Ketik disini

Headline Praya

Target APBD 2019 Rp 1,9 Triliun

Bagikan

PRAYA-APBD Tahun Anggaran 2019 di Lombok Tengah, ditargetkan sebesar Rp 1,9 triliun. Rp 1,2 triliun diantaranya digunakan untuk belanja tidak langsung. Sisanya, sebesar Rp 779,06 miliar belanja langsung.

“Kami pun mendorong, agar eksekutif meningkatkan PAD,” seru juru bicara Banggar DPRD Loteng Legewarman, dalam sidang paripurna penandatanganan nota kesepakatan rancangan KUA-PPAS, kemarin (1/8).

Yang ada sekarang, ungkap Legewarman masih rendah. Sehingga diperlukan kerja keras dan regulasi yang tegas. Karena biar bagaimana pun, peningkatan PAD tersebut secara langsung meningkatkan roda ekonomi masyarakat.

Politisi PBB tersebut mengatakan, pada rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2019 sendiri, PAD nya ditargetkan sebesar Rp 199,7 miliar. Itu bersumber dari pajak daerah sebesar Rp 73,1 miliar, retribusi daerah Rp 23,5 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 12,3 miliar dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 90,6 miliar.

“Secara rinci, tertuang dalam nota kesepakatan rancangan KUA-PPAS yang saya bacakan ini,” ujarnya dihadapan Bupati HM Suhaili FT, pimpinan Forkopimda, pimpinan dan anggota dewan, para Kepala SKPM lingkup Pemkab dan pemerintah kecamatan.

Dalam kesempatan itu, Bupati HM Suhaili FT dan Ketua DPRD Loteng H Puaddi FT, menandatangani nota kesepakatan rancangan KUA-PPAS. Selanjutnya, dewan akan menggodok. “Mohon kerja sama eksekutif,” sambung H Puaddi FT, Ketua DPRD Loteng.

Sementara itu, Bupati HM Suhaili FT menerangkan, arah kebijakan belanja daerah tersebut, diprioritaskan untuk sembilan program. Meliputi, pemenuhan belanja wajib dan mengikat. Sebut saja, belanja gaji dan tunjangan, belanja umum penunjang operasional SKPM dan pembayaran pokok utang pinjaman daerah.

Kemudian, dukungan prioritas nasional dan provinsi, peningkatan keberpihakan kepentingan publik dan pengentasan kemiskinan, menitikberatkan alokasi belanja daerah pada urusan pemerintahan konkuren, belanja pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berikutnya, lanjutan pembangunan kantor bupati, penyediaan tanah untuk infrastruktur pembangunan, lanjutan pembangunan jalan strategis. Lalu yang terakhir, belanja pembangunan dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan. “Seperti itu,” cetus Suhaili.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka