Ketik disini

Giri Menang

PT Tripat Ngaku Tak Dapat Apa-apa

Bagikan

GIRI MENANG-Tutupnya operasional Mal Lombok City Center (LCC) membawa kerugian bagi Pemkab Lombok Barat (Lobar). Akibatnya, BUMD milik Pemkab Lobar yakni PT Tripat yang bekerja sama dengan PT Beliss Pembangunan Sejahtera (BPS) selaku pengelola tak dapat apa-apa. Sehingga, jika kondisi ini terus terjadi, Direktur Utama PT Tripat H Puniman memberi sinyal untuk menghentikan kerja sama dengan PT BPS.

“Ya karena selama ini memang kami (PT Tripat, Red) tidak dapat apa-apa,” bebernya.

Apalagi dengan kondisi LCC yang sudah tutup, otomatis kerugian pihak LCC akan berdampak pada PT Tripat. Akibat lahan seluas 8,4 hektare aset Pemkab Lobar tak bisa menghasilkan apa-apa. Dalam kontrak Kerja Sama Operasional (KSO) antara PT Tripat dan PT BPS, pemasukan bagi daerah baru bisa diberikan jika pengelola LCC mendapatkan keuntungan. Jika tidak, PT Tripat selaku BUMD tentu hanya bisa gigit jari.

KSO antara PT Tripat dengan PT BPS diketahui telah dibuat sejak tahun 2014 lalu. Dimana, KSO ini dibuat oleh manajemen sebelumnya. Karena Puniman mengaku dirinya baru menjabat sekitar empat bulan. “Kalau tidak ada perkembangan LCC tidak bisa hidup lagi. Atau pihak manajemen tidak membangun sesuai yang tertuang dalam KSO, tentu kita ambil jalan lain. Mungkin kita bicara baik-baik, kita akhiri KSO,” ucapnya.

Untuk sementara waktu, Puniman mengaku saat ini masih melihat progres pengelolaan LCC oleh PT BPS. Jika sampai genap setahun setelah tutup per Desember 2017 lalu tidak ada geliat apa-apa, ia mengaku pihaknya di PT Tripat akan segera bertindak. “Kalau mereka diam saja tidak ada perkembangan, ya tentu kami juga akan melakukan persiapan agar tidak terus-terusan kita tidak mendapatkan apa-apa,” ucapnya.

Ditanya apakah pernyataan yang dimaksud yakni mengambil langkah tidak melanjutkan kerja sama. “Ya termasuk itu,” ucap Puniman.

Namun demikian, putus kontrak dikatakannya bukan jalan satu-satunya. Bisa saja dengan bekerja sama dengan pihak lain. Misalnya dengan mengelola area atau bangunan yang ada di LCC menjadi hotel atau membangun water park. Karena dalam SKO juga tertuang bahwa PT BPS selain membangun mal juga akan membangun rumah sakit, hotel, dan water park.

Namun hingga saat ini, baru mal saja yang dibangun. Ini bisa menjadi celah bagi PT Tripat untuk kemudian bertindak jika terus dibiarkan gigit jari oleh pengelola LCC. “Intinya kami berharap LCC segera mendatangkan keuntungan. Bagaimanalah caranya, entah mau buat hotel, water park atau yang lainnya. Agar lahan kami tidak seperti ini, tidak mendatangkan keuntungan apa-apa,” sesalnya.

Terpisah, Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid yang dikonfirmasi Lombok Post mengenai mangkraknya LCC mengaku kondisi ini menjadi tanggung jawab PT Tripat. “Itu bukan urusan Pemda. Itu urusan PT Tripat sama LCC,” ucapnya ditemui di Hotel Aruna Senggigi usai mengikuti pleno penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh KPU Lobar.

Ditanya apakah ada rencana Pemda untuk kemudian menengahi persoalan ini dengan mengambil alih pengelolaan LCC, Fauzan mengaku itu tidak sesuai aturan. “ Nggak boleh. Kan nggak boleh itu. Itu Tripat,” ucapnya singkat.

Sebelumnya, manajemen PT BPS yang dikonfirmasi Lombok Post melalui Manajer Marketing dan Komunikasi Daniel mengaku ia tidak tahu persoalan utang yang disisakan direksinya.

Ia hanya mengungkapkan memang pihaknya mengalami kerugian yang cukup besar. Akibat progres penghasilan LCC tidak sesuai dengan harapan. “Bangunannya itu bahkan ratusan miliar lebih dihabiskan. Makanya saat ini kami sedang memikirkan strategi untuk kembali menghidupkan LCC,” jawabnya melalui ponselnya.

Kerugian akibat biaya operasional yang terlalu besar tidak sebanding dengan pemasukan dan jumlah pengunjung yang datang. “Makanya akan mencari solusi yang tepat untuk LCC ke depan,” tandasnya. (ton/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka