Ketik disini

Metropolis

Awas, KPK Bisa Turun!

Bagikan

MATARAM-Ancaman serius menimpa Pemkot Mataram. Pidana menanti jika beberapa pelanggaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tidak ditindak. Baik dengan alasan karena lemahnya pengawasan. Apalagi dengan sengaja memberi izin padahal tidak sesuai dengan aturan.

Salah satu contoh yang jadi sorotan misalnya pelanggaran LP2B di Batu Mediri, Geguntur, Sekarbela Kota Mataram. Hektaran sawah tidak hanya diuruk. Tapi kini terang-terangan dijadikan bisnis kavlingan.

“Itu jelas pelanggaran. Inilah yang beberapa waktu lalu sempat diwarning dengan sangat tegas oleh Kementerian Pertanian. KPK bisa turun dan bisa karena persoalan ini,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram I Gede Wiska.

Jika pernyataan Wiska ini benar, bukan tidak mungkin para pejabat Pemkot Mataram yang terkait dengan masalah ini bisa diangkut KPK. Karena peluang pidananya terbuka lebar. Tidak hanya bagi pemilik usaha yang terang-terangan melanggar. Tapi juga pemerintah yang terkesan acuh tak acuh menindak pelanggaran ini.

Dalam kapasitasnya sebagai pengelola administrasi wilayah, Pemkot Mataram sebenarnya bisa menegur, sampai memberi tindakan tegas pada pelanggar. “Sikap diam pemkot bisa menimbulkan banyak interpretasi. Salah satunya, dugaan pemkot memang tidak peduli atau sudah menerbitkan izin pelanggaran itu,” cetusnya.

Karena itu, ia menyarankan sebaiknya pemkot segera bertindak tegas. Jangan terkesan menunggu. Sampai persoalan hukumnya lebih pelik.

Jika ada masyarakat yang keberatan, besar kemungkinan ini jadi delik aduan. Maka bukan hanya pelanggar yang bisa dituntut secara hukum. Tetapi juga pemkot atas sikapnya yang terkesan diam selama ini.

“Oh ya tentu. Saya setuju semua dugaan pelanggaran LP2B itu di-clear-kan dulu. Kalau sudah selesai baru masuk ke aturan yang baru. Jangan muncul kesan ada pemutihan dari aturan yang baru,” tegas wakil ketua pansus RTRW ini.

Persoalan ini ia rasa sulit selesai. Jika pemkot dan pemprov sama-sama ngotot dengan dalil masing-masing. Wiska mendorong ada pembahasan bersama-sama dugaan pelanggaran yang ada. Seperti yang nyata-nyata dilakukan pengembang di Batu Mediri. Lalu ada juga hektaran sawah yang diurug di dekat bundaran Jalan Lingkar Selatan.

“(Kalau tidak ada pelanggaran) lalu ini apa? Jelaskan dong pada provinsi posisinya,” sarannya.

Terkait usaha properti tanah kavling di kawasan LP2B Kota Mataram yang melanggar tata ruang, Lombok Post lalu mendatangi DPMPTSP. Dinas yang menangani persoalan perizinanan ini menegaskan usaha properti itu benar tidak mengantongi izin.

“Tidak ada (izin) dari kami. Coba tanya kenapa ia berani melanggar,” cetus Cokorda Sudira Mulirasa, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram.

Pihaknya hanya memproses perizinan. Sepanjang yang ia ingat, tidak ada izin untuk usaha properti kavlingan itu. Karena itu, ia menyarankan sebaiknya terkait langkah penertiban ditanyakan langsung pada dinas teknis.

“Soal teknis penertibannya itu ada di PUPR. Silakan ditanyakan ke sana,” sarannya.

Dengan kata lain usaha properti kavlingan itu ilegal dan melanggar aturan. Ia pun mempersilakan langkah terbaik yang bisa dilakukan PUPR. Menindak usaha di atas tanah yang seharunya tetap dipertahankan jadi sawah.

Sayangnya baik melalui sambungan telepon atau pesan singkat belum ada jawaban dari PUPR. Kepala Dinas PUPR H Mahmuddin Tura belum memberi tanggapan hingga berita ini diturunkan.

Lombok Post sempat meninjau lokasi dugaan pelanggaran LP2B. Menariknya di lokasi selain umbul-umbul dan baliho yang menerangkan nama pemilik usaha properti. Ada bendera partai yang diletakan di sana. Apakah partai membekingi pelanggaran di Kota Mataram?

“Oh ya ndak tahu saya. Coba nanti kita cek,” kata Ketua DPC Demokrat Kota Mataram HM Zaini.

Bendera yang terpasang di lokasi properti adalah bendera Partai Demokrat. Namun Zaini memastikan pemasangan itu di luar sepengetahuannya. Ia menduga itu bisa terjadi karena ada antusiasme simpatisan partai. Hingga sampai memasang di lokasi yang masih jadi persoalan.

“Mungkin ada yang mau sosialisasi. Tapi mereka tidak tahu itu lahan bermasalah. Nanti saya hubungi pengurus partai di wilayah itu agar dicabut,” janjinya.

Ia menegaskan pihaknya tidak ada sangkut paut dan kepentingan dengan bisnis properti tersebut. Jika memang kawasan itu bermasalah, ia menginstruksikan pencabutan bendera. Sehingga tidak ada preseden buruk di sana.

Lombok Post selanjutnya menghubungi Haji Ahmad. Pemilik Trust Properti yang diduga melanggar aturan. Melalui sambungan telepon, Ahmad mengatakan jika sebenarnya pihaknya tidak ada itikad melanggar aturan. “Kami sedang menyusun semua syarat izin yang dibutuhkan,” terang Ahmad.

Hanya saja karena syarat cukup banyak, ia memilih mempromosikan usaha. Sembari melengkapi semua aturan yang dibutuhkan. Ditanya apakah ia tidak mengetahui kawasan itu masuk LP2B? Ahmad mengaku tahu. Namun ia memprotes bukan hanya dirinya saja yang curi star urug tanah dan promosi.

“Masih ada kok (usaha properti) besar-besar lainnya. Kenapa kami saja yang disorot?” sesalnya.

Seperti misalnya urugan tanah di dekat bundaran Lingkar Selatan. Juga beberapa tempat lainnya. Ia juga mengatakan pihaknya pernah dapat gambaran. Jika kawasan itu bakal dibuka sebagai kawasan investasi. Bukan lagi jadi LP2B.

“Atas dasar itu kemudian kami mengurug lahan kami,” kilahnya.

Ia tidak mengakui berkas-berkasnya belum masuk. Tapi saat revisi RTRW nantinya disetujui semua syarat itu akan ia ajukan. Mengikuti semua aturan-aturan yang ada. Pengurugkan cepat dan promosi usaha yang dilakukan murni sebagai langkah bisnis semata. Di tengah persaingan properti yang ketat di kota.

“Jujur saja usaha kami jauh lebih kecil dari pada yang besar-besar. Kalau kami harus mundur, berapa miliar usaha yang kami rintis dari nol ini bakal rugi,” keluhnya. (zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka