Ketik disini

Metropolis

Ahyar Ngadu ke Jokowi, Debat Alot Revisi RTRW Hambat Investasi Kota

Bagikan

MATARAM-Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terus membayang-bayangi Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh. Ia pun sampai mengadu ke Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Senin (23/7) lalu.

Pertemun yang diagendakan untuk mendengar persoalan kota-kota di Indonesia itu dimanfaatkan Ahyar dengan baik. Di hadapan Joko Widodo, ia memaparkan panjang dan lamanya proses revisi. Hingga menghambat investasi.

“Bayangkan sampai Rp 7 triliun, bahkan lebih,” sesal Ahyar.

Presiden memang tidak secara khusus menanyakan soal investasi. Tapi ia mengakui ini murni inisiatifnya. Saat menyampaiakan persoalan daerah yang dipimpinnya. Alhasil curhatan itu dapat atensi dari presiden langsung.

“Dan saat itu pak Menteri Sekretaris Negara yang mendampingi langsung mencatat keluhan saya. Persoalan itu langsung disampaikan pada menteri terkait,” terangnya.

Seperti diketahui revisi RTRW Kota Mataram masih melempem. Belakangan ada informasi Pemerintah Provinsi NTB sudah menyetujui. Tapi dengan beberapa catatan. Hal inilah yang lantas diharapkan ada intervensi pemerintah pusat menengahi persoalan ini.

“Iya disetujui. Tapi kalau catatan-catatan (provinsi) itu tidak bisa kita penuhi, bagaimana?” cetusnya.

Ia pun berharap frekuensi pertemuan antara Pemkot Mataram dengan Pemprov NTB bisa lebih sering lagi. Jika ada persoalan seperti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan RTH ini harus segara dicarikan solusi. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Sehingga rencana pengembangan kota ikut melempem.

“Investasi besar di kota ini ada dua macam. Satu di bidang akomodasi seperti hotel, lalu kedua untuk perumahan,” jelasnya.

Tapi karena revisi yang kandas karena perdebatan-perdebatan, ini telah berdampak besar bagi kota. Tidak hanya peluang peningkatan PAD jalan di tempat. Tapi juga persoalan pemenuhan perumahan bagi warga pun deadlock.

“Ada sekitar 22 ribu warga kota belum ada tempat tinggal. Seharusnya dengan investasi perumahan, bisa dipenuhi. Tapi kan revisi RTRW tidak selesai-selesai,” sesalnya.

Secara umum, ada dua permasalahan krusial yang dihadapi Pemkot Mataram. Pertama terkait alih fungsi lahan. Lalu kedua Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sulit dipenuhi. Akibat lambannya menyikapi berbagai pelanggaran di daerah, kini pemkot kesulitan mengatasi ini semua.

Dari peta Geopasial, kota disebut sudah kehabisan lahan. 42,91 kilometer persegi semua sudah dipakai untuk membangun. Bahkan tidak itu saja, keharusan memenhi RTH 30 persen pun sulit dipenuhi. Karena sekitar tiga persen sudah dialih fungsikan juga. “Karena itu kita tidak berani melanggar-melanggar,” kilah Ahyar.

Karenannya kalau ada tudingan dari provinsi ada lahan haram dicaplok oleh Pemkot Mataram, ada baiknya diklarifikasi ke dinas terkait. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Sesuai dengan semangat undang-undang reformasi birokrasi itu, yang tanda tangan kan kepala dinas teknis, bukan kepala daerah. Kalau arahan saya jelas, jangan ada izin yang dilanggar,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Mataram Cokorda Sudira Muliarsa pun memastikan semua perizinan di kota sudah sesuai prosedur. Rencana-rencana investasi di ruang yang tidak sesuai aturan belum ada yang diterbitkan.

“Sudah saya tegaskan semua sesuai prosedur,” tegas Cok.

Jika kemudian ada beberapa proyek fisik di beberapa tempat. Terutama yang masuk kawasan LP2B, ia memastikan itu tidak mengantongi izin. Pihaknya hanya memproses izin. Sedangkan penindakan ada pada dinas teknis yakni Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

“Tidak ada izin yang kami keluarkan yang melanggar. Soal penindakan, silakan tanya ke PUPR,” cetusnya. (zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka