Ketik disini

Kriminal

Mabes Polri Ambil Alih Kasus K2 Dompu

Bagikan

MATARAM-Penanganan kasus dugaan CPNS K2 Dompu tak lagi menjadi kewenangan Polda NTB. Kasus dengan tiga tersangka ini, ditarik Bareskrim Mabes Polri. Langkah ini tak terlepas dari koordinasi dan supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Kabid Humas Polda NTB AKBP I Komang Suartana membenarkan hal tersebut. Kewenangan untuk penanganan dugaan korupsi di perekrutan CPNS K2 Dompu tahun 2014/2015, telah ditarik ke Mabes Polri.

”Iya, sudah diambil alih Bareskrim,” kata Suartana, kemarin (12/9).

Hanya saja, disinggung mengenai alasan Bareskrim  mengambil alih kasus tersebut, tidak dijawab Suartana. Dia hanya menegaskan bahwa kasus sudah tidak lagi ditangani Polda NTB.

Sebelum ditarik Bareskrim Mabes Polri, sekitar Juni lalu, tim Korsup dari KPK datang ke Polda NTB. Kedatangan KPK guna mencari jalan tengah mengenai penanganan kasus tersebut. Sebab, selama tiga tahun ditangani Polda NTB kasus belum juga rampung.

Padahal, penyidik Subdit III Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB telah menetapkan tiga tersangka di kasus ini. Antara lain, Bupati Dompu  HBY, mantan Kepala BKD Dompu berinisial AH, dan mantan Kabid BKN Regional X Denpasar HJ.

Ketiganya diduga melakukan korupsi dalam perekrutan CPNS K2 Dompu. Akibat penyimpangan itu, dari hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB diperoleh angka sekitar Rp 3,5 miliar untuk taksiran kerugian negara.

Jumlah tersebut dihitung dari biaya pelatihan dan gaji terhadap 134 honorer K2, yang sebelumnya tidak memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi CPNS.

HBY, yang masih aktif menjabat sebagai Bupati Dompu , disangka melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP. HBY diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan jabatan dan wewenang.

Meski telah memunculkan tersangka, proses melengkapi berkas perkara ketiganya yang tersendat. Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB berulangkali mengembalikan berkas milik ketiga tersangka.

Salah satu berkas perkara yang paling sering dikembalikan adalah milik Bupati Dompu HBY. Tercatat sedikitnya berkas HBY enam kali bolak-balik dari penyidik kepolisian ke jaksa peneliti.

Pengembalian berkas bukannya tanpa alasan. Jaksa peneliti mengaku bahwa terdapat sejumlah petunjuk yang belum dilengkapi penyidik. Petunjuk itu bahkan diklaim jaksa tidak mengalami perubahan dari awal pengembalian berkas perkara.

Seperti yang sempat diutarakan Kasipenkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB Dedi Irawan. Dia menyatakan, selama ini tidak ada petunjuk baru yang diberikan jaksa peneliti dalam pengembalian berkas perkara. Petunjuk yang sama juga diberikan jaksa ketika pertama kali mengembalikan berkas ke penyidik kepolisian.

“Dengan petunjuk yang sama, tidak terpenuhi, makanya dikembalikan,” ujar dia.

Salah satu petunjuk yang minta dilengkapi adalah unsur niat jahat dari ketiga tersangka. Petunjuk itu yang berulangkali diupayakan penyidik untuk dilengkapi.

Pengembalian yang dilakukan jaksa, kata Dedi, untuk kepentingan jaksa dalam pembuktian di proses pengadilan. Terkait dengan kelengkapan materiil. “Kalau tidak terpenuhi, kita yuridis saja, tetap dikembalikan. Karena ini menyangkut kelengkapan materiil,” terang Dedi.

Menurut Dedi, jaksa tidak akan gegabah dalam proses kelengkapan berkas dugaan korupsi CPNS K2 Dompu. Apalagi sampai memaksakan untuk menyatakan lengkap atau P21 berkas tersebut. “Tidak bisa dipaksa. Kan ada mekanismenya. Sepanjang belum terpenuhi, tetap dikembalikan. Ini soal pembuktian di persidangan,” beber dia beberapa waktu lalu.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka