Ketik disini

Kriminal

Efek Jera Pidana, Tidak Saja Pada Penuntutan

Bagikan

MATARAM-Hukuman terhadap pelaku tindak pidana harus sesuai dengan rasa keadilan. Pertimbangannya, tidak saja dengan menghukum pelaku seberat-beratnya. Tetapi, harus berdasarkan substansi kesalahan hingga rasa kemanusian.

Kajati NTB Mohammad Dofir mengatakan, terdapat standar operasional prosedur (SOP) dalam penuntutan penjara. Karena itu, penuntut umum tidak asal memberikan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana.

”Tentu berdasarkan fakta persidangan juga. Ada SOP. Berlaku untuk semua, di tindak pidana umum maupun khusus, termasuk korupsi,” kata Dofir.

Untuk di perkara tindak pidana korupsi, penuntut umum akan mempertimbangkan nilai kerugian negara, yang ditimbulkan akibat perbuatan rasuah terdakwa. Pertimbangan ini, menjadi salah satu hal yang nantinya bisa memberatkan tuntutan terdakwa.

Di sisi lain, jaksa tentunya mempertimbangkan sejumlah hal yang bisa meringankan hukuman terdakwa. Seperti, berlaku sopan selama persidangan. ”Ada juga pertimbangan kalau terdakwa itu merupakan tulang punggung keluarga,” ujar dia.

Selain itu, Dofir memastikan, proses penuntutan terdakwa, jaksa tidak boleh dintervensi. Apalagi sampai bermain perkara, dengan menaikkan atau menurunkan tuntutan, yang tidak sesuai ketentuan.

”Tidak boleh intevensi. Kita punya kekuasaan merdeka dan bekerja secara professional,” terang Dofir.

Sisi kemanusian juga perlu dipertimbangkan. Dofir mengatakan, jaksa tidak boleh terbawa emosi hingga menggunakan subjektivitas berlebih. ”Kedepankan hati nurani, bermoral. Penuntutan itu kan berjenjang, sesuai SOP,” katanya.

Bagaimana dengan efek jera jika tuntutan ringan? Mengenai itu, Dofir mengatakan, efek jera terhadap pelaku korupsi tidak dimulai dari tuntutan persidangan. Tetapi, sejak perkara ini ditangani pihaknya hingga putusan yang diberikan hakim.

”Jadi ketika kita naikkan ke pengadilan, tentu kami berharap mereka tidak mengulangi perbuatannya. Orang lain juga seperti itu, tidak melakukan korupsi,” kata dia.

Rendahnya hukuman terhadap pelaku korupsi, tidak terlepas dari tuntutan jaksa. Dari tuntutan jaksa, akan beriringan dengan putusan hakim. Artinya, ketika tuntutan rendah, tentu hakim akan menjatuhkan putusan yang rendah juga.

Dari penelitian yang dilakukan SOMASI NTB selama tiga tahun terakhir, terlihat tren penuntutan kasus korupsi yang rendah. Dimulai dari 2015, tuntutan JPU lebih banyak di bawah dua tahun. Di 2015 saja, ada 34 kasus dengan tuntutan dua tahun ke bawah. Hal yang sama terjadi di 2016 dan 2017, yakni sebanyak 26 kasus dan 19 kasus dengan hukuman penjara kurang dari dua tahun.  (dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka