Ketik disini

Giri Menang Headline

KPU Lobar Coret 5.199 Pemilih dari DPS

Bagikan

GIRI MENANG- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lobar menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada NTB 2018 sebanyak 463.493 pemilih. Dengan rincian, sebanyak 230.574 pemilih laki-laki dan 232.919 pemilih perempuan. Jumlah ini tersebar pada 1.180 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di 122 desa/kelurahan di Lobar.

Dari DPT tersebut, sebanyak 5.199 pemilih yang sebelumnya terdaftar dalam daftar pemilih sementara (DPS) dicoret KPU. Lantaran, ada yang belum memiliki KTP elektronik (e-KTP) dan belum dipastikan ber e-KTP.

Hal ini sesuai dengan hasil pleno yang dilakukan KPU Lobar pada Kamis (19/4) lalu. Dengan dihadiri para pihak terkait, baik dari LO para paslon, Panwaslu Lobar, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lobar.
a�?Ada 5.188 pemilih belum punya e-KTP dan belum dipastikan ber e-KTP sebanyak sebelas pemilih, ini yang kita coret,a�? ungkap Divisi Teknis KPU Lobar M Amrullah, kemarin (20/4).

Diakui, terdapat penurunan data pada DPS lalu dengan DPT yang sudah ditetapkan. Di mana sebelumnya, jumlah pemilih sebanyak 472.237 pada DPS berkurang menjadi 463.493 pemilih pada DPT. Bila dibandingkan dalam DPT Pilpres 2014 jumlahnya 475.028 pemilih, ada penurunan sebanyak 11.535 pemilih dari 463.493 pemilih pada DPT Pilkada 2018.

Bagi pemilih yang dicoret, sambungnya, sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 akan dibuatkan berita acara untuk diajukan dalam form AC 3 KWK ke KPU RI guna dilanjutkan kepada Kementerian terkait untuk diakomodir.
a�?Berita acara itu ditandatangani KPU dan Dukcapil, disaksikan Panwaslu. Tetapi kemarin, karena Dukcapil beda regulasi, kami tidak bisa memaksa untuk ditandatangani,a�? terangnya.

Meski demikian, menurutnya masih ada kemungkinan penambahan pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tambahan. Karena, masih ada dari sebagian pemilih yang tidak masuk DPT ini akan melakukan perekaman e-KTP.

Bila ini terjadi dalam pilkada, kata dia, maka nama yang bersangkutan dalam daftar pemilih tambahan, tidak masuk dalam DPT. Tetapi saat pemilihan nanti, ia wajib membawa e-KTP atau surat keterangan sementara (suket).
a�?Misalnya ada yang mau pindah memilih,a�? ujarnya.

Menyinggung terkait sejumlah temuan Panwaslu dan tim paslon dalam DPS, Amrullah memastikan sudah dilakukan perbaikan. Termasuk juga nama pemilih yang belum terdata dalam DPS. Diakui, hal itu pun sempat mempengaruhi pleno di tingkat kecamatan. Lantaran masih menggunakan sistem manual dan belum dimasukkan dalam sistem informasi data pemilih (sidalih). a�?Kalau KPU, fokusnya semua data itu ditetapkan sebagai DPS atau DPT harus masuk dalam sistem informasi data pemilih,a�? pungkasnya. (ewi/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka