Ketik disini

Headline Politika

Peluang Gugatan ke MK Tipis, Selisih Suara Terlalu Lebar, Gugatan Bisa Mental

Bagikan

MATARAM-Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB sudah mengetok palu. Pasangan Zulkieflimansyah–Sitti Rohmi Djalilah memenangi Pilgub NTB 2108. Mereka meraup 811.945 suara atau 31,80 persen dari 2.553.602 suara sah. Meski ruang gugatan masih terbuka, namun, lantaran selisih suara yang terlalu lebar menjadikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) bias mental.

            Sejauh ini, rencana gugatan tersebut sudah dikemukakan tim pasangan HM Suhaili FT-H Muhammad Amin dan TGH Ahyar Abduh-Mori Hanafi. Namun, hingga kemarin (9/7), belum ada kepastian apakah gugatan jadi dilayangkan ke MK atau tidak.

Kemarin, H Muhammad Amin yang maju mendampingi Suhaili FT menghadiri paripurna pertanggungjawaban APBD NTB 2017 di DPRD NTB dalam posisinya sebagai Wakil Gubernur NTB. Amin terlihat sangat santai dan enjoy. Dia terlihat ceria dan menebar senyum lebar pada para koleganya di DPRD NTB.

Politisi senior asal Pulau Sumbawa ini malah sempat duduk dan berbincang hangat dengan anggota Fraksi Partai Demokrat, partai pengusung utama pasangan Zul-Rohmi. Amin juga menyalami anggota fraksi lainnya. Termasuk PKS yang ada di bagian tengah.

”Biasa-biasa saja,” kata Amin saat dihampiri wartawan soal bagaimana pihaknya merespons pleno rekapitulasi perolehan suara Pilgub NTB 2018.

Amin menegaskan, pihaknya menghargai apa pun hasil rapat pleno KPU. Selaku wakil gubernur, ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pelaksana pilkada yang sudah bekerja keras. Tapi Amin belum mau mengucapkan selamat kepada pasangan Zul-Rohmi secara tegas.

Apa itu berarti tanda-tanda akan mengajukan gugatan ke MK? Amin hanya menegaskan, bila ada dugaan pelanggaran, persoalan itu harus diselesaikan melalui mekanisme yang sah menurut hukum.

”Saya sendiri menghormati dan menghargai keputusan KPU,” kataketua DPD Partai Nasdem NTB itu.

Hanya saja, terkait kemungkinan gugatan dari pihaknya, Amin nampaknya masih mikir-mikir. Persoalan itu ia serahkan kepada tim yang akan melakukan kajian. Sebelum menentukan langkah, menurutnya tim pemenangan harus mengkaji lebih cermat lagi, terutama terkait aturan yang mengatur masalah itu. Tujuannya agar kondusivitas daerah tetap terjaga.

”Saya menyerahkan kepada mekanisme yang ada kalau dirasakan (ada pelanggaran),” ujarnya.

Dengan pengalamannya sebagai advokat, Amin mengaku sudah biasa menjadi penggugat maupun tergugat. Semua itu harus berdasarkan fakta-fakta hukum. Jika dasarnya kuat, silahkan gugat. Tetapi bila berpotensi ditolak MK, sebaiknya tidak perlu.

Untuk NTB, gugatan baru diterima MK bila selisih suara maksimal 1,5 persen. Tapi faktanya selisih perolehan suara Zul-Rohmi dengan Suhaili-Amin cukup lebar. Mencapai 5,38 persen.

”Perlu dikaji secara yuridis. Peluang, kan gitu. Supaya tidak menghabiskan banyak energi,” ujarnya.

Saran tersebut juga ditujukan bagi pasangan nomor dua dan empat. Ia sendiri tidak bisa melarang, karena menempuh jalur hukum hak semua orang.

”Tapi kalau sudah tidak bisa ya … ikhlas,” tadas Amin.

Terpisah, Wakil Gubernur NTB terpilih Hj Sitti Rohmi Djalilah mengajak semua pasangan calon yang berkompetisi dalam Pilkada 2018 melupakan persaingan politik. Pilkada baginya sudah selesai dan kini waktunya menatap masa depan. Bersama-sama membangun NTB. ”Lupakan perbedaan yang kemarin,” pintanya.

Baginya, tiga pasangan calon lainnya merupakan putra terbaik NTB. Mereka juga sudah menjadi kepala daerah di kabupaten/kota masing-masing. Misalnya H Ahyar Abduh yang merupakan Wali Kota Mataram, H Suhaili FT Bupati Lombok Tengah, dan H Ali Bin Dachlan Bupati Lombok Timur. Baginya mereka semua merupakan negarawan dan pasti menerima hasil pemilihan.

”Saya punya hubungan baik dengan meraka. Apalagi pak Amin. Sangat baik,” kata Rohmi.

Di sisi lain, H Zulkieflimansyah sendiri sudah mendatangi Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin. Zul mendatangi Wagub di kediaman dinas wakil kepala daerah. Keduanya juga berfoto bersama, sembari mengembangkan senyum. Dalam foto yang beredar tersebut, Zul yang mengenakan jaket merah nampak akrab menggandeng Pak Wagub Amin.

Punya Waktu Tiga Hari

Terpisah, Komisioner KPU NTB Ilyas Sarbini menegaskan, waktu yang diberikan kepada kandidat untuk melayangkan gugatan ke MK adalah tiga hari terhitung semenjak pleno KPU tentang rekapitulasi penghitungan suara. Karena pleno KPU NTB tentang rekapitulasi sara itu digelar pada Ahad, 8 Juli 2018, maka waktu bagi kandidat untuk melayangkan gugatan ke MK akan berakhir pada Rabu, 11 Juli 2018.

Ilyas mengatakan, jika tak ada sengketa di MK hingga batas waktu berakhir, maka tahapan selanjutnya adalah penetapan H Zulkieflimansyah dan Hj Sitti Rohmi Djalilah sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih. KPU akan menggelar pleno untuk penetapan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih tersebut begitu mendapat kepastian bahwa tak ada gugatan Pilgub NTB yang teregistrasi di MK.

“Tapi kalau ada. Maka harus tunggu dulu (proses dan) putusan MK. Baru pleno penetapan calon terpilih,” ucapnya.

Jika melihat jadwal tahapan pilkada yang sudah diatur dalam Peraturan KPU No 1/2017, paling lambat tiga hari setelah ada putusan MK, maka KPU sudah harus menggelar pleno penetapan kandidat terpilih tersebut.

Sementara itu, Ketua KPU NTB L Aksar Ansori menambahkan, nantinya pemenang Pilgub NTB akan dilantik Presiden Joko Widodo secara serentak. Kapan pelantikan tersebut, sepenuhnya akan menunggu jadwal dari Istana Negara. Untuk pilkada serentak tahun 2018 ini, total ada 17 provinsi yang menggelar pemilihan gubernur.

Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi dan Wakil Gubernur H Muhammad Amin sendiri baru akan mengakhiri masa jabatan pada 17 September 2018. Ada informasi yang beredar bahwa pelantikan gubernur Pilkada serentak tahun 2018 akan digelar pada Oktober 2018. Jika hal itu terjadi, maka akan ada Penjabat Gubernur NTB yang ditunjuk Presiden Joko Widodo, sebelum pelantikan gubernur dan wakil gubernur definitif. (ili/yuk/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka