Ketik disini

Giri Menang Headline

Waduh, Banyak NIK Ganda pada DPS

Bagikan

GIRI MENANG-Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lobar bermasalah. Dalam DPS, ditemukan banyak sekali Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda.

Salangnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lobar lepas tangan terkait masalah ini. Menurut Kepala Dinas Dukcapil Lobar H Muridun, NIK ganda dalam DPS murni urusan KPU Lobar. Karena, data yang digunakan KPU berdasarkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilihan (DP4).

a�?Sekali lagi, DP4 ini bukan dari Dukcapil Kabupaten/Kota se-Indonesia, melainkan Menteri Dalam Negeri yang bekerja sama dengan KPU daerah,a�? jelas Muridun, kemarin (19/4).

a�?Artinya terkait tentang kebutuhan Pilkada, kita (Dukcapil) tidak bisa ikut secara langsung, itu sepenuhnya keweanagn KPU. Bukan ranah kami,a�? tambahnya.

Namun, bila data tersebut berasal dari Dukcapil Kabupaten/Kota, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (adminduk) telah menggunakan NIK tunggal. Dan bila ada temuan, kemungkinan itu berasal dari data Kartu Keluarga (KK) lama yang belum diperbaharui.

a�?Jika ini diperbaharui, maka akan sama dengan NIK di KTP elektroniknya,a�? ucapnya. a�?Sehingga, saya tidak heran jika ada NIK ganda. Karena dalam KK terdiri dari banyak anggota keluarga,a�? terang Muridun.

Pria berkaca mata ini terus mengimbau masyarakat agar tak malas untuk memperbaharui data kependudukannya. Khususnya pada KK yang dimiliki, agar sesuai dengan NIK yang tercantum di e-KTP. a�?Sosialisasi kita juga gencar, hingga buka pelayanan malam,a�? ujarnya.

Ia menilai, adanya temuan Panwaslu terhadap NIK ganda, kemungkinan terjadi akibat pendataan coklit KPU mengacu pada KK lama. Bukan pada NIK e-KTP. a�?Siapa tahu e-KTP nya belum ada atau hilang, pakai NIK lama di KK, maka otomatis berbeda,a�? beber Muridun.

Menyinggung adanya temuan e-KTP di bawah umur, Muridun tak bisa mengelak. Alasannya, dalam Undang-Undang, yang wajib mendapat e-KTP adalah warga yang telah memasuki usia 17 tahun. Boleh kurang asalkan warga tersebut telah menikah.

“Tapi ada saja pada pelayanan terdahulu, saat pengisian operator bisa terjadi kesalahan dari isi blangko yang ditulis tangan,a�? jelasnya.

Meski demikian, Muridun menegaskan, dalam penetapan pemilih sepenuhnya menjadi kewenangan dan urusan KPU. Dukcapil dilarang keras ikut menandatangani berita acara yang berisikan penghapusan atau penambahan pemilih atau yang berkaitan dengan pemilih.

a�?Tugas Dukcapil hanya merekam dan penerbitan e-KTP, tidak ada ikut-ikutan penetapan data pemilih,a�? tegasnya.

“Namun jika KPU datang ke Dukcapil meminta bantuan untuk menyinkronkan dan mengawinkan data, ya silakan,a�? tutup Muridun.

Sebelumnya, Liaision Officer (LO) pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lobar 2018 mempertanyakan DPS yang dikeluarkan KPU. Mereka menemukan sejumlah fakta. Mulai dari NIK ganda, hingga perolehan e-KTP bagi warga di bawah umur.

Bahkan, Panwaslu Lobar telah merekomendasikan adanya temuan DPS yang ber-NIK ganda ini. Karena diperkirakan, terdapat ribuan NIK ganda dan NIK kosong tersebar di sepuluh kecamatan se-Lobar. Temuan terbanyak di Desa Eyat Mayang, dimana jumlah NIK ganda mencapai ratusan orang.

Sebeumnya, Divisi Hukum KPU Lobar Suhardi justru menyebut NIK menjadi kewenangan pemerintah melalui Dukcapil. “Konsekuensinya kan jelas. Kalau ada lebih dari satu pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak memenuhi syarat untuk memilih, dapat berakibat pemilihan ulang,” tandas Suhardi. (ewi/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka