Ketik disini

Headline Kriminal

Berbohong, Hukuman Bisa Lebih Berat

Bagikan

MATARAM-Sidang dugaan korupsi dana tim konsolidasi merger BPR NTB memunculkan sejumlah fakta baru. Salah satunya , terkait pemberian uang terhadap mantan Karo Perekonomian Manggaukang Raba.

Nama Manggaukang Raba memang berulang kali disebut sejumlah saksi, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Mataram. Dalam proses penggabungan BPR NTB, Manggaukang menduduki posisi sebagai pengarah di tim konsolidasi.

Keterangan saksi yang tergabung di tim konsolidasi menyebut, Manggaukang Raba diduga menerima uang hingga Rp 770 juta. Salah satunya, pemberian sebanyak Rp 50 juta yang dilakukan mantan Koordinator dan Sekretaris Tim Konsolidasi, H Lalu Syamsudin dan H Husni.

Fakta sidang itu, membuat hakim melakukan konfrontasi antara keterangan saksi. Manggaukang, H Syamsudin, dan H Husni dihadirkan bersama, Senin (30/7). Di kesempatan itu, Manggaukang kemudian membantah telah menerima uang. Seperti, yang telah dinyatakan H Syamsudin dan H Husni.

Peneliti Hukum SOMASI NTB Johan Rahmatulloh menilai wajar bantahan yang dilontarkan Manggaukang Raba. Sebab, itu masuk dalam hak Manggaukang, yang saat itu bersaksi untuk dua terdakwa Ikhwan dan Mutawalli di sidang dugaan korupsi dana konsolidasi merger BPR NTB.

”Itu haknya, salah satunya ya membantah apa yang dituduhkan,” kata Johan, kemarin (1/8).

Tetapi, Johan juga menyebut Manggaukang mengabaikan kewajibannya sebagai saksi. yakni, menyampaikan sesuatu yang diketahui, dilihat, dan dirasakan terkait dengan perbuatan korupsi di tubuh tim konsolidasi.

”Hampir semua saksi dalam persidangan mengungkapkan Manggaukang patut diduga menerima aliran dana merger,” beber dia.

Apa yang disampaikan Manggaukang, dengan tidak menerima aliran dana, tentu mempunyai konsekuensi hukum. Pasal 174 KUHAP mengatur secara tegas, apabila saksi menyampaikan yang tidak benar, maka bisa dihukum pidana.

”Kalau kemudian terbukti Manggaukang terlibat secara bersama-sama dengan terdakwa, maka hukumannya tentu lebih berat,” terangnya.

”Kenapa lebih berat? Karena kesaksiannya yang diduga membantah kesaksian lain (yang menyatakan menerima aliran dana merger),” kata Johan.

Menurut Johan, perlu adanya peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan penasihat hukum. Artinya, ketika proses sidang telah usai dan vonis hakim menyatakan bersalah terhadap terdakwa, maka proses pemeriksaan harus dilanjutkan.

Alasan penyidikan lanjutan karena melihat modus perbuatan korupsi, yang biasanya dilakukan berjamaah. ”Jangan berhenti di dua terdakwa. Korupsi itu kan berjamaah. Termasuk, adanya perintah pemegang kuasa tertinggi, yang patut diduga mengarahkan terdakwa,” tutur dia.

Peran hakim dalam perkara ini juga tak luput menjadi atensi SOMASI NTB. Menurut Johan, hakim harus tetap objektif atas fakta persidangan. Jangan sampai ketika tiba di pertimbangan hukum, malah mengabaikan keterangan saksi lain.

”Terutama yang menyebut nama Manggaukang menerima aliran dana itu,” tegasnya.

Johan juga mendorong agar majelis hakim bisa lebih sering melakukan konfrontir saksi. Tujuannya, untuk melihat lebih terang siapa yang berbohong dan siapa yang jujur.

”Harapannya, hakim lebih aktif dalam persidangan dalam mengungkap kebenaran atas perkara yang disidangkan,” pungkas Johan.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka