Ketik disini

Tanjung

Perencanaan dan Pelaksanaan Harus Dibenahi

Bagikan

TANJUNG-Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017 disetujui ditetapkan menjadi perda. Hal ini disepakati DPRD Lombok Utara dalam rapat paripurna yang digelar di aula kantor DPRD Lombok Utara, kemarin (25/7). Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar dan Wakil Bupati Sarifudin, dan sejumlah kepala OPD dan instansi vertikal.

Sebelum disetujui menjadi perda, pansus memberikan sejumlah catatan. Di antaranya, dasar hukum yang sebelumnya masih mencantumkan PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Perda  Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Perangkat Daerah harus disempurnakan.

Penyempurnaan aturan ini disesuaikan dengan aturan baru yaitu PP No.18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan OPD dan Perda tentang Retribusi Jasa Umum terbaru.

Sementara itu, dalam realisasi pendapatan dan belanja 2017, pendapatan daerah Rp 904 miliar lebih terealisasi Rp 910 miliar lebih (100,77 persen). Sedangkan belanja daerah dari Rp 976 miliar lebih terealisasi Rp 904 miliar lebih (92,67 persen)

”Pada 2017 juga timbul Silpa sebesar Rp 78 miliar lebih,” ujar juru bicara Pansus Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017Ikhwanudin.

Terkait pengerjaan proyek fisik, pansus menilai sudah sesuai mekanisme. Hanya ada satu proyek fisik yang gagal yakni pembangunan Puskesmas Gili Trawangan karena putus kontrak.

Lebih lanjut, Ikhwanudin menjelaskan, dalam penyertaan modal yakni pada PT BPR LKP NTB sebesar Rp 500 juta, setiap tahun memberikan dividen pada daerah Rp 99 juta hingga Rp 129 juta. Sehingga pansus berpendapat hal ini cukup bagus dan perlu didorong.

Kemudian, PT Bank NTB sampai 2017 mencapai Rp 27 miliar lebih dengan dividen sampai 2017 mencapai Rp 14 miliar. Melihat hal ini pansus mendorong untuk penyertaan modal pada Bank NTB agar dipenuhi minimal Rp 8 miliar setiap tahun sesuai analisis Perda Penyertaan Modal pada PT Bank NTB.

Sedangkan untuk penyertaan modal di PDAM Lombok Utara, pansus memberikan kritik karena sampai 2017, dari penyertaan modal sebesar Rp 25 miliar, malah terjadi penurunan laba.

”Target layanan PDAM masih disampaikan berbeda-beda dalam setiap tahapan pertemuan dan pembahasan. Pansus mendorong agar sistem dan manajemen PDAM terus dibenahi,” tandasnya.

Setelah penyampaian laporan pansus, gabungan fraksi di DPRD Lombok Utara pun menyampaikan pendapat akhirnya. Intinya, tingginya realisasi pendapatan harus diikuti realisasi belanja yang bagus sehingga Silpa bisa ditekan.

 ”Untuk menekan ini tentu harus dilandasi perencanaan dan pelaksanaan yang sesuai regulasi,” ujar juru bicara gabungan fraksi Debi Ariawan.

Ditambahkan Debi, meskipun pansus memberikan beberapa catatan untuk perbaikan, gabungan fraksi di dewan setuju raperda ini dijadikan perda. ”Yang menjadi catatan harus diperbaiki sesuai visi misi bupati,” katanya.

Terpisah Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar yang diwawancarai usai rapat paripurna mengungkapkan, Silpa 2017 walaupun angkanya Rp 78 miliar tetapi ada trendl positif di APBD. Misalnya, disebabkan pelampauan pendapatan dan adanya penghematan barang dan jasa.

”Saya sudah buat instruksi ke ASN termasuk penghematan belanja pada administrasi pemerintahan,” tandasnya.

Penghematan belanja barang dan jasa yang bisa dilakukan masing-masing mencapai Rp 14 miliar dan Rp 18 miliar. Sementara peningkatan PAD sebanyak Rp 6 miliar dan inilah yang menjadi silpa. ”Kenapa jadi silpa karena tidak bisa dipakai pada tahun itu. Uang dari penghematan dan pelampauan pendapatan harus dipakai pada tahun berikutnya,” paparnya.

Lebih lanjut, Najmul mengatakan, silpa yang disebabkan program tidak berjalan mencapai Rp 46 miliar. Artinya, ini jauh turun dari tahun sebelumnya. ”Program tidak jalan juga karena ada perubahan regulasi dari pusat,” pungkasnya. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka