Ketik disini

Praya

Aturan Baru, Meski Jadi Terdakwa Kades Kini Tak Bisa Dipecat

Bagikan

PRAYA-Kabar gembira bagi para Kepala Desa (Kades) di Lombok Tengah, yang terseret kasus hukum. Kini, pemerintah tidak bisa seenaknya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian sementara, apalagi pemecatan secara tidak terhormat. Walau pun statusnya, sudah tersangka atau terdakwa.

a�?Itu bunyi aturan terbaru. Kami masih melakukan kajian dan penelaahan,a�? kata Kabag Hukum Setda Loteng H Mutawali pada Lombok Post, kemarin (19/4).

Setelah itu, lanjut Mutawali aturan yang dimaksud, akan disosialisasikan ketingkat akar rumput. Dengan harapan, aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa mengetahui. Kendati demikian, ia tidak ingin longgarnya aturan tersebut, justru membuat Kades sesuka hatinya melanggar hukum.

Karena, tekannya tetap hukum di atas segala-galanya. Itu kalau pemimpin akar rumput, melakukan tindak pidana khusus maupun pidana umum. a�?Kalau aturan sebelumnya, vonis pengadilan satu hari saja, sudah bisa kita dikeluarkan SK pemberhentian tetap,a�? beber Mutawali.

Sekarang, ungkap Mutawali lain lagi. SK pemberhentian tetap akan dikeluarkan, kalau vonisnya di atas lima tahun. a�?Seperti itu. Tapi kami berharap, jangan ada lagi Kades yang terseret hukum,a�? serunya.

Kuncinya, tambah Mutawali ikuti saja aturan yang berlaku, mengelola anggaran desa dengan baik dan benar, memiliki sikap dan perilaku teladan. a�?Karena jabatan Kades tidak mudah didapatkan. Jadi, jalani dengan baik,a�? kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Loteng Jalaludin, terpisah.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka