Ketik disini

Headline Politika

Ali BD: Pemimpin Harus Berpikir 100 Tahun ke Depan

Bagikan

LOMBOK TIMUR-Seorang pemimpin harus visioner. Karena ia memiliki tanggung jawab untuk menentukan nasib bangsa atau daerah yang dipimpinnya. Baik buruknya daerah tergantung pemimpinnya. Maka, calon gubernur NTB independen Ali BD mengaku tugas seorang pemimpin memikirikan pembangunan daerahnya tidak hanya lima tahun atau sepuluh tahun ke depan, melainkan ratusan tahun mendatang.

Untuk membangun daerah secara  berkelanjutan, pria yang akrab disapa Amaq Asrul tersebut mengaku harus ada kerangka besar pembangunan. Misalnya seperti bidang pertanian. Ali BD memaparkan masalah utama yang dihadapi pembangunan bidang pertanian adalah persoalan irigasi. Ia melihat masih banyak lahan sawah milik masyarakat NTB yang saat ini masih belum bisa mendapatkan irigasi yang memadai. Baik di Pulau Lombok yang ada di wilayah selatan maupun di Pulau Sumbawa.

“Sekarang masyarakat Beleka Lombok Tengah kekurangan air dan mereka minta dari Pandanduri, meski sudah ada sumber irigasi yang mengalir ke sana ternyata itu belum cukup,” beber Ali BD. Begitu juga dengan sejumlah wilayah pertanian yang ada di Kabupaten Bima, Dompu dan Sumbawa. Masih banyak lahan pertanian yang belum tersentuh irigasi.

Padahal NTB punya banyak sumber air. Misalnya di Lombok Barat dan Lombok tengah. Beberapa Bendungan di Pulau Sumbawa hingga wilayah lainnya. Tapi tidak ada satu kerangka yang benar bagaiamana agar semua sawah di NTB bisa mendapat air irigasi.

“Apakah sudah ada saya juga tidak tahu. Tapi kalau sudah ada, tidak mungkin banyak lahan pertanian kekeringan,” cetus Ali BD.

Ada beberapa daerah yang surplus atau kelebihan air. Tetapi ada yang malah kekeringan. Sehingga kerangka besar peta distribusi air inilah yang menurutnya harus dibuat. Bagaimana memanfaatkan semua sumber mata air yang ada untuk memenuhi kebutuah irigasi lahan pertanian NTB secara menyeluruh maupun krisis air bersih. Termasuk juga bagaimana membuat agar sumber air irigasi bisa bertambah. Misalnya dengan memperbanyak bendungan dan cekdam hingga embung. Untuk itu pemerintah kabupaten/kota dan provinsi itu harus terkoneksi.

“Kalau kabupaten kota berjalan sendiri dan provinsi juga berjalan sendiri. Ini bukan provinsi namanya,” paparnya.

Ali BD menegaskan pemerintah provinsi harus duduk bersama membahas apa yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Misalnya pembangunan bendungan, apakah ini hanya untuk satu kabupaten atau bisa didistribusikan ke daerah lain.

“Jika tidak bisa (didistribusikan ke daerah lain) maka harus direncanakan pembangunan di daerah tersebut dan dicari solusinya bersama-sama,” paparnya.

Semua pembangunan di daerah kabupaten/kota di NTB harus didukung oleh pemerintah provinsi. Karena pembangun yang dilakukan kabupaten kota juga menjadi bagian dari pembangunan provinsi. Ini yang dimintanya harus dipahami. Tidak lantas kemudian pemerintah kabupaten dan provinsi justru bersaing memperebutkan proyek masing-masing untuk mencari keuntungan. Apalagi sekadar sanjungan.

Namun, ketika pemikiran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak sejalan, Ali BD mengaku tidak lantas pemerintah provinsi harus memaksakan kehendaknya. “Justru kalau ada bupati wali kota yang punya pandangan berbeda dengan pemerintah provinsi, itu patut kita apresiasi. Karena mereka sebagai daerah otonom sangat tepat bersikap kritis, siapa tahu mereka yang benar,” ungkap Bupati Lombok Timur dua periode tersebut.

Karena, pembangunan di kabupaten kota, yang lebih tahu apa yang dibutuhkan adalah bupati dan wali kota itu sendiri. Bukan pemerintah pusat yang ada di Jakarta yang tidak tahu persis bagaimana persoalan daerah di kabupaten/kota. Sehingga inilah yang membuat Ali BD selalu menegaskan pembangunan daerah harus terkoneksi, terintegrasi dan terkoordinasi.

Provinsi dijabarkannya bagian dari wilayah Indonesia. Menurut undang-undang Indonesia dibagi menjadi provinsi dan kabupaten/kota. Dengan Provinsi NTB terdiri dari sepuluh kabupaten/kota. Maka, pembangunan Provinsi NTB adalah bagaimana pembangunan kota dan kabupaten. “Ini yang benar. Bukan merasa pembangunan sendiri-sendiri,” urainya.

Pemerintah provinsi tidak boleh membuat peraturan sendiri tanpa kerangka besar melibatkan kabupaten/kota. Itu keliru. Misalnya saja dalam penataan tata ruang. Ali BD mengkritisi pembangunan tata ruang yang kurang terencana dengan matang. Akibat banyak tata ruang yang justru berubah hanya dalam beberapa tahun.

“Tata ruang itu berpikir 100 tahun lebih di sebuah wilayah. Kalau setiap tahun tata ruang diganti, itu tata ruang ‘Ocok-Ocok’,” sebutnya.

Tata ruang itu dikatakannya bagaimana sebuah daerah ingin menjadikan apa sebuah wilayah tertentu. Dimana itu harus dipikirkan dampaknya 100 tahun ke depan. Ia memisalkan jika pemerintah menanam pohon di pinggir jalan. Maka pohon ini 10 tahun ke depan besarnya seperti apa, jumlah penduduk di sekitarnya berapa hingga jumlah kendaraan yang bertambah berapa. Itu semua harus dipikirkan.

“Apakah itu sudah anda proyeksikan? itu yang baru namanya tata ruang,” ujarnya.

Untuk itu, seorang pemimpin harus tahu gambaran ke depan seperti apa wilayah atau daerah yang dipimpinnya. Pemerintah itu harus berpikir pembangunan di masa depan. “Apa yang Anda pikirkan sebagai pemimpin itu untuk pembangunan yang melihat 100 tahun lebih ke depan,” urai pria yang dikenal sebagai Sang Pendobrak tersebut.

Saat ini, Ali BD menyayangkan pemerintah tidak bisa memperbesar jalur Ampenan-Labuhan Haji. Karena sudah terlalu padat penduduk di kawasan ini. Sehingga biaya untuk membebaskan lahan terlalu mahal. Ini akibat perencanaan pembuatan jalan tidak punya proyeksi masa depan.

Padahal seorang perencana ahli pembangunan itu dia harus mengerti pikiran besar pembangunan. “Makanya tugas Bappeda itu tidak hanya mengatakan ini wilayah pendidikan, perdagangan dan pariwisata. Tetapi tiba-tiba itu nanti berubah wilayah pendidikan jadi perdagangan. Tidak seperti itu,” tandasnya. (ton/r8/*)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka