Ketik disini

Politika

ASN Tak Bisa Sembarangan Ikut Kampanye

Bagikan

MATARAM – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI menyebutkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) dapat  mengikuti kampanye dan memberikan hak pilihnya pada pilkada 2018 dan pemilu  2019. Menanggapi hal tersebut, Bawaslu NTB mengatakan ASN yang dilarang merupakan ASN yang  dilibatkan. Ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Pilkada pasal 69 dan 70, dan pasangan calon (paslon) pun dilarang melibatkan ASN dalam kampanye.

”Tapi di UU ASN, mereka dilarang berbuat yang dapat diartikan sebagai bentuk tindakan yang dapat diartikan mendukung paslon, nah keterlibatan ASN ini lebih dititik beratkan disini,” kata Ketua Bawaslu NTB M Khuwailid.

Ia menambahkan, pada UU ASN juga menyebutkan, aparatur sipil ini dilarang untuk melakukan politik praktis.  Sehingga ASN ini menurut Khuwailid, terikat kuat dalam dua UU yang berbeda.

”ASN ini terikat dengan UU Pilkada dan juga UU ASN itu sendiri,” katanya.

Jika didapati ASN yang hadir dalam kampanye, pihaknya akan tetap memroses keterlibatan tersebut. Tentu disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Jika melakukan pelanggaran dari segi etik ASN,  maka Bawaslu akan mengirimkan surat rekomendasi ke komisi ASN.

Tugas Bawaslu seperti yang sudah ditentukan yakni mengawasi netralitas ASN dan mencegah keterlibatannya. Sehingga bagaimanapun gerak-gerik dari ASN ini akan tetap dipantau.

“Pengawasan tetap kita lakukan seperti biasa, tidak mengendorkan pengawasan,” ujar Komisioner Bawaslu NTB Itratif ditemui di lokasi berbeda.

Untuk mengetahui visi dan misi calon, bukan hanya dari hadir dalam kampanye paslon. Banyak cara yang dapat dilakukan seperti membaca dari surat kabar, mencarinya di media sosial.

”Sehingga tidak perlulah datang ke kampanye, karena riskan sekali,” katanya.

Dikatakan, ASN baru dapat memihak saat pencoblosan berlangsung. Pada saat itu, ASN dapat memilih sesuai pilihannya. Tidak berpihak pada salah satu calon, dan  memilih dengan nurani.

Ia juga menambahkan meski Bawaslu RI mengizinkan, ASN hendaknya tetap menjaga netralitas. ASN seharusnya dapat membantu Bawaslu dan Panwaslu untuk mengawasi jalannya palaksanaan pilkada serta pemilu dengan cara melaporkan tindakan yang terindikasi pelanggaran. Baik yang dilakukan oleh sesama ASN, aparatur desa, maupun pasangan calon. (cr-eya/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka