Ketik disini

Headline Pendidikan

Nestapa di Sekolah Pinggiran

Bagikan

Potret pendidikan di sekolah-sekolah pinggiran di Bumi Gora adalah sepenuhnya cerita tentang keprihatinan. Guru yang dibayar Rp 150.000 sebulan, siswa yang menantang maut karena akses ke sekolah harus melalui jalan “neraka” adalah fakta tak terbantah. Inilah bukti, betapa pemerataan pendidikan di Bumi Seribu Masjid, masih jauh dari yang dijanjikan para pemimpin daerah.

—————————–

SANG SURYA benar-benar mengganas. Sinarnya menyengat. Berpadu dengan udara yang datang bergulung-gulung membawa hawa panas pula. Musim memang sedang kemarau. Dan pekan lalu, adalah waktu yang sudah cukup lama bagi warga Dusun Gili Beleq, Desa Pare Mas, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, tidak pernah menikmati harumnya tanah yang tersiram hujan.

Penanda waktu menunjukkan pukul 12.30 Wita, saat para siswa SD-SMP Satu Atap berhamuran. Kelas resmi telah berakhir di siang yang menyengat itu, dan mereka riang gembira pulang menuju rumah masing-masing.

SD-SMP satu atap itu ada di Gili Beleq. Salah satu dari sembilan gili (pulau kecil) yang menjadi satu desa yakni Pare Mas. Resminya, sekolah satu atap itu bernama SDN 5 Pemongkong. Sekolah yang sudah berdiri semenjak 1983 itu, menjadi satu-satunya sekolah bagi masyarakat yang bermukim di Gili Gede dan gili di sekitarnya. Sementara untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA, mereka yang bermukim di Gili Beleq haruslah menempuhnya ke daratan di Pulau Lombok. Menyeberang lautan dengan perahu.

Hanya sekejap, sekolah pun langsung sepi dari riuh anak-anak. Kalau sudah begitu, giliran para guru yang berkemas. Tak butuh waktu lama. Kemas-kemas beres. Para guru itu pun beringsut. Menuju bibir pantai, yang memang persis berada di muka halaman sekolah. Berbaris rapi para guru di sana. Menunggu jemputan.

Siang dengan panas yang ganas itu, para guru harus menunggu agak lama. Lebih dari tiga puluh menit. Sampai akhirnya perahu yang menjemput datang. Perahu itu milik kepala dusun Gili Beleq. Perahu itulah yang rutin mengantar dan menjemput para guru. Rutenya sama. Bolak-balik dari Gili Beleq-Pelabuhan Telong-Elong di Desa Jerowaru. Pada pukul 07.00 Wita, para guru dijemput di Pelabuhan Telong-Elong menuju Gili Beleq. Dan siang hari diantar kembali ke pelabuhan yang sama.

Tak ada perahu yang menjadi angkutan umum yang melayani rute Gili Beleq-Telong-Elong. Warga yang ingin bepergian pun kerap menggunakan perahu sendiri. Atau menumpang di perahu kerabat atau tetangga yang kebetulan punya tujuan yang sama. Dan sebagai orang yang tidak bermukim di GIli Beleq, para guru yang mengajar di sekolah satu atap itu pun amat sangat bergantung pada perahu milik kepala dusun tersebut. Dan angkutan itu diakses para guru tersebut secara gratis.

Waktu tempuh menyeberang ke Gili Beleq dari Telong-Elong tak lama. Hanya perlu waktu 15 menit. Cuma, itu kalau air sedang tenang. Manakala laut sedang bergolak, waktu tempuh bisa lebih lama. Arus Selat Lombok yang memisahkan daratan Pulau Lombok dengan Gili Beleq memang suka deras di waktu-waktu tertentu. Tentu jangan lupakan saat musim Angin Barat. Gelombang bisa amat ganas kalau sudah musim itu tiba. Nelayan saja tak berani melaut.

Karena perahunya berukuran kecil, para guru SD-SMP Satu Atap pun akhirnya berdesak-desakan. Tapi, tak ada pilihan bagi para guru tersebut. “Memang selama ini yang menjadi kendala kami adalah transportasi,” kata Rumakyah salah seorang guru SMP Satap Gili Beleq kepada Lombok Post.

Sudah delapan tahun Rumakyah mengabdi di SD-SMP Satap Gili Beleq. Kini ia ditugaskan menjadi guru untuk kelas SMP. Karena sekolah ini memang kekurangan guru. Rumakyah bukan guru PNS. Dia guru honorer.

Dan jangan tanya soal suka duka mengabdi di SD-SMP Satap Gili Beleq yang sudah lebih dari sewindu dijalaninya. Sudah tak terhitung banyak cerita pahit yang dialami alumni IAIN Mataram tersebut.

“Dulu per hari kami mendapat honor Rp 10 ribu,” kata Rumakyah mengenang waktu pertama kali dia mengajar di sana. Semenjak 2013, upahnya lalu naik. Menjadi Rp 13.000 sehari. Jumlah yang masih berlaku hingga kini.

“Itu kadang tidak cukup untuk biaya transportasi. Bahkan kami pun harus berhutang untuk bisa mengajar,” tuturnya.

Maka, jangan heran, kalau aksi pinjam meminjam ongkos antarpara guru sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan. Soalnya mau bagaimana lagi. Paling banter sebulan, mereka digaji Rp 350 ribu.

“Tentu saja sangat-sangat jauh dari cukup,” kata Rumala, guru lain menambahkan.

Rumala mengaku, untuk kasus dirinya misalnya. Buat transportasi saja, Rumala bisa habis dua liter bensin setiap hari. Soalnya rumahnya jauh. Dia tinggal di Labuhan Haji. Dan saban hari dia bolak-balik dari sana.

Rumala yang mengajar pelajaran Bahasa Indonesia sendiri mengaku mulai mengajar sejak 2013 lalu di SD-SMP Satap Gili Beleq. Ia memilih mengajar di SD-SMP Satap itu karena di Labuhan Haji tak ada lowongan bagi guru lagi. Sehingga pilihannya mengajar di tempat terpencil yang membutuhkan jasanya.

Total, ada 15 guru yang ada di SD-SMP Satap Gili Beleq. Mereka mengajar 100 orang siswa. “Mau bagaimana lagi. Pilihan kami menjalani ini dengan ikhlas,” kata Rumala.

Bagi Rumala, dia selalu percaya bahwa akan ada jalan baginya dan guru lainnya untuk mendapatkan rezeki. Karena, jika dilihat dari kondisi saat ini, memang berharap dari honor guru tidak mungkin mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Namun semangat ingin mencerdaskan anak-anak Gili Beleq seolah menjadi semangat yang terus mendorong mereka tiap hari mengajar tanpa pamrih.

Soal honor ini, Kepala Sekolah SD-SMP Satap Gili Beleq H Ismail membenarkan hal tersebut. Ia mengakui honor tertinggi guru honorer di sekolah yang dipimpinnya sebesar Rp 460 ribu. Honor tersebut dibayarkan tiap tiga bulan. Itu berarti, satu orang menerima gaji Rp 150.000 sebulan.

Gaji guru honorer tersebut disisihkan dari Dana BOS yang diberikan pemerintah pusat. Besaran dana BOS ini dihitung berdasarkan jumlah siswa. “Siswa kami memang tidak banyak. Jadi alokasi dana BOS untuk guru ya segitu,” kata Ismail.

Itu mengapa, dia mengaku sangat kagum dengan semangat para guru di sekolahnya. Tak hanya ungkapan atau kata-kata semata, tapi semangat itu mereka wujudkan dalam tindakan nyata. Tak peduli badai gelombang menghadang, tekad para guru ini bulat. Setiap hari mereka datang mengajar.

Rumakyah tak akan pernah lupa, bagaimana suatu ketika perahu yang ditumpanginya harus terkatung-katung di laut menunggu hujan deras yang mengundang ombak tinggi. Toh, hal itu tak menyurutkan semangat dia dan para koleganya untuk mengajar.

Sayangnya, tekad kuat para guru ini tak sebanding dengan penghargaan yang diberikan pemeirntah daerah untuk mereka. Itu mengapa, baik Rumakyah maupun Rumala tak ingin terlalu banyak menyampaikan harapan. Paling tidak, mereka sangat memerlukan bantuan transportasi. Dan kalau pemerintah daerah tetap menutup mata, para guru ini tak mau mengharap iba. Mereka memilih tetap akan mengajar.

Tentu, keprihatinan tak hanya mendera para guru yang mengajar di Gili Beleq. Koran ini pun bertandang ke SD-SMP Satu Satap Keruak yang ada di Desa Pulau Maringkik. Kondisi para guru di sana juga tertatih semenjak tahun 2017.

Entah apa pangkal soalnya. Pengabdian para guru yang mengajar di pulau yang harus ditepuh dengan menyeberang lebih dari 20 menit dari daratan Pulau Lombok dengan perahu ini, dibayar oleh pemerintah dengan kabar buruh. Sekonyong-konyong pemerintah menghapus tunjangan khusus bagi guru di daerah terpencil (Gudacil).

“Padahal tunjangan itu sangat berarti bagi para guru,” kata Kepala SD-SMP Satu Satap Keruak di Desa Maringkik, Abdul Kadir.

Tunjangan itu kata Kadir disiapkan pemerintah pusat dari APBN. Sebelum sampai kepada para guru, dana tersebut masuk ke rekening pemerintah daerah lebih dahulu. Baru kemudian disalurkan untuk para guru. Namun, semenjak tahun lalu, dana itu tak pernah mengucur kembali. Hilang tanpa jejek.

Dan semenjak dana itu tak datang lagi, nasib para guru tidak tetap di sekolah yang dipimpinnya pun kembang kempis. Di SD-SMP Satap Maringkik, total ada tujuh orang guru yang statusnya GTT. Sebanyak tiga orang statusnya adalah Guru Garis Depan yang harusnya mendapat tunjangan Gudacil tersebut.

Untuk GTT kata Kadir, mereka mendapat honor dari dana BOS. Sama seperti guru honorer di Gili Beleq. Namun di Maringkik jumlahnya lebih banyak. Kalau siswa di Gili Beleq 100 orang. Maka di Maringkik jumlah siswanya 221 orang untuk SD. Sementara untuk SMP ada 252 orang. Sehingga anggaran dari BOS bagi honorer pun lebih besar bagi guru honorer di Maringkik.

Jamilah, salah seorang guru honorer di Maringkik mengaku, tiap triwulan, mereka menerima honor Rp 2 juta. “Kalau melihat kebutuhan yang ada, itu jujur masih kurang. Karena air saja kami beli ratusan ribu di sini,” kata guru Pendidikan Agama Islam tersebut.

Itu sebabnya, mereka sangat berharap agar tunjangan Gudacil yang selama ini diberikan kepada mereka, harusnya dikucurkan kembali oleh pemerintah.

“Katanya tunjangan ini dicabut, karena Pulau Maringkik tidak lagi masuk kategori pulau terpencil,” kata Jamilah soal kabar angin yang didengarnya di balik alasan pencabutan tunjangan Gudacil tersebut.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur Lalu Suandi mengakui hingga saat ini tunjangan bagi guru di daerah terpencil memang belum dibayarkan. Lantaran saat ini pemerintah menilai tidak ada lagi sekolah yang berada di daerah terpencil. Padahal, sebelumnya sekolah-sekolah terseut ada di Sembalun, Jerowaru, ataupun Keruak di Lombok Timur.

“Tidak ada daerah terluar yang dijangkau lebih dari dua jam dari Selong baik Sembalun maupun Maringkik,” jelasnya.

Meskipun secara kasat mata, untuk menuju lokasi sekolah ini memang harus menggunakan perahu. Namun ia mengakui ada beberapa sekolah yang memang melalui jalur rusak parah untuk menuju lokasinya. “Sehingga ini akan menjadi evaluasi kami,” terang Suandi.

Siswa Menerjang Bahaya

Sekolah terpencil nan memprihatinkan juga ada di Lombok Barat. Sekolah seperti ini bisa ditemui di Gili Gede Indah dan Teluk Gok di Kecamatan Sekotong.

Daerah ini tidak hanya minim sarana pendidikan, seperti minimnya sarana kesehatan dan air bersih. Di dua tempat itu ada sekolah satu atap. Namun, kondisinya membuat yang melihatnya mengurut dada.

Warga yang bermukim di lereng Gunung Teluk Gok, Dusun Medang, Desa Sekotong Barat harus menempuh perjalanan berliku hanya untuk menempuh pendidikan sekolah dasar. Jarak tempuh hingga 3 kilometer ke SDN 2 Medang yang merupakan SD terdekat.

Dari Teluk Gok, jalur menuju sekolah tersebut bukan cuma berliku. Namun, juga berbahaya, terutama untuk anak-anak. Lombok Post yang bertandang ke sana disuguhkan kondisi jalan yang rusak parah. Mereka juga harus mendaki tiga bukit terjal. Alhasil, banyak diantara anak-anak itu berkali-kali terperosok. Toh, mereka pantang menyerah. Dan kalau sudah musim penghujan tiba, akses satu-satunya untuk warga itu pun becek. Juga kerap diterjang longsor. Dan harap dicatat. Jalan seadanya itu dibangun atas swadaya warga. Bukan dibangun pemerintah.

Dalam perjalanan, biasanya anak-anak juga kerap menjumpai kera dan babi yang turun dari hutan. “Kadang kami balik lagi karena takut,” kata Amir, salah seorang anak.

Butuh waktu satu jam bagi anak-anak itu menempuh perjalanan dari rumah mereka hingga sampai ke sekolah. Dan saat sudah sampai di sekolah, peluh sudah membasahi tubuh mereka. Baju seragam yang mereka kenakan pun basak oleh keringat.

Pekan lalu, Lombok Post yang mengikuti perjalanan para siswa itu dihadapkan pada kondisi ironis lainnya. Rupanya, semangat anak-anak itu untuk sampai sekolah harus berhadapan dengan kondisi guru yang belum sampai di sekolah. Saat anak-anak ini tiba, waktu menunjukkan pukul 07.00 Wita. Dan di SDN 2 Medang tersebut, tak satu pun guru yang sudah hadir.

Konon, hal ini bukan sekali dua hari terjadi. Namun, sudah jadi hal lumrah. Konon pula, para guru di sana kerap baru hadir di sekolah saat hari sudah siang. Saking tiada guru, apel bendera yang harusnya tiap hari Senin pun, kerap kali morat marit.

Kebanyakan guru di SDN 2 Medang tersebut memang berasal dari luar. Ada yang dari Gerung dan bahkan Narmada. Hanya satu orang dari wilayah setempat, itu pun guru honorer.

Sementara siswanya berasal dari Tawun, Medang, Gresak, Telage Lupi. Khusus untuk anak-anak dari Telage Lupi, menempuh jarak lebih jauh ke sekolah. Mereka harus mengitari pesisir pantai.

Murniati salah seroang guru honor yang ditemui di sekolah itu mengakui, para guru PNS di sekolah itu biasanya datang pukul 09.00 Wita karena alasan jarak tempuh yang jauh. Hanya ia selaku guru honor yang datang lebih dulu.

Di kampung yang sama dengan anak-anak yang sekolah SD tersebut, nasib tak jauh beda dialami pula oleh anak-anak yang melanjutkan penddikan ke bangku SMP sederajat. Untuk tingkat SMP sederajat, tersisa lima anak yang masih sekolah. Semuanya perempuan. Mereka adalah Zahrani, Nurul Jannah, Safitri, Suhaini dan Jariah.

Awalnya mereka berenam, namun beberapa pekan lalu salah satu rekannya menikah di usia dini. Kelima anak perempuan ini sekolah ditempat yang sama yakni di MTS Al Azimiah.

Safitri menuturkan, selama dua tahun ini terpaksa menyeberangi lautan. Membelah lintasan penyeberangan di Lembar untuk bisa ke sekolah. Terkadang, ia harus menempuh waktu 40 menit jika perahu bermesin ketinting yang ditumpangi mati.

“Kadang kami nangis kalau terhempas ombak akibat kapal melintas,” kata remaja kelas 2 MTS ini.

Agar tidak telat tiba di sekolah, ia mesti berjalan dari rumah pukul 06.00 Wita. Lalu bersandar di Pesisir Puyahan yang berjarak satu kilometer dari sekolahnya. Dari sana, mereka berjalan kaki ke sekolah. Dan pilihannya hanya sekolah di MTs Al Azimiah itu saja. Sebab, kalau mau sekolah ke SMP Sekotong atau Sekotong Barat, akan lebih jauh lagi. Di tambah medan yang berat serta berbahaya.

 “Banyak yang putus sekolah disini, karena menang enggan sekolah akibat jauh,” katanya.

Perkampungan Teluk Gok ini sendiri berjarak sekitar dua mil dari Pelabuhan Lembar. Di sana bermukim 68 kepala keluarga. Mereka hidup terisolir. Meskipun berada tak jauh dari Pelabuhan Lembar.

Untuk menuju ke daerah ini, bisa melalui darat, dengan menempuh perjalanan puluhan kilometer dari Lembar. Atau bisa juga melalui laut dengan perjalanan sekitar 30 hingga 40 menit dengan ketinting.

Masih di Lombok Barat. Anak-anak di Gili Gede juga mengalami nasib tak jauh berbeda. Anak-anak di gili tersebut harus menyeberangi lautan untuk menempuh pendidikan. Mereka harus bersekolah ke Dusun Tembowong dan Pelangan.

Sebetulnya, di Desa Gili Gede Indah sebetulnya ada SD-SMP satu atap. Namun, lantaran lokasinya yang jauh menyebabkan anak-anak di sana lebih memilih sekolah di daerah Tembowong dan Pelangan.

Supar, salah seorang guru honorer di SD-SMP Satap Gili Gede mengaku, ada lima dusun di Desa Gili Gede Indah. Dan biasanya, anak-anak dari dusun Anjungan yang kerap pergi menyeberang sekolah. Namun, ketika iklim tidak bersahabat, anak-anak kerap kali tidak bisa sekolah karena takut.

 Guru PNS pun Nyerah

Potret pendidikan sekolah pinggiran yang bikin dada sesak juga ada di Lombok Tengah. Lombok Post mendatangi SDN Torok Aik Belek, Desa Montong Ajan, Praya Barat Daya. Bersekolah di sana, harus banyak-banyak bersabar.

Banyak guru PNS yang mengajar di sana, memilih mundur teratur. Akibatnya, di sana kini tersisa dua orang guru PNS saja. Mereka adalah sang Kepala Sekolah yakni H Mastur dan guru olahraga Abdul Hamid. Sisanya, adalah guru honorer. Itu pun, mereka jarang masuk. Soalnya, mereka hanya digaji Rp 300 ribu per bulan. Itupun dibayarnya per tiga bulan. Bukan tiap bulan.

Akibatnya, siswa kerap tidak mendapatkan pendidikan dengan layak. Setiap hari, pasti ada saja guru yang tidak masuk. Kasek dan guru olahraga pun turun tangan. Menjadi pengampu bagi kelas yang gurunya tidak masuk.

Jumlah siswa, di sekolah dekat pantai selatan ini 109 orang. Sebanyak 14 orang di antaranya kelas I. Kemudian 13 orang kelas II, 19 orang kelas III, 23 orang kelas IV, 27 orang kelas V dan 13 orang kelas VI.

“Ada guru PNS baru satu minggu lalu, sudah mengeluh-ngeluh dan nangis-nangis. Sekarang, sudah pindah,” kata Abdul Hamid pada Lombok Post.

Pria kelahiran 31 Desember 1966 silam tersebut mulai menjadi kepala di SDN Torok Aik Belek sejak 1 Agustus 2017 lalu. Setiap hari, ia pulang pergi dari rumahnya di Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah. Jarak tempuhnya, bisa satu jam bahkan satu setengah jam.

Untuk mengajar di sana, setiap hari, Abdul Hamid mengaku harus mengeluarkan biaya bahan bakar minyak sebesar Rp 20 ribu. Belum dihitung makan dan minum.

Di sana, pun tak ada jaringan telekomunikasi. Hal tersebut juga menyulitkan guru yang mengajar di sana sulit berkomunikasi. Sehingga kalau ada guru tidak masuk pun sulit berkomunikasi. Itu pula yang diyakini Abdul Hamid menyebabkan guru-guru PNS kerap mundur teratur dari sana. Mereka nyerah, bahkan sebelum perang.

Seringnya guru tidak masuk, menyebabkan anak-anak di sana kerap mengisi waktu belajarnya dengan main-main. “Atau kami pulang cepat,” au Dian Tantawi, siswa kelas IV SDN Torok Aik Belek.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Loteng mengatakan, ada tujuh dari 590 SD di Loteng yang dikategorikan berada di daerah terpencil. Salah satunya, SDN Torok Aik Belek. Ia pun berharap, pusat dan provinsi membantu mengatasi kekurangan yang ada. Khususnya, menyangkut persoalan jaringan telekomunikasi.

“Kalau infrastruktur jalan raya, sarana dan prasarana sekolah, Insya Allah sudah layak,” ujarnya

 Respon Pemda Lamban

Lombok Post juga mendatangi SD Filial di Semokan Ruak, Desa Sukadana, di Kecamatan Bayan. SD ini minim perhatian. Dimulai dari tanpa ruang kelas. Meski akhirnya turun tangan, namun, terlihat sekali betapa respon Pemkab Lombok Utara begitu lamban.

Mus Muliadi, salah seorang guru di sana menurutkan bagaimana sekolah ini didirikan hanya berbekal tekad pada 12 November 2012. Awal mulanya, sekolah ini berlangsung di berugak sederhana yang dihibahkan warga di Dusun Semokan. Dan itu berlangsung selama enam bulan pertama.

Dalam proses belajar mengajar pun, siswa yang mayoritas berasal dari keluarga tidak mampu ini tidak menggunakan seragam sekolah seperti siswa pada umumnya. Namun, hal ini tidak menyurutkan semangat belajar siswa-siswi ini.

Mus melanjutkan, kondisi keterbatasan masih dirasakan di tahun 2013. Murid tahun angkatan kedua (2013) masih harus belajar di berugak-berugak milik warga.

”Di sinilah bantuan mulai datang. Awalnya dari mahasiswa yang memberikan seragam sekolah,” ungkapnya.

Setelah bantuan dari mahasiswa tersebut, gelombang bantuan mulai berdatangan. Bantuan yang diberikan masih di tahun 2013 berupa lahan seluas 4 are yang dihajatkan untuk membangun sekolah di dusun tersebut.

Meskipun sudah memiliki lahan, siswa masih harus belajar di berugak karena tidak ada biaya untuk membangun ruang kelas belajar. Baru pada akhir 2013, bantuan kembali datang yakni pembangunan ruang kelas semi permanen.

Saat itu, perhatian Pemkab Lombok Utara mulai terlihat dan pemkab pun membangunkan satu ruang kelas belajar permanen di lahan yang sudah dimiliki tersebut. Kemudian pada 2014, kembali dibangun tiga ruang kelas permanen bantuan dari lembaga sosial.  Sehingga jika ditotal, sekolah tersebut kini sudah memiliki empat bangunan permanen.

Tetapi memasuki tahun ajaran baru 2016, empat ruang kelas ini masih kurang. Karena saat ini siswa sudah masuk kelas V sehingga masih membutuhkan ruang kelas baru.

”Siswa kita jadwalkan masuk bergiliran sebagai solusi untuk saat ini,” katanya.

Plt Kepala Dinas Dikpora Lombok Utara Fauzan tak menampik bahwa sejumlah sekolah rintisan baru maupun filial memang masih ada beberapa yang masih membutuhkan bantuan. Dan dia memastikan, pemerintah tak lepas tangan.

Dia mengungkapkan, dukungan anggaran pemerintah daerah sudah sangat luar biasa. Bisa mencapai miliaran rupiah tiap tahunnya. Bahkan, pembagian porsi anggaran baik sekolah negeri maupun swasta hampir sama. Misalkan sekolah negeri dapat lima RKB, sekolah swasta dapat empat RKB. Yang membedakan dana alokasi khusus khusus sekolah negeri.

Di KLU, saat ini kata dia, keadaan gedung sekolah hampir 85 persen dalam keadaan baik. Bantuan yang sampai saat ini masih dibutuhkan sekolah-sekolah ini seperti ruang kelas belajar yang layak. Fasilitas pendukung seperti laboratorium dan perpustakaan.

Khusus untuk sekolah filial, tahun ini akan ada satu yang dinaikkan statusnya menjadi sekolah negeri. Sisanya masih belum bisa karena belum memenuhi syarat ketersediaan murid seperti SD Filial Semokan.

Kualitas Guru Jomplang

Sementara itu, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB H Aidy Furqan NTB mengakui kalau NTB saat ini masih kekurangan guru. Hanya saja kata dia, tetap ada persoalan dalam hal memenuhi kekurangan tersebut. Yakni memastikan guru kualitas guru.

Ia tak menampik pada 2017 lalu, NTB mendapat jatah dari Kemendikbud sebanyak 28 guru garis depan (GGD) untuk ditempatkan di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T). Jumlah ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah GGD yang disebar di empat provinsi.

Bayangkan saja, dari 6.296 GGD yang disebar di empat provinsi, NTB hanya mendapat jatah 28 orang. “Ini kan sangat kecil dari jumlah yang disebar,” tuturnya.

Sebanyak 28 GGD yang didapat NTB tersebut disebar di enam kabupaten di NTB. Enam Kabupaten yang dijadikan sebagai lokasi penempatan GGD yakni yang masuk dalam kategori daerah 3T. Jumlah GGD sebut Aidy, sebenarnya masih sangat kurang untuk daerah 3T. Praktis, jika pemerintah benar-benar ingin mengisi kekosongan guru di daerah 3T harus lebih dari ratusan orang. Dengan demikian, daerah 3T benar-benar terisi dengan maksimal.

Untuk Kabupaten Lotim ditempatkan di Sambelia, KLU di Bayan, Kabupaten Bima di Wera dan Sape dan Kabupaten Sumbawa di Pulau Moyo.Guru-guru ini akan bekerja sama dengan guru lainnya di 3T. Menambal kekurangan guru daerah 3T, pemprov tidak ada program. GGD merupakan program pusat yang dikelola pusat untuk diberikan ke daerah.

“Sebelum statusnya PNS mereka magang dulu di daerah 3T,” tuturnya.

Ditanya ada GGD disebar pemprov seperti pemerintah pusat. Aidy mengatakan tidak ada. Penempatan GGD butuh anggaran, sementara pemprov belum ada program GGD yang akan ditempatkan di daerah 3T.

“Tidak tahu nanti kedepan,” ucapnya.

Menurutnya mutu guru menurut Aidy hal yang kasuistis. Meski anggota organisasi guru mencalonkan diri karena mereka didengar masyarakat. Hasil UKG di NTB terjadi peningkatan, hanya saja  standar UKG yang naik. Sehingga hasil UKG NTB masih dibilang rendah.

Sementara itu Dirjen Dikdasmen Kemendikbud NTB Hamid Muhammad menegaskan bahwa akses pendidikan yang belum merata di NTB bukan tanggung jawab sepenuhnya pusat. Melainkan daerah.

“Ini tanggung jawab pemerintah daerah. Pusat hanya bisa membantu,” tutur Hamid pada penutupan LKS XXVI dua pekan lalu.

Pemda harus menganggarkan agar terjadi pemerataan akses pendidikan di daerah. Jangan minta ke pusat terus karena sudah menjadi otonomi daerah. Pusat sudah menganggarkan Dana Alokasi Khusus, Bantuan Operasional Sekolah, dan Tunjangan Sertifikasi Guru. Sementara yang lainnya daerah harus memikirkan melalui APBD.

“Jangan terus dari pusat,” singkatnya.

 Untuk kebutuhan guru daerah 3T sendiri, ia mengatakan ini menjadi perhatian utama program pusat. Buktinya ribuan guru 3T telah disebar di empat provinsi, termasuk NTB. Jika ingin pendidikan di daerah ini maju kata dia, maka pemerintah daerah harus menganggarkan paling tidak sektor pendidikan 20 persen seperti pusat. Daerah maju pendidikannya seperti DKI, Jateng, Jabar anggaran sektor pendidikan tinggi.

“Kalau anggaran pendidikan kecil, hasilnya juga kecil,” tutupnya. (ton/ewi/dss/puj/jay/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys