Ketik disini

Headline Politika

Kandidat Cawapres Jokowi Sisakan JK dan TGB

Bagikan

JAKARTA-Kandidat kuat cawapres Joko Widodo pada Pilpres 2019 disebut-sebut mengerucut pada dua nama. Jusuf Kalla (JK) dan Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi.

Informasi tersebut diterima langusng koran ini Selasa (24/7) malam dari kalangan Istana. Sayangnya, sumber tersebut enggan disebutkan namanya, karena tidak mau mendahului presiden.

“Hak Presiden Jokowi untuk mengumumkannya. Jangan saya,” kata sumber tadi.

                Dengan masuknya nama JK, maka dipastikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menjadi putusan yang sangat dinanti-nati elite politik dan masyarakat. Walau tak sedikit yang berpendapat, adalah tidak tepat Perindo mengajukan uji materi tersebut. Karena dinilai akan merusak tatanan demokrasi bangsa ini.

Juru bicara istana, Ali Mochtar Ngabalin, yang dihubungi koran ini, bersikap sama. Ia tidak berkenan menjawab soal JK yang berada di posisi pertama cawapres Jokowi, sementara TGB di posisi kedua.

Ngabalin hanya memberi isyarat bahwa, JK adalah negarawan tulen yang punya kemampuan lebih. “Beliau (JK) memiliki kemampuan yang luar biasa. Menguasai berbagai hal. Ahli di bidang ekonomi, negosiator ulung. Tidak ada yang meragukan semua itu,” kata Ngabalin.

                Ngabalin juga minta agar masyarakat tidak menghujat Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi  (judicial review) oleh Perindo. Ngabalin mengajak semua pihak untuk menghormati hak konstitusi JK.

                “Jangan, jangan. Jangan hujat Pak JK, jangan hujat beliau. Mari kita hormat beliau yang juga punya hak konstitusi sebagai warga negara,” kata Ngabalin, kemarin (25/7).

                Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, langkah JK yang mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan Perindo harus dihormati.

                “Saya kira dalam konteks setiap Warga Negara untuk mengajukan permasalahan ini kepada MK, saya kira harus kita hormati ya. Walaupun pengajuan sudah ada pada bulan Januari yang lalu. Kemudian ada dari Perindo dan pihak terkait Pak JK. Ya saya kira harus kita hormati. Tapi keputusan mari kita tunggu MK,” ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

                Sementara itu, Peneliti Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menegaskan, jika gugatan Perindo tersebut dikabulkan MK, maka peluang JK untuk mendampingi Jokowi kembali sangat besar.

                Menurutnya, dari segi pengalaman, ketokohan serta keterampilan komunikasi politik, jelas JK yang unggul. Ia menegaskan, dari segi pengalaman, JK telah mengerti betul seluk beluk fungsi dan kerja sebagai wapres. Kemudian JK dinilai Wasisto sebagai katalisator yang mampu untuk menjembatani aktor-aktor politik lain.

“Pak JK kan sudah punya pengalaman, senior, dan tokoh sentral yang juga berasal kubu sebelah. Saya pikir sebagai katalisator sebagai pemecah kebuntuan kalau misalnya ada hambatan-hambatan politik yang itu disebabkan oleh beberapa koalisi, seperti bermain di balik layar,” urainya.

                Namun begitu, bukan berarti TGB harus dikesampingkan. Menurutnya, TGB adalah tokoh muslim, masih muda dan memiliki kapasitas posisi yang lebih dinamis.

MK Diingatkan

Sementara itu, Pengamat Politik SMRC Saiful Mujani mengingatkan MK terkait gugatan Perindo tersebut. Dia menegaskan, konstitusi secara jelas telah mengatakan dua pimpinan negara itu hanya boleh dijabat maksimal dua kali. Jadi, kata Saiful, MK harus melaksanakannya.

“Kalau MK membolehkan presiden dan wapres menjabat lebih dari dua kali, maka MK melanggar konstitusi. Sumber pelanggaran yang mungkin apa? Jangan sampai kasus ketua Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Akil Muchtar, yang dijebloskan ke penjara seumur hidup menimpa anggota MK sekarang,” papar dia.

                Pendiri SMRC ini menegaskan, salah satu inti reformasi adalah membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi maksimal hanya dua kali seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar.

                Saiful juga mengomentari pernyataan Kuasa Hukum Jusuf Kalla, Irman Putra Sidin yang menyatakan, “posisi wapres sebagai sebagai pembantu presiden, sama seperti menteri, harusnya masa jabatannya tidak dibatasi,”

                Saiful menilai, pernyataan ini gegabah. Kendati ada kata-kata “dibantu” dalam UUD, wapres bukan pembantu seperti menteri. Kata dia, bersama presiden, wapres dipilih langsung oleh rakyat, dan tidak bisa diberhentikan oleh presiden.

                Menurutnya, sifat dasar sistem presidensial adalah kepala negara dan pemerintah sekaligus dipilih oleh rakyat secara langsung untuk satu masa jabatan tertentu yang bersifat fixed dan tak bisa diberhentikan di tengah jalan kecuali melanggar hukum. “Presiden bertanggung jawab pada rakyat langsung lewat pemilu,” jelasnya.

                Lebih jauh lagi ia mengatakan, kepala negara dan pemerintahan sangat mutlak adanya untuk sebuah negara, maka harus jaga-jaga kalau-kalau presiden berhalangan tetap atau tidak tetap. Karena itu, wakil presiden mutlak ada. Wakil presiden disiapkan untuk jadi presiden bila keadaan darurat terjadi. “Kalau UUD bilang hanya boleh dua kali, ya 2 kali. Ini sudah sangat jelas, dan tidak membutuhkan tafsir lain,” katanya.

                Sedangkan Kuasa Hukum JK, Irmanputra Sidin, mengatakan, perkara pengujian UU itu tidaklah memutuskan calon wakil presiden, apalagi wakil presiden terpilih. Menurutnya, perkara pengujian UU menghasilkan putusan MK dengan interpretasi konstitusional terhadap materi muatan dari ayat, pasal atau bagian UUD dan UU yang diuji. “Oleh karenanya putusan MK yang diharapkan ini, bukanlah putusan yang menetapkan JK sebagai wakil presiden pada periode 2019-2024 atau tanpa batas. Oleh karenanya tidak ada hubungan akan implikasi absolutisme kekuasaan ataupun otoritarianisme kekuasaan dari pengujian perkara ini,” urai Irman.

                Ia mengingatkan bahwa sistem konstitusional kita sudah membatasi hal tersebut, di antaranya bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak bisa lahir dari kehendak sendiri incumbent, melainkan harus diusulkan oleh partai politik/gabungan (Pasal 6A ayat (2) UUD 1945). Setelah diusulkan, maka harus ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan siapa yang berhak menduduki jabatan presiden dan wakil presiden adalah dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu.

                “Itu pun dengan legitimasi perolehan suara dan penyebaran yang ketat (Pasal 6A ayat (3) UUD 1945). Semua ini konsekuensi karena konstitusi telah menganut prinsip daulat rakyat, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945),” katanya.

                Untuk itu, Irman menegaskan ada baiknya semua pihak menahan diri dan menunggu palu hakim untuk memutus perkara ini. “Sekali lagi kami perlu ditegaskan, bahwa forum konstitusional ini bukanlah forum penentuan calon wakil presiden, apalagi wakil presiden terpilih, tapi forum pengujian konstitusionalitas norma undang-undang,” tutupnya. (dil/jaa/JPG/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka