Ketik disini

Tanjung

APBD-P 2018 Fokus Penanganan Bencana

Bagikan

TANJUNG-Reorientasi APBD-P 2018 Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah disepakati untuk fokus menanggulangi warga yang terdampak gempa. Proses pembahasannya diperkirakan tidak akan berjalan alot. Hal tersebut karena DPRD bersama eksekutif berkomitmen untuk mempercepat pembahasannya.

Anggota Banggar DPRD Lombok Utara Ardianto mengungkapkan, materi KUA-PPAS APBD-P 2018 dijabarkan ulang. Dari kebijakan umum anggaran yang bersifat normatif dialihkan pada anggaran untuk penanganan warga di masa transisi pascatanggap darurat berakhir.

Secara garis besar, penjabaran KUA-PPAS APBD-P 2018 akan mengarah pada alokasi anggaran untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat Lombok Utara. Seperti masalah air, beras, dan bantuan sekolah yang tidak memperoleh tenda (RKB darurat).

Menurut Ardianto, dewan akan menjamin penyaluran pipa untuk memulihkan distribusi air akibat bencana. Sementara pada beras, ia menginginkan agar legislatif dan eksekutif menjamin tidak adanya keluhan warga terkait persoalan beras.

Ia berasumsi jika pemenuhan beras masyarakat didasarkan pada keburuhan per KK. Yakni antara 1 – 2 kilogram per hari selama 3 bulan. Jika mengambil asumsi 1 kg per KK per hari, maka kebutuhan dana untuk memenuhi beras 79.853 KK se-Lombok Utara ditaksir mencapai Rp 71,867 miliar hingga Rp 143,734 miliar.

“Sebelum gempa, pengadaan bansos untuk masyarakat harus mengacu pada proposal H-1 tahun. Sekarang tidak perlu, cukup dengan surat saja melalui desa, bisa cair,” jelasnya.

Ia mengatakan, keringanan kebijakan didasarkan pada hasil konsultasi ke Dirjen Bangda-Kemendagri. Khusus untuk APBD-P Lombok Utara, proposal yang bersifat emergency tidak banyak dipersoalkan. Demikian pula dalam pembahasan APBD-P, DPRD tidak akan menempuh berbagai mekanisme panjang seperti pansus dan lainnya.

“Kalau memang mendesak, kita persilakan eksekutif menggeser APBD-P. Tidak mesti harus menunggu pengesahan APBD/P, karena nanti di perda tinggal diinput,” sarannya.

Pihaknya juga memastikan tidak akan ada proyek signifikan pada APBD-P 2018. Proyek yang tidak selesai pada APBD murni akan diputus dan dibayarkan sesuai volume yang sudah digarap kontraktor. Selanjutnya fisik diarahkan hanya pada akses jalan dan jembatan untuk memastikan kelancaran distribusi logistik, air, pelayanan kesehatan di masyarakat terpencil.

“Kita belum bisa prediksi berapa anggaran yang tersedot untuk logistik. Yang jelas dengan eksekutif koordinasi kita cukup bagus,” pungkasnya.

Terpisah, Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar mengatakan, diskusi dengan pimpinan dan anggota Banggar cukup intensif. KUA-PPAS APBDP akan mengikuti kondisi sosial masyarakat pascagempa.

“Jika memungkinkan pembangunan kantor bupati dipakai untuk beli beras. Kalau bukan DAK bisa dipakai untuk logistik yang lain,” ujarnya.

Najmul belum dapat memprediksi sampai berapa lama situasi sosial masyarakat pulih. Bisa 6 bulan bahkan sampa 1 tahun ke depan. Bantuan dari relawan juga belum diketahui apakah akan tetap mengalir ataukah tidak sama sekali.

Bupati ikut memastikan pihaknya akan menyiapkan dana APBD-P untuk menanggulangi bahan kebutuhan pokok, lauk pauk bersamaan dengan kebijakan pusat.

“Untuk Jadup (jaminan hidup), saya mohon maaf belum bisa sosialisasikan formal karena belum terima surat dari pusat,” tandasnya. (fer/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka