Ketik disini

Headline Politika

Telat Serahkan Laporan Bisa Membatalkan Pencalonan

Bagikan

MATARAM – Memasuki tahapan akhir kampanye, para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK). Dalam tahapan ini, KPU menyosialisasi tata cara pengisian laporan tersebut.
Sosialisasi yang dilakukan kemarin (11/6) dihadiri oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan tim pasangan calon (paslon).Dari seluruh paslon, hanya tim dari Ahyar-Mori yang tidak hadir.

“Ya tidak apa-apa, asal nanti saat pengisian benar. Tidak sampai berakibat pada paslon,” kata Komisioner KPU NTB Ilyas Sarbini.

Sosialisasi ini dimaksudkan agar saat melakukan pelaporan, semua data terperinci dengan benar. Dalam pemaparannya, Ilyas menegaskan bahwa LPPDK harus diserahkan paling lama tanggal 24 Juni 2018.

“Tidak bisa dikompromi, ditutup tepat jam 18.00 Wita,” ujarnya.

Dalam penyerahan laporan tidak boleh terlambat, karena dapat mengakibatkan pembatalan calon tersebut. Terlebih jika isi dari laporan tidak benar maka sanksi pembatan calon langsung diberlakukan.

Ilyas mengimbau agar laporan ini haruslah dikumpulkan sesuai dengan batas yang ditentukan. Kemudian isi laporan benar-benar terstruktur dan diisi dengan jujur.

“Maka dari itu sosialisasi ini menjadi wadah para tim untuk bertanya jika ada yang kurang jelas,” ujarnya.

Laporan yang diserahkan haruslah lengkap. Mulai dari daftar nama penyumbang, bentuk sumbangan yang diterima dan dibuktikan dengan dokumennya. Kemudian dana tersebut digunakan untuk apa saja.

“Ini juga harus ada pembuktiannya seperti apa, bentuknya macam-macam bisa kuitansi dan surat pernyataan dan lainnya,” katanya.

Calon tidak boleh menerima sumbangan yang melampaui batas tertinggi. Dimana batas tertinggi untuk perusahaan sebesar Rp 750 juta dan perseorangan Rp 75 juta.

“Jika menerima lebih, uang itu tidak usah dibelanjakan. Disimpan kemudian  diberikan ke kas negara,” ujarnya.

Paslon juga tidak boleh menerima sumbangan dari seseorang yang tidak jelas identitasnya. Termasuk sumbangan yang dilarang, seperti sumbangan orang asing, perusahaan asing, negara asing, pemerintah, BUMN atau BUMD.

“Bila menerima dari yang sudah disebutkan tadi, bisa langsung dikenai sanksi,” tegasnya.

Setelah penyerahan laporan oleh masing-masing pasangan calon, nantinya proses pengauditan akan dilakukan selama 14 hari hingga 9 Juli 2018. KPU menyiapkan empat tim audit. Dimana masing-masing tim akan mengaudit dana dari tiap paslon yang ada. Kemudian pada tanggal 10 Juli, KAP menyerahkan hasil audit pada KPU.

“Dan pada 11 sampai 13 itu, KPU berikan hasil audit ke paslon sekaligus mengumumkannya,” pungkasnya.  (cr-eya/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys