Ketik disini

Metropolis

Mohan Jenuh Lihat OPD Kejar Tayang

Bagikan

MATARAM-Buruknya serapan anggaran dan realisasi fisik pemerintah membuat dewan kecewa. Pemerintah bukannya melakukan evaluasi dan mengambil pelajaran dari mangkraknya berbagai proyek tahun lalu. Tetapi cenderung mau mengulangi lagi hal-hal yang pernah membuat proyek akhirnya kejar tayang. Ada pula yang mangkrak.

“Sampai bulan keempat ini, serapan anggaran masih lemah,” sesal Ismul Hidayat, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram.

Pemerintah seolah tidak mau belajar. Dan membiarkan apa yang pernah membuat masyarakat kecewa terulang lagi. Harusnya, pengalaman buruk sejumlah proyek di tahun 2017 bisa jadi pelajaran. Lalu pada tahun 2018, kinerja semakin diperbaiki. Tapi rupanya terkesan dianggap angin lalu saja.

Terutama olah OPD teknis yang mengelola sejumlah proyek fisik. “Pemerintah sepertinya belum punya team work yang baik,” sindirnya.

Jika buy paxil, purchase clomid team work tidak bisa berjalan sudah seyogyanya diperingatkan. Tapi jika peringatan tidak membuahkan hasil perbaikan maka mau tidak mau harus dirombak. Kecuali hal ini memang sengaja diinginkan untuk berjalan amburadul.

“Masalahnya masyarakat yang harus kena dampaknya. Program pembangunan yang harusnya sudah bisa dinikmati masyarakat belum bisa dirasakan manfaatnya sampai saat ini,” kritik Politisi PKS ini.

Ia menyayangkan ini terjadi. Jika terus terjadi, maka masyarakat tidak bisa disalahkan jika pada akhirnya kepercayaannya menurun pada kredibilitas pemerintah.

Dari hasil evaluasi LKPJ tahun 2017 misalnya ia mendapat kesan banyak juga program pemerintah terkesan normatif dan ala kadarnya. Dengan kata lain, tidak disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat yang seharusnya jadi acuan pembangunan.

“ Contoh saja di Dinas Kesehatan anggarannya bertambah dua kali lipat dari tahun 2016-2017 tapi persoalan gizi buruk di Mataram hanya turun 0,44 persen. Kecil sekali,” cetusnya kecewa.

Angka 0,44 persen ini dari 2,19 persen persoalan gizi buruk di kota. Setelah ditelusuri salah satu akar penyebab penurunan gizi buruk tak maksimal karena keberpihakan pemerintah pada kader posyandu pun masih lemah.

“Insentif kader hanya Rp 50 ribu perbulan, ini perbulan loh. Ini sama sekali tidak humanis,” cetusnya.

Belum lagi keberpihakan pemerintah pada sektor lain. Semisal pendidikan non formal. Menurut Ismul, sektor ini pun masih belum disentuh sama sekali. Ia mencatat pendidikan non formal masih nihil intervensi pemerintah.

“Padahal sekalipun non formal mereka tetap yang terdepan dalam penanganan sumber daya manusia,” ujarnya.

Jika anggaran pemerintah diarahkan ke sektor itu, ia yakin akan jauh lebih produktif. Terutama meningkatkan sumber daya manusia masyarakat kota. Serapan anggaran yang selama ini jadi persoalan pun pasti membaik. Mengingat sektor ini memang sangat butuh perhatian pemerintah. “Tapi sekarang masih terkesan di anak tirikan,” cetusnya.

Seperti diketahui dari data Monev LKPP, realiasi fisik Kota Mataram hingga bulan ke tiga baru mencapai 9,47 persen. Sedangkan untuk fisik 14,49 persen.

Serapan ini lebih baik dari tahun 2017. Di mana serapan keuangan mencapai 11,58 persen. Sedangkan realisasi fisik saat itu 15,59 persen. Sekalipun di dua tahun ini juga target serapan 20 persen tidak pernah bisa dilampaui.

Plt Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mengakui serapan anggaran dan realisasi fisik tahun ini memang rata-rata di bawah target. Sekalipun mengecewakan Mohan dapat mentolelir karena panjangnya proses administrasi yang harus dilalui di triwulan pertama.

“Bahkan kemarin saya dapat laporan di triwulan pertama, ada yang sampai 5 persen,” sesal Mohan.

Dari pada memarahi semua OPD, Mohan memilih untuk membuatkan target lebih realistis. Yakni dengan memaksa mereka melakukan serapan anggaran dan realisasi fisik minimal 90 persen di bulan Oktober.

“Kalau Oktober saya memang beri penekanan minimal 90 persenanlah,” cetusnya.

Ia mengaku jenuh melihat pola kerja OPD yang acap kali kejar tayang. Tidak hanya membuat proyek lambat dinikmati masyarakat, tetapi telah berbuntut panjang pada persoalan administrasi dan sanksi-sanksi yang tak produktif. (zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka