. Bahkan oleh kementerian sendiri.

Sehingga sangat sulit meyakinkan mereka untuk mau membantu NTB. Tetapi dengan kesungguhan pemerintah daerah, maka pusat telah banyak memberikan bantuan pembangunan. Dan terbukti, NTB tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. NTB sudah bergelimang penghargaan.

a�?Atas ikhtiar kita semua, maka sekarang kita merasa menjadi lebih percaya diri,a�? kata TGB yang berpidato dalam Musrenbang terkahirnya sebagai gubernur. Sebab, pada 17 September 2018 mendatang, pemimpin yang juga ulama kharismatik itu akan mengakhiri pengabdiannya memimpin NTB bersama Wakil Gubernur H Muhammad Amin.

Itu sebabnya, di hadapan seluruh bupati dan wali kota se-NTB yang hadir dalam Musrenbang NTB kemarin, TGB mengajak para pimpinan daerah tidak skeptis melihat persoalan di masing-masing daerah. Jika ada kabupaten/kota yang dinilai tertinggal, itu harus dijadikan motivasi untuk membangun daerah.

a�?Keterbelakangan harus menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik,a�? kata TGB.

Kondisi tertinggal menjadi kesempatan bagi pemimpin untuk membuktikan pada publik bahwa mereka mampu berbuat. Sejarah akan mencatat capaian yang sudah dilakukan, bukan mengenang apa yang sudah dimiliki daerah tersebut.

Terhatap apa yang sudah dicapai NTB saat ini, menurut TGB merupakah hasil ikhtiar semua pihak. Ini adalah akumulasi dan jerih payah semua pelaksana pemerintah daerah, dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota, baik struktural maupun kultural.

Sebagai pemimpin, ia mengaku banyak kekurangan. Tetapi kekurangan itu mampu ditutupi pihak lain. Dalam hal ini, wakil gubernur, kepala dinas, bupati, camat hingga kepala desa. Sehingga kekurangan seorang gubernur tertutupi.

Itu mengapa, teramat penting semangat kebersamaan dalam membangun harus terus dipupuk. Sebab, ketika semua pihak bergerak, dari ujung Sape Bima hingga Ampenan, maka NTB kata TGB akan menjadi lebih maju.

Laju IPM NTB Terbaik Ketiga

Sementara itu, secara terpisah, Badan Pusat Statistik (BPS) NTB kemarin mengumumkan Indeks Pembangunan NTB tahun 2017. IPM NTB naik satu peringkat dari posisi 30 tahun lalu menjadi posisi 29. Yang membuat bangga, laju IPM NTB tahun ini menjadi yang terbaik ketiga dari seluruh provinsi di Indonesia.

Kepala BPS NTB Endang Tri Wahyuningsih memaparkan,A� tahun 2017, IPM NTB tumbuh 1,17 persen dan mencapai angka 66,58. Capaian itu merupakan tercepat ketiga se-Indonesia. Rata-rata pertumbuhan IPM NTB per tahun dalam kurun 2010-2017 sebesar 1,22 persen.

a�?Peringkat IPM NTB naik dari 30 ke peringkat 29 melewati Kalimantan Barat,a�? kata Endang, kemarin.

Kenaikan IPM itu tercermin dalam beberapa indikator, yakni Angka Harapan Hidup (AHH) 2017 mencapai 65,55 tahun. Naik jika dibandingkan 2016 sebesar 65,48 tahun. A�Harapan Lama Sekolah (HLS) naik dari 13,16 tahun menjadi 13, 46 tahun di 2017.

Demikian juga dengan rata-rata lama sekolah, naik dari 6,79 tahun menjadi 6,90 tahun di 2017. Sementara pengeluaran perkapita per tahun di 2017 mencapai Rp 9,877 juta. Naik dibandingkan A�2016 yang mencapai Rp 9,575 juta.

Menurut Endang, membaiknya IPM NTB disebabkan banyak faktor, seperti indikator AHH membaik karena pelayanan kesehatan semakin baik. Demikian juga dengan angka HLS dan rata-rata lama sekolah membaik karena pelayanan pendidikan semakin membaik. Artinya perbaikan pelayanan dasar selama ini mulai menunjukkan hasil.

Sementara untuk pengeluaran perkapita angkanya Rp 9,8 juta per bulan. Menurut Endang masih harus terus didorong agar bisa lebih besar lagi. Minimal pengeluaran rata-rata per orang Rp 1,6 juta per bulan.

a�?Idealnya setinggi-tingginya, kalau kita lihat sebulan rata-rata belum ada satu juta,a�? katanya.

Ia berharap, siapa pun gubernur NTB yang terpilih nanti, mereka berkomitmen kuat unutuk terus meningkatkan IPM NTB. Mereka harus memahami indikator perbaikan IPM sehingga bisa menentukan kebijakan dan program kerja.

Sementara untuk IPM kabupaten/kota di NTB, baru tiga daerah yang mencapai IPM level tinggi di angka 70-80, yakni Kota Mataram, Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat. Tahun lalu hanya Kota Mataram dan Kota Bima saja yang masuk kategori tinggi. a�?Ini merupakan progress yang menggembirakan,a�? kata Endang.

Pertumbuhan IPM tertinggi ada di kabupaten Lombok Tengah sebesar 1,80 persen. Kabupaten Sumbawa 1,46 persen, dan Kabupaten Bima tumbuh 1,34 persen. Berdasarkan urutannya, IPM tertinggi adalah Kota Mataram dengan 77,84, disusul Kota Bima 74,36, Sumbawa Barat 70,08, Lombok Barat 66,37, Dompu 66,33. Kemudian di posisi enam Sumbawa dengan 65,84, Kabupaten Bima 65,01, Lombok Timur 64,37, Lombok Tengah 64,37, dan terbawah Lombok Utara 63,04.

Juru Bicara Pemprov NTB H Irnadi Kusuma yang dimintai tanggapan secara terpisah terkait IPM NTB ini mengatakan, rakyat NTB patut berbangga dengan capaian itu. a�?Ini sekaligus membuktikan NTB mampu bersaing dengan daerah lain. Dengan kerja keras semua pihak tidak ada yang tidak mungkin,a�? katanya.

Pemerataan Ekonomi

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Prijambodo yang hadir dalam Musrenbang NTB di Mataram kemarin mengatakan, momentum pertumbuhan harus dimanfaatkan untuk pemerataan ekonomi. Jangan sampai ekonomi hanya terus tumbuh, tetapi terjadi ketimpangan. Pertumbuhan yang dikejar adalah pertumbuhan yang berkualitas.

a�?Pertumbuhan yang menyentuh kehidupan masyarakat, terutama yang kurang mampu,a�? katanya.

Bambang menyebutkan, ada lima prioritas nasional untuk pemerataan pembangunan, yakni pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif. Pemanfaatan ketahanan ernergi, pangan dan sumber daya air. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu.

Ia mengapresiasi pertumbuhan ekonomi NTB di luar tambang yang mencapai 7 persen lebih. Sektor tambang menurutnya tetap memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi NTB, tetapi sektor non tambang dampaknya lebih luas untuk pemerataan ekonomi.

Sementara itu, Kepala Bappeda NTB H Ridwan Syah menambahkan, fokus Rapat Kerja Pemerintah Daerah 2019 dalam Musrenbang NTB 2018 tersebut adalah mengoptimalkan sumber daya untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dalam rangka penurunan kemiskinan. Pendekatan yang digunakan adalah money follow program,A� dimana penggunaan setiap rupiah harus mengacu pada priroitas yang akan dituju.

Ia menyebutkan ada lima prioritas daerah di 2019, pertama penurunan angka kemiskinan dengan dua indikator yakni angka kemiskinan ditargetkan 13 persen, tingkat pengangguran terbuka 2,8 persen. Dua, peningkatan pelayanan dasar dengan indikator usia harapan hidup 66,50 tahun. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 68,00. Angka melek huruf 88,14. Penanganan RTLH 2.500 unit, dan sebagainya.

Tiga, peningkatan nilai tambah ekonomi dengan target pertumbuhan ekonomi 7,5 persen. Realisasi investasi Rp 13,8 triliun, mengembangkan 50 desa wisata, dan kunjungan wisatawan hingga 5 juta kunjungan, dan meningkatkan nilai tukar petani. Empat, pemanfaatan infrastruktur untuk mendukung investasi. Lima, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. (ili/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka