Ketik disini

Tanjung

Retribusi Pariwisata Tak Capai Target

Bagikan

TANJUNG-Pendapatan dari sektor retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2017 tidak mencapai target. Dari target Rp 1,7 miliar, hanya tercapai Rp 435 juta lebih. Hal inipun menjadi soroton Komisi II DPRD Lombok Utara.

order zoloft online cheap, online Zoloft

Ketua Komisi II DPRD Lombok Utara Tusen Lashima mengungkapkan, hal ini sangat jauh dari yang diharapkan. Ini mengingat Lombok Utara adalah daerah yang memiliki potensi besar dari sektor pariwisata. Terlebih lagi, wisatawan yang datang ke Lombok Utara sangat tinggi. ”Dalam pembahasan LKPJ Bupati 2017 ini juga jadi catatan pansus bidang pendapatan,” ujarnya, kemarin (3/5).

Menurut Tusen saat itu, pansus memberikan catatan khusus terhadap hal ini agar pemerintah daerah serius dan sungguh-sungguh mengevaluasi kinerja OPD terkait dan sistem pengelolaan maupun revisi regulasi yang sudah ada. ”Ini harus ditindaklanjuti, jangan sampai 2018 sama saja,” tandasnya.

Jika melihat data kunjungan wisatawan pada 2017 yang diklaim hingga satu juta orang, maka pendapatan dari retribusi ini sangat tidak sesuai. Karena dalam perda yang sudah ada, retribusi tempat rekreasi dan olahraga diatur untuk wisatawan lokal sebesar Rp 2 ribu dan untuk wisatawan mancanegara sebesar Rp 5 ribu.

Terpisah, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengakui, jika pendapatan di sektor pariwisata memang tidak mencapai target. Dan ini menjadi bahan evaluasi. ”Masih banyak pajak dan retribusi di sektor pariwisata yang belum maksimal,” tandasnya.

Ditambahkan, Najmul selama ini pemkab sudah bekerjasama dengan Koperasi Karya Bahari untuk memungut retribusi tempat rekreasi dan olahraga khusus ke tiga gili. Namun hal ini tidak boleh terus menerus, karena pemerintah harus menjadi leader di semua sektor pemungutan retribusi maupun pajak.

Menurut Najmul, untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor retribusi ini, pemkab berencana bekerjasama dengan pihak ketiga. Karena saat ini pemerintah pusat juga sudah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan KPBU.

Lebih lanjut, Najmul mengatakan, bekerjasama dengan pihak ketiga memiliki beberapa hal positif. Seperti, evaluasinya jelas, berapa target pendapatan juga sudah ditetapkan berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati. Kalau ini tidak tercapai tentu kerja sama bisa dibatalkan. ”Kelemahan kita ini birokrasi masih agak panjang, sehingga kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan,” pungkasnya. (puj/r7)

Komentar

Komentar