Ketik disini

Headline NASIONAL

Tunggu Sertifikat Halal, Vaksinasi MR Ditunda Sebagian

Bagikan

JAKARTA–Di tengah polemik sertifikat halal vaksin Measles Rubella (MR) di sejumlah daerah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta Bio Farma menggelar pertemuan tertutup di kantor MUI kemarin (3/8). Untuk menenangkan masyarakat, ada sejumlah kesimpulan dalam rapat tersebut.

                Usai rapat tertutup Menkes Nila Moeloek menuturkan salah satu keputusannya adalah vaksinasi MR tetap dilanjutkan. Tetapi khusus untuk masyarakat yang tidak mempersoalkan isu sertifikat halal. Lantas bagaimana untuk masyarakat yang menolak?

’’Menunggu fatwa dari MUI. Insyallah tidak terlalu lama (keluar, Red),’’ katanya. Nila mengatakan proses vaksinasi MR untuk luar pulau Jawa berjalan Agustus dan September ini.

                Kemudian Nila menjelaskan Kemenkes dan Bio Farma berkormitmen untuk mengurus sertifikasi halal ke LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika) MUI. Dia menegaskan Bio Farma, selaku importir vaksin MR dari Serum Institute of India (SII), akan mengirim ulang dokumen pengajuan sertifikat halal kepada LPPOM MUI.

                Selain itu Nila menjelaskan Kemenkes mewakili negara akan menyurati langsung SII supaya memberikan keterangan rinci terkait bahan baku pembuatan vaksin MR. Data tersebut penting untuk dikaji oleh LPPOM MUI dalam rangka sertifikasi halal. ’’Sebenarnya sejak lama (meminta SII mengirim informasi komposisi, Red), tahun lalu, tetapi masih dalam proses,’’ ungkap dia.

                Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am Sholeh menuturkan pertemuan itu dilakukan untuk menjamin hak-hak keagamaan masyarakat. Khususnya setelah sejumlah daerah ada keresahan terkait jaminan kehalalan vaksin MR. MUI merasa perlu bertemu dengan Kemenkes, karena di lapangan ada yang sosialisasi ke masyarakat bahwa vaksin MR sudah halal. Akhirnya klaim tersebut menimbulkan keresahan.

                ’’Sampai detik ini, sebelum ada pertemuan, vaksin MR dari SII belum tersertifikasi halal oleh MUI,’’ tegasnya. Kemudian dicari sejumlah jalan keluar. Diantaranya adalah komitmen secara lisan dari Kemenkes dan Bio Farma untuk mengajukan sertifikasi halal. Kemudian dari MUI siap melakukan langkah percepatan dalam penerbitan sertifikat halal.

                Asrorun berharap Kemenkes dan Bio Farma benar-benar komitmen mengajukan sertifikasi halal untuk vaksin MR. Sebab wacana pengajuan sertifikasi halal sudah berjalan sejak tahun lalu. Tetapi nyatanya tidak ada dokumen yang masuk LPPOM MUI.

                ’’(Hasilnya nanti, Red) Ada dua kemungkinan,’’ kata Asrorun. Kemungkinan pertama vaksin MR dinyatakan bersih dari bahan-bahan yang haram dan najis. Sehingga bisa dikeluarkan sertifikat halalnya. Kemungkinan kedua vaksin MR tersebut mengandung unsur yang najis atau haram. Maka kalau ditemukan unsur tersebut, maka vaksin tersebut akan ditetapkan haram.

                Namun Asrorun mengatakan dengan pertimbangan tertentu, sebuah produk yang haram boleh dimakan. ’’Tetapi tidak mengubah status haramnya,’’ tutur dia. Kondisi tertentu itu diantaranya dampak jika tidak imunisasi menimbulkan dampak buruk, kondisi mendesak, atau tidak ada bahan lain yang bisa menggantikannya. Terkait dampak tersebut harus dari pakar yang ahli di bidangnya dan bebas dari intervensi lain, seperti intervensi bisnis dan lainnya.

                Pada prinsipnya Asrorun mengatakan MUI membolehkan pelaksanaan imunisasi. Sebagai upaya kesehatan di ranah preventif untuk melindungi masyarakat. Meskipun imunisasi itu diperbolehkan, vaksinnya juga harus halal. ’’Sama seperti makan. Makan itu boleh. Tetapi yang dimakan apa dulu,’’ tuturnya.

                Sembil menunggu proses sertifikasi halal, Asrorun mengatakan Kemenkes sepakat melakukan penundaan imunisasi MR tersebut. Khususnya untuk masyarakat yang memiliki perhatian terhadap isu sertifikat halal.

                Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Anung Sugihantono mengatakan terkait penundaan sebagian itu tidak dalam konteks daerah atau wilayah. ’’Karena ada daerah yang sudah menerima (vaksin MR, Red) dan tidak mempermasalahkan isu halal,’’ tuturnya.

                Menindaklanjuti hasil rapat dengan MUI, tenaga kesehatan tetap akan memberikan pelayanan vaksinasi MR bagi masyarakat yang tidak mempermasalahkan kehalalan vaksin. ’’(Vaksinasi MR, Red) Bukannya tidak wajib, tetapi ditunda seabgian,’’ terangnya. Kemenkes masih menunggu fatwa atau sertifikat halal MUI untuk vaksin MR tersebut.

                Direktur Utama Bio Farma Mas Rahman Roestan menceritakan sudah sejak tahun lalu minta dokumen halan kepada SII. ’’Tetapi membutuhkan waktu karena (dokumen halal, Red) itu komplek. Ini berjalan terus, tidak stop,’’ jelasnya. Dia mengatakan pemahaman isu halal di India tidak sebesar di Indonesia, maka proses permintaan dokumen halal berjalan lambat.

                Rahman menuturkan di dunia produksi vaksin MR dengan skala besar ada di Tiongkok dan India. Namun vaksin MR dari India yang sudah diakui oleh WHO. Bahkan vaksin MR dari India tersebut juga sudah digunakan di 141 negara, termasuk di negara-negara Islam seperti Arab Saudi. ’’Ini jadi dasar kita minta India bantu kita,’’ jelasnya.

                Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang kesehatan dan napza Sitti Hikmawatty menegaskan bahwa vaksin MR harus diberikan kepada anak-anak. Menurutnya ada sekitar 6000 kasus rubella yang sudah dilaporkan. ”Itu yang lapor. Nah kalau ditambah yang belum lebih banyak. Bahkan rubella juga terjadi pada keluarga dokter juga,” katanya kemarin saat dihubungi Jawa Pos. Sitti menegaskan jika ada yang tidak melakukan vaksin MR, maka risikonya kekebalan komunitas tidak bisa terjadi.

                KPAI, menurut Sitti, menerima 40 surat yang menyatakan anaknya meninggal karena imunisasi MR. KPAI pun melakukan penelusuran. ”Kami belum bisa buktikan hasilkan kepada umum namun dalam waktu dekat akan mengundang pihak terkait,” ujarnya.

                Namun Sitti optimis jika imunisasi MR ini akan sukses. Kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) pada pemberian vaksin MR tahun lalu di Jawa-Bali hanya 191 anak dari 32 juta yang mendapatkan imunisasi. Dari 191 anak tersebut, hanya dua yang betul-betul sakit karena vaksin MR. ”Itu pun sudah diobati oleh Kemenkes. Dari kejadian yang hanya sebagian kecil ini dapat dibilang jika efektifitas program ini bisa dikatakan berhasil,” tutur Sitti.

                Mengani adanya klaim vaksin MR tidak boleh digunkan karena tidak halal, Sitti menyarankan agar MUI dan Kemenkes untuk duduk bersama. Dia tidak melihat ada niat buruk dari salah satu pihak. Hanya saja belum ketemu titik tengahnya. (wan/lyn/JPG/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka