Ketik disini

Headline Tanjung

Dewan: Ini Langkah Kepepet Pemkab

Bagikan

TANJUNG-Pemkab Lombok Utara bersurat ke Kemendagribterkait kelanjutan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Surat yang dikirim ini untuk meminta perintah dari Kemendagri untuk membuat Perbup PTSL. Padahal saat ini Pemkab Lombok Utara sudah memiliki Perbup Nomor 34 Tahun 2017 tentang penetapan biaya PTSL.

Kabag Hukum Setda Lombok Utara Raden Eka Asmarahadi yang dikonfirmasi terkait terbaliknya proses ini mengatakan, setelah ada perintah dari Kemendagri, minimal bisa mereview perbup yang sudah dikeluarkan. a�?Apakah yang ada ini sudah pas atau ada kekurangan. Ini untuk mereview perbup yang sudah ada,a�? tandasnya.

Menurut Eka, penyebab munculnya perbup lebih awal daripada surat perintah dari Kemendagri dikarenakan persepsi. Pemkab berasumsi, Diktum 9 SKB Tiga Menteri adalah perintah langsung untuk pemkab membuat perbup. Tanpa perlu ada surat perintah formal lagi dari Kemendagri.

Lebih lanjut, Eka mengatakan, terkait langkah di Mahkamah Agung (MA) yang juga sedang ditempuh Pemkab Lombok Utara masih berproses. Proses Pemkab di MA untuk mencari kejelasan apakah SKB Tiga Menteri bisa dijadikan dasar untuk menjalankan program PTSL.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto menilai langkah yang diambil pemkab dengan meminta perintah dari Kemendagri untuk membuat perbup, padahal itu sudah ada merupakan langkah terpaksa. a�?Ini langkah kepepet untuk melegalkan perbup yang sudah dibuat,a�? tandasnya.

Menurut politisi Hanura ini, langkah pemkab ini menunjukkan pemkab tidak hati-hati dalam menafsirkan makna dari peraturan perundang-undangan termasuk SKB Tiga Menteri. Karena dalam SKB Tiga Menteri disebutkan apabila tidak dianggarkan dalam APBN maka bisa dianggarkan di APBD atau APBDes. Tetapi apabila tidak ada di APBD dan APBDes dapat dibebankan pada masyarakat yang diatur melalui perbup atas perintah Kemendagri. a�?Jadi logikanya perintah itu turun dulu baru pemerintah membuat perbup,a�? katanya.

Meskipun langkah pemkab ini terkesan dipaksakan, tetapi dewan tetap mengapresiasi. Ini menunjukkan pemkab berupaya untuk memberikan perlindungan kepada pemerintah desa.

Pemerintah desa selama ini bekerja berdasarkan perbup, tanpa harus mengetahui apa dasar hukum pembuatannya. Tetapi apabila ada konsekuensi dari terbitnya perbup yang mendahului perintah Kemendagri maka pemerintah harus melindungi kepala desa.

a�?Jangan kepala desa yang menanggung jika ada konsekuensi hukum. Tetapi kita sangat berharap program ini berjalan lancar tanpa ada persoalan hukum,a�? pungkasnya. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka