Ketik disini

Headline Metropolis

Pertaruhan Gengsi di MCC, Bukannya Untung Malah Tekor

Bagikan

Bangunan yang digadang-gadang jadi mesin uang ini justru belasan tahun melempem. Rencana demi rencana pengembangan menciut sebelum berbuah hasil. Masihkah ada gengsi Pemerintah Kota Mataran di bangunan yang telah menghisap anggaran Rp 3 miliar APBD Kota Mataram ini?

———————

BANGUNAN ini sudah tua. Bahkan sangat tua, jika ditanya apa kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selayaknya sebuah proyek strategis memberikan hasil nyata bagi daerah sebelum akhirnya, layu, dan tak diminati lagi. Tapi Mataram Craft Center (MCC) seandai tanaman: ia layu sebelum bunganya kuncup.

Jangan tanya soal buahnya apa. Cost operasional tempat ini saja setengah mati. Dinas Perdagangan (Disdag) bahkan harus memburu para penyewa. “Itu masalahnya petugas kita cari ke sana kemari di mana penyewanya,” cetus Kepala Disdag Kota Mataram Lalu Alwan Basri.

Sebenarnya ada pola bagus yang diterapkan bagi para penyewa sebelumnya. Yakni dengan sistem auto debit. Di mana biaya sewa langsung dipotong melalui rekening bank para penyewa. Tapi rupanya rencana ini tidak berjalan sesuai rencana. Beberapa penyewa kabarnya ada yang lari dari tanggung jawab.

“Terpaksa kita keluarkan surat peringatan,” ujarnya.

Tapi surat peringatan ini pun tak digubris. Bebagai macam dalih dan alasan penyewa pertama untuk mengakali petugas supaya bisa lepas dari tagihan saat petugas datang. Alwan pun meradang. Ia sempat mengultimatum jika sampai akhir Juli yang ditandai dengan dilayangkannya surat ketiga tidak ada respons, ia mengancam akan mengambil alih paksa semua los di MCC.

“Operasional MCC berusaha kita tutupi dengan cara itu tadi. Dengan membentuk petugas penagihan. Tapi kan tidak bisa seperti ini terus-menerus,” sesalnya.

Praktek kejar-mengejar dengan para penyewa ruko ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Bukannya untung pemkot justru buntung karena harus mengeluarkan biaya operasional. Khususnya untuk biaya keamanan dan kebersihannya.

“Karena kalau listrik dan lain sebagainya (termasuk pajaknya), itu kan ditanggung penyewa,” jelasnya.

Alwan kemudian merinci secara umum pendapatan dalam setahun dari penarikan biaya sewa MCC dengan pola debt collector hanya sekitar Rp 22 juta. Itu dari 12 los MCC yang disewa.

“Sebenarnya potensinya Rp 44 jutaan, tapi kan yang terisi hanya 12 los dari 24 los yang ada,” terangnya.

Angka ini relatif sangat kecil dengan nilai investasi pemerintah di sana. Namun Alwan tidak setuju jika pemkot disebut rugi dalam hal ini. Sekalipun pendapatan dari segi sewa kecil, tapi tolok ukurnya tidak berhenti sampai di sisi materi saja.

“Lihat juga dong manfaat sosialnya. Bagaimana kita akhirnya berusaha dan bisa menyiapkan fasilitas bagi masyarakat. Lalu mendorong semangat para pedagang untuk meningkatkan lagi kualitas ekonominya. Bagi pemerintah ini adalah keuntungan,” kilahnya.

Menanggapi idenya yang ingin merevisi perda yang memayungi MCC agar bisa mengakomodir sewa untuk perkantoran, Alwan mengakui kalau itu sulit terealisasi.

Meski begitu, Alwan tak berkecil hati. Baginya itu ide terbaik dari pihaknya untuk mengakomodir calon penyewa yang tertarik memenuhi los-los MCC. “Artinya kalau ada ide lain silakan. Tentu kami sangat terbuka, kalau ada ide-ide yang lebih bagus,” ujar Alwan.

Termasuk jika akhirnya aset MCC harus dilepas dari dinasnya lalu dipindahtangankan ke Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Diskoperin UKM) Kota Mataram.

Bagi Alwan, selama pengalihan tanggung jawab aset itu bisa jadi solusi bangkitnya MCC, ia tentu mendukung penuh. “Kami juga bersedia kalau misalnya MCC itu tetap berada di dinas perdagangan, tetapi memungkinkan untuk dikerja samakan dengan dinas lain,” ujarnya.

Misalnya menjalin kerja sama atau semacam MoU dengan Diskoperin UKM yang punya banyak binaan UKM. Atau dengan dinas perikanan yang ingin mendorong UKM nelayannya memiliki fasilitas lokasi berdagang yang lebih baik.

“Di depan (MCC) itu kan bisa untuk lokasi berjualan ikan-ikan hias sesuai peruntukan kawasan perdagangan. Saya rasa tidak ada masalah,” tegasnya.

Mendorong MCC jadi kawasan strategis sebagaimana cita-cita awal dibangun 14 tahun silam, diakuinya membutuhkan dorongan semua sektor. Pihaknya sudah berupaya maksimal agar MCC jadi kawasan favorit. Tapi rupanya resistensi di lapangan cukup besar, sehingga tidak mudah dituntaskan dalam waktu dekat.

“Memaksa agar para wisatawan mendatangi MCC juga tidak mudah. Harus ada program trobosan yang sifatnya memaksa agar mereka mau datang ke sana. Dan saya rasa Dinas Pariwisata bisa mengambil peran untuk ini,” nilainya.

Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito saat ditanya soal MCC terlihat bersemangat. Ia yakin bisa menghidupkan aset pemkot itu sebagaimana Mataram Water Park (MWP) yang kini mulai rutin dijadikan sebagai lokasi latihan, sekalipun sama juga belum bisa memberi kontribusi bagi PAD.

Namun Eko menilai penyerahan aset pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sesuai dengan leading sektornya, terbukti berdampak besar bagi keberlanjutan aset itu.

“Dan saya rasa kalau kita lihat perutukan (MCC), yang paling pantas mengelolanya Diskoperin UKM,” kata Eko.

Membiarkan MCC tetap ada di bawah Disdag justru akan menyulitkan dinas ini sendiri. Karena akses dinas ini pada Usaha Kecil Menengah terbatas. “Berbeda halnya dengan Diskoperin UKM yang punya jaringan luas ke UKM,” terangnya.

Ia juga sudah mendengar ada surat yang dilayangkan untuk pengalihan aset dari Dinas Perdagangan pada BKD agar bisa dikelola oleh Diskoperin UKM. Menurutnya ini langkah tepat dan merupakan kelanjutan dari rencana pengalihan aset yang sempat ia lontarkan tahun lalu.

“Tentu kita mendukung pengalihan aset ini agar MCC bisa lebih baik. Jikapun nanti setelah MCC ada di bawah Diskoperin UKM, mereka punya program yang berdampak pada adanya penambahan anggaran untuk peningkatan kualitas MCC, kenapa tidak untuk kita setujui,” tegasnya. (zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka