Lombok Post http://www.lombokpost.net Pertama dan Terbesar di Nusa Tenggara Barat Fri, 21 Jul 2017 16:20:57 +0000 id-ID hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8 Tim Saber Pungli Amankan Rp 13,5 Miliar http://www.lombokpost.net/2017/07/21/tim-saber-pungli-amankan-rp-135-miliar/ Fri, 21 Jul 2017 10:55:34 +0000 http://www.lombokpost.net/?p=141740 MATARAM-Sejak terbentuk Oktober 2016, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) telah menerima 31.081 pengaduan dari masyarakat seluruh Indonesia. Antara lain laporan melalui telepon, sms, email, surat, maupun pengaduan langsung. Dari semua kasus yang dilaporkan, tim sudah melakukan 872 Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan tersangka 1.773 orang dan barang bukti uang Rp 13,5 miliar. Hal […]

The post Tim Saber Pungli Amankan Rp 13,5 Miliar appeared first on Lombok Post.

]]>
MATARAM-Sejak terbentuk Oktober 2016, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) telah menerima 31.081 pengaduan dari masyarakat seluruh Indonesia. Antara lain laporan melalui telepon, sms, email, surat, maupun pengaduan langsung.

Dari semua kasus yang dilaporkan, tim sudah melakukan 872 Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan tersangka 1.773 orang dan barang bukti uang Rp 13,5 miliar.

Hal ini terungkap dalam kunjungan Tim Saber Pungli Pusat ke redaksi Lombok Post di Gedung Graha Pena Lombok, kemarin (20/7). Tim Saber Pungli yang dipimpin Sekretaris Tim Saber Pungli Pusat Irjen Pol M Ghufron diterima jajaran manajemen Lombok Post dan awak redaksi.

Baca Juga :

Pada kesempatan itu, Irjen M Ghufron mengatakan, tugas pihaknya sangatlah berat. Khususnya soal membangun budaya masyarakat untuk anti pungli. ”Kita ini di tengah kehidupan, yang memang masih banyak orang melakukan pungli,” kata Ghufron dalam pertemuan.

Kendati mengakui tidak mudah, namun bukan berarti hal tersebut tak bisa diwujudkan. Selain kerja dari tim saber pungli, kata Ghufron, harus ada juga peran dari media. Bersama-sama membangun budaya yang anti pungli.

”Mencegah itu tidak gampang, sehingga harus ada keterlibatan media,” ujarnya.

Dalam beberapa aspek, visi dan misi tim saber pungli dengan media massa harus berjalan beriringan. Jika itu terjadi, jenderal bintang dua ini percaya semangat untuk pemberantasan pungli akan mudah diterima. ”Media akan sangat membantu,” kata dia.

Di tempat yang sama, Ketua Pokja Pencegahan Tim Saber Pungli Asep Kurnia memaparkan, khusus di NTB, Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi NTB sudah melakukan 20 kali OTT. Kasus-kasus tersebut antara lain marak terjadi di sektor pendidikan dan pertanahan.

”Di sinilah peran masyarakat untuk tidak memberikan peluang bagi maraknya pungutan liar,” kata Asep.

Menurutnya, OTT adalah opsi terakhir dalam pemberantasan Pungli. Bila benar-benar tidak bisa dibina, maka tim akan langsung menangkap sehingga tak bisa mengelak. Tapi di atas itu semua kata Asep, paling penting adalah bagaimana melahirkan kesadaran di tengah masyarakat bahwa pungutan liar itu tidak boleh.

Karena itu, Tim Saber Pungli membutuhkan kerja sama semua elemen masyarakat. Sinergitas tidak hanya terjadi antar-instansi dan kepala daerah. Tetapi juga dengan kelompok masyarakat. Tak kecuali media.

Karena itu pula, Tim Saber Pungli mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di NTB dari tanggal 19-21 Juli. Sosialisasi di NTB merupakan yang pertama di Indonesia.

Asep menerangkan, tugas utama Pokja Pencegahan adalah membangun kesadaran masyarakat tentang dampak pungutan liar. Sehingga lahir komunitas masyarakat yang berani mendobrak bila menemukan praktik pungutan liar di lapangan tanpa melakukan aksi anarkis.

”Mereka aktif melaporkan bila ada kasus pungli di lingkungannya,” ujarnya.

Ketua UPP Pungli Provinsi NTB Kombespol Ismail Bafadal menambahkan, dari 20 kasus OTT yang ditangani, masih banyak penyelenggara negara dan pegawai negeri yang terlibat dalam pungli.

Paling dominan kata Ismail adalah kasus-kasus pertanahan, seperti oknum kepala desa yang menarik uang di luar ketentuan yang dibolehkan kepada masyarakat, padahal pembuatan Prona gratis.

”Pada umumnya kasus pungli terjadi di sektor pelayanan publik,” ungkap Irwasda Polda NTB itu.

Berdasarkan pengalaman penanganan kasus Pungli, menurut Ismalil Bafadal dia menegaskan, kementerian dan lembaga harus membuat sistem yang mempersempit peluang pungli. Kemudian membiayai sepenuhnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar petugasnya tidak tergiur pungli.

”Dan orangnya sendiri harus diawasi baik oleh tim saber pungli mapun masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama Lombok Post Abdul Muis mengatakan, Lombok Post sangat mengapresiasi tugas dari Tim Saber Pungli. Selain itu Lombok Post juga memiliki kepedulian dan ingin sama-sama memerangi pungutan liar. Bentuk dukungan yang diberikan adalah dengan menyebarkan kegiatan yang dilakukan Tim Saber Pungli melalui jaringan media Jawa Pos di seluruh Indonesia.

”Kami dari media sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah berupaya memberantas pungli ini,” katanya.

Menurutnya, NKRI sangat beragam dan berbagai macam cara dilakukan untuk merusak bangsa ini, seperti narkoba, pungli dan sebagainya. Karena itu, pungli juga harus benar-benar diberantas. Muis menyarankan agar Tim Saber Pungli juga memiliki posko sampai arus bawah hingga level atas.

”Lombok Post bisa menjadi posko untuk wilayah NTB dengan instrumen radar-radar di Sumbawa,” katanya.

Jika Tim Saber Pungli memanfaatkan jaringan Jawa Pos, maka ia yakin upaya tim akan lebih berhasil. Sebab, media menurutnya sangat efektif sebagai mitra tim Saber Pungli. (ili/dit/r8)

The post Tim Saber Pungli Amankan Rp 13,5 Miliar appeared first on Lombok Post.

]]>
Otak Perusak Proyek ITDC Terdeteksi http://www.lombokpost.net/2017/07/21/otak-perusak-proyek-itdc-terdeteksi/ Fri, 21 Jul 2017 10:04:32 +0000 http://www.lombokpost.net/?p=141733 PRAYA-Beberapa warga yang melakukan aksi perusakan pagar proyek, pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika di Desa Kuta, Pujut Lombok Tengah (Loteng) akhirnya dipanggil polisi. Dihadapan aparat hukum tersebut, mereka pun mengakui perbuatannya masing-masing. “Hasil pemeriksaan sementara, mereka hanya disuruh oleh salah satu oknum,” kata Kapolsek Kuta IPTU Akmal pada Lombok Post, kemarin (20/7). Oknum yang […]

The post Otak Perusak Proyek ITDC Terdeteksi appeared first on Lombok Post.

]]>
PRAYA-Beberapa warga yang melakukan aksi perusakan pagar proyek, pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika di Desa Kuta, Pujut Lombok Tengah (Loteng) akhirnya dipanggil polisi. Dihadapan aparat hukum tersebut, mereka pun mengakui perbuatannya masing-masing.

“Hasil pemeriksaan sementara, mereka hanya disuruh oleh salah satu oknum,” kata Kapolsek Kuta IPTU Akmal pada Lombok Post, kemarin (20/7).

Oknum yang dimaksud, kata Akmal sudah diketahui identitasnya. Termasuk, tempat tinggalnya. Namun, Polsek Kuta memutuskan untuk menyerahkan kasus tersebut ke Polres, guna penyelidikan lebih lanjut. Dulu, oknum bersangkutan pernah berseteru dengan Pemkab. “Intinya, masyarakat tidak tahu apa-apa,” tekannya.

Baca Juga :

Kendati demikian, lanjut Akmal kepolisian telah meminta masyarakat bersangkutan, untuk menandatangani surat pernyataan. Jika melakukan hal yang sama, maka terpaksa di jebloskan ke penjara. “Seharusnya, kita bersama-sama mendukung dan mensukseskan pembangunan KEK ini,” serunya.

Caranya, tambah Akmal cukup dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Dengan begitu, pembangunan pun akan berjalan lancar, para investor dan wisatawan berdatangan. Yang untung, tentu masyarakat itu sendiri, bukan kepolisian, pemerintah, apalagi ITDC.

Jika kemudian, lanjut Akmal ada oknum yang mengklaim, maka sebaiknya menempuh jalur hukum. Bukan sebaliknya, memprovoksi warga melakukan tindakan anarkis.

“Memang benar, oknum bersangkutan pernah berurusan dengan kami,” cetus Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng HL Muhammad Putria, terpisah.

Ia berharap, langkah yang sama harus dilakukannya. Bukan malah mengajak warga melakukan perusakan. Lebih lanjut, ia tidak ingin gara-gara kepentingan pribadi, kelompok tertentu atau materi, warga justru dikorbankan.(dss/r2)

The post Otak Perusak Proyek ITDC Terdeteksi appeared first on Lombok Post.

]]>
Penggunaan Frekuensi Radio Harus Berizin! http://www.lombokpost.net/2017/07/21/penggunaan-frekuensi-radio-harus-berizin/ Fri, 21 Jul 2017 10:02:56 +0000 http://www.lombokpost.net/?p=141735 SELONG-Penggunaan frekuensi radio kini tak bisa dipisahkan dari aktivitas masyarakat. Namun, penggunaan frekuensi radio tanpa pengawasan ternyata bisa menyebabkan dampak yang berbahaya. Untuk itu pihak dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram kemarin menggelar sosialisasi pentingnya pengawasan dan  izin penggunaan frekuensi radio bagi perangkat desa dan pengusaha yang ada di Lombok Tengah. “Ini […]

The post Penggunaan Frekuensi Radio Harus Berizin! appeared first on Lombok Post.

]]>
SELONG-Penggunaan frekuensi radio kini tak bisa dipisahkan dari aktivitas masyarakat. Namun, penggunaan frekuensi radio tanpa pengawasan ternyata bisa menyebabkan dampak yang berbahaya. Untuk itu pihak dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram kemarin menggelar sosialisasi pentingnya pengawasan dan  izin penggunaan frekuensi radio bagi perangkat desa dan pengusaha yang ada di Lombok Tengah.

“Ini adalah program kerja Balmon Mataram untuk memberikan edukasi dan pengetahuan tentang penggunaan radio kepada masyarakat. Khususnya para perangkat desa dan dunia usaha,” kata Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram Zainullah Manan.

Baca Juga :

Balai ini adalah unit pelaksana teknis dibawah Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika. Tugas dari Balmon Kelas II Mataram adalah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio. Untuk itulah sosialisasi ini dilaksanakan untuk lebih menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya penggunaan spektrum frekuensi radio yang dilengkapi dengan izin stasiun radio.

Dipilihnya Lombok Tengah menjadi lokasi kegiatan tidak terlepas dari tumbuh pesatnya roda perekonomian di daerah ini. Dibuktikan dengan ditunjuknya Mandalika menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Ini tentu berdampak pada meningkatnya volume penerbangan di Bandara International Lombok. Sehingga hal ini akan berpengaruh pada penggunaan frekuensi radio yang semakin meningkat.

“Penggunaan pesawat radio yang ada di setiap daerah ini akan berpengaruh pada kondisi frekuensi penerbangan. Untuk itu penting bagi setiap daerah memahami bahwa sebelum menggunakan frekuensi radio itu harus ada izin,” jelasnya.

Apalagi, saat ini terdapat fenomena menarik di pemerintah desa yaitu penggunaan handy transceiver yang hampir dioperasikan oleh seluruh badan keamanan desa. Sehingga sangat tepat sosialisasi  ini dilaksanakan  di Lombok Tengah.

Dijelaskan bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas. Spektrum frekuensi radio merambat ke segala arah tanpa bisa dibatasi wilayah. Sehingga penggunaan spektrum frekuensi radio harus diatur sedemikian rupa sehingga tertib, efektif dan efisien. penggunaan spektrum frekuensi radio dilengkapi dengan izin stasiun radio sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Penggunaan smartphone, televisi, hotspot wifi, remote hingga Handy Talkie (HT) menjadi salah satu bentuk penggunaan frekuensi radio. “Jadi dalam kehidupan sehari hari kita selalu berinteraksi dengan frekuensi radio. Wujudnya hanya memang tidak nampak,” cetus Zainullah.

Selaku institusi yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian dibidang frekuensi radio, Balmon menghimbau untuk tertib dalam menggunakan frekuensi radio. Ketertiban itu ditunjukkan dengan mengurus izin stasiun radio.

“Penggunaan frekuensi radio tanpa dilengkapi dengan izin stasiun radio merupakan tindak pidana dan dapat dilakukan proses hukum sesuai perundangang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Penggunaan frekuensi radio tanpa izin dapat menimbulkan gangguan komunikasi yang berakibat pada terancamnya keselamatan jiwa manusia. Penggunaan frekuensi radio tanpa izin tidak dapat dibenarkan. “Mari kita ciptakan penggunaan frekuensi radio yang tertib efektif dan efisien,” ajaknya. (ton/r2)

The post Penggunaan Frekuensi Radio Harus Berizin! appeared first on Lombok Post.

]]>
277.225 Warga Lotim Belum Punya E-KTP http://www.lombokpost.net/2017/07/21/277-225-warga-lotim-belum-punya-e-ktp/ Fri, 21 Jul 2017 09:56:57 +0000 http://www.lombokpost.net/?p=141731 SELONG-Hingga Bulan Juli ini, kepemilikan E-KTP di Lombok Timur (Lotim) masih rendah. Padahal, Bupati Lotim Ali BD meminta tahun ini Disdukcapil bisa merealisasikan kepemilikan E-KTP di atas 90 persen. Mengingat, keberadaan KTP sangat dibutuhkan jelang Pilkada ataupun keperluan lainnya. “Dari data yang kami himpun pencetakan E-KTP sudah mencapai angka 69,58 persen dengan jumlah sekitar 634.051 […]

The post 277.225 Warga Lotim Belum Punya E-KTP appeared first on Lombok Post.

]]>
SELONG-Hingga Bulan Juli ini, kepemilikan E-KTP di Lombok Timur (Lotim) masih rendah. Padahal, Bupati Lotim Ali BD meminta tahun ini Disdukcapil bisa merealisasikan kepemilikan E-KTP di atas 90 persen. Mengingat, keberadaan KTP sangat dibutuhkan jelang Pilkada ataupun keperluan lainnya.

“Dari data yang kami himpun pencetakan E-KTP sudah mencapai angka 69,58 persen dengan jumlah sekitar 634.051 orang,” kata Sekretaris Disdukcapil Lotim, Azis.

Padahal Wajib KTP di Lotim mencapai 911.276 jiwa. Dengan demikian jumlah warga yang masih belum memiliki E-KTP mencapai 277.225 jiwa. Kendala blangko yang selama ini sempat menjadi persoalan diakui Azis sudah mulai normal.

Baca Juga :

Disdukcapil Lotim mengaku mendapat kiriman blangko dari pusat sebanyak 20 ribu keping di awal tahun 2017 lalu. Ditambah kiriman dari Provinsi sebanyak empat ribu sehingga total sekitar 24 ribu blangko dikantongi Disdukcapil. Hanya saja jumlah ini masih belum cukup untuk mencetak E-KTP yang print ready berjumlah sekitar 55 ribu.

“Sehingga kami butuh tambahan sekitar 30 ribu blangko lagi untuk mencetak yang sudah print ready ini. Sekarang sisa blangko E-KTP yang ada tinggal tingga 10 ribu lebih,” bebernya.

Untuk menutupi kekurangan blangko ini masyarakat terpaksa harus menggunakan Surat keterangan (Suket). Dimana untuk mengurus Suket ini pun warga harus mengantre cukup lama di Dinas Dukcapil Lotim.

 “Setiap hari ada sekitar 400 nomor antrean. Setiap orang ngantre itu kadang ada lima sampai tujuh berkas surat pengantar dari desa yang dia bawa. Jadi sehari bisa sampai 2 ribu lebih Suket yang kami layani,” kata Kasi Identitas Disdukcapil Lotim Baiq Indiyani.

Selain untuk pencetakan Suket, pelayanan di Disdukcapil juga disibukkan dengan perekaman warga dari 20 Kecamatan. Karena hingga saat ini masih banyak warga yang belum melakukan perekaman. Data terbaru, dari 911.276 Wajib KTP di Lotim, baru 741.004 warga atau sekitar 81 persen yang melakukan perekaman.

Padahal, Disdukcapil mengaku telah melakukan upaya kepada warga untuk jemput bola melakukan perekaman. Baik di wilayah terpencil hingga di perkotaan. “Kami berharap akhir tahun nanti kepemilikan bisa mencapai 100 persen atau minimal 95 persen. Itu sudah amanat dari bupati, dewan dan pemerintah pusat,” pungkas Azis. (ton/r2)

The post 277.225 Warga Lotim Belum Punya E-KTP appeared first on Lombok Post.

]]>
Pilkada Lotim, H Nasrudin Belum Lempar Handuk! http://www.lombokpost.net/2017/07/21/pilkada-lotim-h-nasrudin-belum-lempar-handuk/ Fri, 21 Jul 2017 09:55:57 +0000 http://www.lombokpost.net/?p=141729 SELONG-Kepala Kanwil Kemenag NTB H Nasrudin masih menjadi salah satu kandidat Bakal Calon Bupati Lombok Timur. Meski saat ini ia masih disibukkan dengan aktivitasnya di Kemenag NTB, namun bukan berarti ia tinggal diam menatap Pilkada Lotim yang kurang dari setahun lagi. Ia bahkan mengaku siap berebut menggandeng Lale Yaqutunnafis . “InsyaAllah seperti itu (menggandeng Lale, […]

The post Pilkada Lotim, H Nasrudin Belum Lempar Handuk! appeared first on Lombok Post.

]]>
SELONG-Kepala Kanwil Kemenag NTB H Nasrudin masih menjadi salah satu kandidat Bakal Calon Bupati Lombok Timur. Meski saat ini ia masih disibukkan dengan aktivitasnya di Kemenag NTB, namun bukan berarti ia tinggal diam menatap Pilkada Lotim yang kurang dari setahun lagi. Ia bahkan mengaku siap berebut menggandeng Lale Yaqutunnafis .

“InsyaAllah seperti itu (menggandeng Lale, Red). Saat ini kami terus berikhtiar,” akunya kepada Lombok Post.

Mantan Kepala Kemenag Lotim ini membantah dirinya telah lempar handuk dari Pilkada Lotim karena memutuskan fokus di jabatan Kanwil Kemenag NTB saat ini. Sebaliknya, ia siap meninggalkan amanah yang baru diembannya beberapa bulan ini demi bertarung di Pilkada Lotim.

Baca Juga :

“Saya tetap maju di Pilkada. Insya Allah jalur politik saya pilih untuk pengabdian saya kepada masyarakat,” ungkapnya.

H Nas, sapaannya optimis peluang untuk bersanding dengan Lale Yaqutunnafis bisa terwujud. Apalagi ia mengaku telah menjalin komunikasi hingga silaturrahim dengan pihak Lale Yaqutunnafis. Meski demikian belum bisa dipastikan apakah dirinya berpasangan dengan tokoh NW Anjani tersebut. “Karena kan politik dinamis, jadi belum ada yang pasti persentasenya,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Dari hitungan politis, peluang dirinya untuk bersanding dengan Lale cukup besar. Karena, hingga saat ini belum ada kabar dari sejumlah partai politik yang mengaku menerima pendaftaran untuk mendukung Lale Yaqutunnafis.

Ditanya apa pertimbangannya melepaskan jabatan birokrasinya di Kanwil Kemenag NTB? H Nas mengaku semua semata-mata sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Karena, baik di NTB maupun di jalur politik ia menilai semua tidak ada bedanya. Apalagi, sejak awal ia memang sudah menghajatkan pengabdiannya untuk maju di Pilbup. Terkait jalur yang akan dipilih H Nas menghadapi Pilkada, ia mengaku akan menggunakan jalur independen. “Insya Allah positif jalur independen” tegasnya.

Selain H Nas sebelumnya Ketua DPC PKB Lotim Abrorni Luthfi juga mengungkapkan keinginannya untuk menyandingkan H Najamudin (Haji Najam)  dan Lale Yaqutunnafis. Dengan demikian duet Nahdatul Ulama (NU) dan Nahdatul Wathan (NW) Anjani massa Lale Yaqutunnafis bisa bergabung di Pilkada Lotim. “Jika dua figur ini bergabung, maka yakin Pilkada akan kami menangkan,” ucap Abror.

Niat ini pun disambut baik H Najamuddin Mustafa, figur yang telah didukung langsung oleh Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar untuk maju di Pilkada Lotim. “Saya melihat ini sebagai langkah yang sangat cerdas (menggandeng lale Yaqutunnafis, Red),” pujinya.

Otomatis Lale Yaqutunnafis yang dinilai memiliki kapasitas dan kompetensi nampaknya bakal jadi rebutan jelang Pendaftaran Pilkada di KPU Lotim Januari 2018 mendatang.  (ton/r2)

The post Pilkada Lotim, H Nasrudin Belum Lempar Handuk! appeared first on Lombok Post.

]]>
Kapal Ikan Sulawesi Ditahan di Senggigi http://www.lombokpost.net/2017/07/21/kapal-ikan-sulawesi-ditahan-senggigi/ Fri, 21 Jul 2017 09:49:08 +0000 http://www.lombokpost.net/?p=141723 MATARAM-Kapal ikan KMN Karuni Teratai ditangkap jajaran Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Polda NTB, kemarin (20/7). Kapal asal Sulawesi ini kedapatan tidak mengantongi izin berlayar dari syahbandar. Kasatrolda Ditpolair Polda NTB AKBP Dewa Wijaya mengatakan, petugas mengamankan KMN Karuni Teratai di sekitar perairan Lombok bagian utara. Ketika kapal dengan bobot 19 GT ini hendak kembali menuju […]

The post Kapal Ikan Sulawesi Ditahan di Senggigi appeared first on Lombok Post.

]]>
MATARAM-Kapal ikan KMN Karuni Teratai ditangkap jajaran Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Polda NTB, kemarin (20/7). Kapal asal Sulawesi ini kedapatan tidak mengantongi izin berlayar dari syahbandar.

Kasatrolda Ditpolair Polda NTB AKBP Dewa Wijaya mengatakan, petugas mengamankan KMN Karuni Teratai di sekitar perairan Lombok bagian utara. Ketika kapal dengan bobot 19 GT ini hendak kembali menuju Sulawesi.

”Dia mau pulang ke Sulawesi. Sebelumnya berada di Bali,” kata Dewa, kemarin.

Baca Juga :

Dewa mengatakan, selama d perairan sekitar Bali, KMN Karunia Teratai diketahui melakukan aktivitas penangkapan ikan. Pengakuan nahkoda kapal, mereka sudah melakukan lima kali bongkar muat di Bali.

Ketika ditanya petugas mengenai Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari syahbandar setempat, nahkoda kapal mengaku tidak memilikinya. Dia beralasan tidak bisa mengambil SPB karena sertifikat kelayakan kapal milik KMN Karunia Teratai telah habis masa berlakunya.

”Sertifikat kelayakan kapalnya saja sudah habis, mau diperpanjang. Jadi syahbandar jelas tidak akan mengeluarkan SPB,” ujar Dewa.

Lebih lanjut, kapal tersebut kini telah berada di perairan Senggigi, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat. Sementara ini petugas masih menahan kapal dan memeriksa nahkoda beserta awak kapalnya.

”Masih kita lakukan pemeriksaan,” tandas Dewa.(dit/r2)

The post Kapal Ikan Sulawesi Ditahan di Senggigi appeared first on Lombok Post.

]]>
Simpan Sabu, Warga Sandubaya Diciduk Polisi http://www.lombokpost.net/2017/07/21/simpan-sabu-warga-sandubaya-diciduk-polisi/ Fri, 21 Jul 2017 09:45:56 +0000 http://www.lombokpost.net/?p=141725 MATARAM-Polisi menangkap terduga kurir nakotika jenis sabu dengan inisial SU, 33 tahun. Pria asal Lingkungan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, kedapatan memiliki sabu dengan berat 7,80 gram. Kapolres Mataram AKBP Muhammad mengatakan, SU telah menjadi incaran jajarannya sejak lama. Jejak SU terungkap berkat informasi masyarakat yang menyebutkan, SU menjalankan bisnis transaksi narkotika di sekitar rumahnya. […]

The post Simpan Sabu, Warga Sandubaya Diciduk Polisi appeared first on Lombok Post.

]]>
MATARAM-Polisi menangkap terduga kurir nakotika jenis sabu dengan inisial SU, 33 tahun. Pria asal Lingkungan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, kedapatan memiliki sabu dengan berat 7,80 gram.

Kapolres Mataram AKBP Muhammad mengatakan, SU telah menjadi incaran jajarannya sejak lama. Jejak SU terungkap berkat informasi masyarakat yang menyebutkan, SU menjalankan bisnis transaksi narkotika di sekitar rumahnya.

”Transaksi jual belinya biasa dilakukan di rumah,” kata Muhammad dalam pengungkapan kasus, kemarin (20/7).

Atas informasi itu, polisi melakukan penyelidikan. Hingga sekitar pukul 15.00 Wita, Minggu (16/7), polisi melakukan pengintaian di sekitar kediaman SU.

Baca Juga :

Tak lama, sekitar pukul 17.30 Wita, polisi melihat laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diterima. Tim yang mengintai, segera mendatangi laki-laki tersebut yang berdiri di depan toko bangunan itu.

Kedatangan polisi, cukup mengagetkan SU. Sabu yang berada di kantong celananya, diambil dan dilemparkan ke atas atap toko bangunan. ”Pelaku juga berusaha melarikan diri,” ujar Kapolres.

Usai berhasil mengamankan SU, polisi mencari barang bukti yang dibuang. Satu plastik klip bening yang berisi kristal putih, akhirnya ditemukan petugas. ”Isinya sabu, beratnya 7,80 gram,” ungkap Muhammad.

Kepada petugas, SU mengaku jika barang tersebut diperoleh dari rekannya dengan inisial Er. Sabu yang sempat ia buang itu, rencananya akan diserahkan kepada pembeli lainnya.

Sekali pengiriman sabu melalui jasanya, ia mengaku mendapat upah Rp 500 ribu. ”Sudah tiga kali ini ,” aku SU.

Atas perbuatannya, SU dijerat dengan Pasal 114 ayat 1 dan 2, Pasal 112 ayat 1 dan 2, Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.(dit/r2)

The post Simpan Sabu, Warga Sandubaya Diciduk Polisi appeared first on Lombok Post.

]]>
Bule Inggris Meninggal di Medana http://www.lombokpost.net/2017/07/21/bule-inggris-meninggal-medana/ Fri, 21 Jul 2017 09:38:33 +0000 http://www.lombokpost.net/?p=141721 TANJUNG– Seorang WNA asal Inggris Stephen Robert Seal, 66 tahun ditemukan meninggal di dunia di kamar Hotel Medana Bay Marina, Medana, Lombok Utara  Selasa (18/7) lalu. Kapolsek Tanjung Kompol M. Purna membenarkan peristiwa ini dan langsung mengirimkan anggota untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara pada Rabu (19/7). ”Jenazah sempat dibawa ke Puskesmas Tanjung untuk […]

The post Bule Inggris Meninggal di Medana appeared first on Lombok Post.

]]>
TANJUNG– Seorang WNA asal Inggris Stephen Robert Seal, 66 tahun ditemukan meninggal di dunia di kamar Hotel Medana Bay Marina, Medana, Lombok Utara  Selasa (18/7) lalu. Kapolsek Tanjung Kompol M. Purna membenarkan peristiwa ini dan langsung mengirimkan anggota untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara pada Rabu (19/7).

”Jenazah sempat dibawa ke Puskesmas Tanjung untuk dilakukan visum luar,” ungkapnya, kemarin (20/7).

Menurut hasil pemeriksaan oleh dokter puskesmas, korban diperkirakan meninggal dunia dalam rentang waktu pukul 07.00 Wita hingga siang hari. Tidak ditemukan luka luar di fisik korban. Namun keluarga korban menolak untuk membawa jenazah korban ke RS Bhayangkara untuk melakukan pemeriksaan mendalam.

Baca Juga :

”Hasil koordinasi dengan konsulat, pihak keluarga menginginkan jenazah langsung dibawa jadi tidak ada pemeriksaan lebih dalam,” katanya.

Purna menambahkan dari keterangan keluarga, korban sudah dua tahun ini menderita sakit jantung. Sehingga diduga korban meninggal karena penyakitnya tersebut.

”Jenazah nanti akan dikremasi keluarga korban. Sekarang masih menunggu adik korban,” pungkasnya. (puj/r2)

The post Bule Inggris Meninggal di Medana appeared first on Lombok Post.

]]>
Dewan Usul Kocok Ulang Jabatan Dirut DMB http://www.lombokpost.net/2017/07/21/dewan-usul-kocok-ulang-jabatan-dirut-dmb/ Fri, 21 Jul 2017 09:29:50 +0000 http://www.lombokpost.net/?p=141720 MATARAM-Jabatan Direktur Utama PT Daerah Maju Bersaing (DMB) Andy Hadianto disorot anggota DPRD NTB. Harusnya posisi Dirut PT DMB hanya diemban lima tahun. Akan tetapi saat ini Andy sudah memasuki tahun ketujuh sebagai direktur. Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2010 tentang PT DMB, pada pasal 21 ayat 2 disebutkan bahwa, direksi diangkat oleh […]

The post Dewan Usul Kocok Ulang Jabatan Dirut DMB appeared first on Lombok Post.

]]>
MATARAM-Jabatan Direktur Utama PT Daerah Maju Bersaing (DMB) Andy Hadianto disorot anggota DPRD NTB. Harusnya posisi Dirut PT DMB hanya diemban lima tahun. Akan tetapi saat ini Andy sudah memasuki tahun ketujuh sebagai direktur.

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2010 tentang PT DMB, pada pasal 21 ayat 2 disebutkan bahwa, direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham untuk jangka waktu lima tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

”Mestinya (jabatan direksi) dieveluasi dan harus disesuaikan dengan peraturan daerah, meski harus melalui RUPS, tapi intinya aturan harus dipedomani,” kata  anggota DPRD NTB fraksi PDIP H Ruslan Turmuzi, kemarin (20/7).

Baca Juga :

Ruslan mengatakan, calon-calon direksi PT DMB saat ini harusnya sudah diusulkan kembali. Apalagi mereka yang diangkat saat ini adalah untuk mengakuisi saham. Sehingga sekarang yang diangkat menjadi direktur adalah orang-orang yang profesional. Selain itu karena core bisnis DMB sudah berbeda.

”Sehingga harus dibukalah fit and proper test, dibentuk pansel,” katanya.

Jika tidak menempuh mekanisme itu, maka Pemprov NTB melanggar perda. Di mana regulasi itu adalah landasan hukum terbentuuknya PT DMB. Perlakuan terhadap DMB harus sama seperti BUMD lain seperti PT Bank NTB, PT BPR, PT Gerbang Mas dan sebagainya. Karena perusahaan itu merupakan badan usaha milik daerah, maka juga harus taat pada perda. Sehingga direksi harus dipilih lagi sesuai aturan.

”Semuanya (diganti) yang profesional, kan selayaknya perusahaan baru inilah,” ujarnya.

Terkait rencana reinvestasi untuk hasil penjualan 6 persen saham pemprov di PT NNT yang akan disertakan kembali menjadi modal usaha DMB,  Ruslan mengatakan harus dilakukan melalui mekanisme yang benar juga. Dana hasil penjualan saham harus masuk ke APBD terlebih dahulu. Ini sesuai Perda penyerataan modal.

”Dan itu harus atas persetujuan DPR,” kata anggota Komisi IV DPRD NTB.

Menurutnya, jika PT DMB mau terus dilanjutkan maka Perda Nomor 4 Tahun 2010 harus direvisi. Untuk menyesuaikan kembali hal-hal terkait perusahaan. Misalnya, core bisnis di awal pembentukan adalah pertambangan, sementara saat ini sudah berubah. Maka jajaran direksi pun harus disesuaikan juga dengan core bisnis yang baru.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin menjelaskan, pergantian direksi harus melalui rapat RUPS terlebih dahulu. Mengenai posisi Andy, menurut Amin untuk saat ini tidak perlu ada penggantian. Karena ia menilai kinerja Andy bagus. Hal itu terlihat dari perkembangan jumlah modal perusahaan dari Rp 500 juta menjadi Rp 500 miliar.

”Sepanjang kinerja bagus tidak perlu kita berhentikan,” katanya.

Terkait hasil penjualan saham 6 persen yang tidak akan disetor ke kas daerah, menurut Amin itu masih rencana. Semuanya akan ditentukan bila sudah ada RUPS. Dana itu menurutnya harus masuk ke dalam APBD sebagai belanja modal.

”Nanti kita bahas bersama DPR supaya klir,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT DMB Andy Hadianto yang dimintai keterangan belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi, pria yang kini menjabat sebagai Ketua KONI  itu tidak menjawab. Demikian pula saat di SMS, tidak membalas. (ili/r7)

The post Dewan Usul Kocok Ulang Jabatan Dirut DMB appeared first on Lombok Post.

]]>
Pemda Kesulitan Turunkan Angka Kemiskinan http://www.lombokpost.net/2017/07/21/pemda-kesulitan-turunkan-angka-kemiskinan/ Fri, 21 Jul 2017 09:21:03 +0000 http://www.lombokpost.net/?p=141717 MATARAM-Penurunan angka kemiskinan di NTB berjalan lamban. Periode Maret 2017 angka kemiskinan hanya berkurang 0,41 persen atau 10,67 ribu orang. Penurunan itu tergolong sangat kecil dibandingkan periode awal pemerintahan Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menunjukkan, jumlah penduduk miskin di NTB sebanyak 793,78 ribu orang atau 16,07 persen. Bahkan […]

The post Pemda Kesulitan Turunkan Angka Kemiskinan appeared first on Lombok Post.

]]>
MATARAM-Penurunan angka kemiskinan di NTB berjalan lamban. Periode Maret 2017 angka kemiskinan hanya berkurang 0,41 persen atau 10,67 ribu orang. Penurunan itu tergolong sangat kecil dibandingkan periode awal pemerintahan Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menunjukkan, jumlah penduduk miskin di NTB sebanyak 793,78 ribu orang atau 16,07 persen. Bahkan selama periode Maret 2016-Maret 2017, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sekitar 1,82 ribu orang, dari 385,22 ribu orang menjadi 387,04 ribu orang. Tapi penduduk miskin pedesaan berkurang sebanyak 12,50 ribu orang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB H Ridwan Syah mengatakan, bertambahnya jumlah penduduk miskin dalam kurun waktu September 2016 hingga Maret 2017 sebesar 0,05 persen. Kenaikan persentase itu menurutnya disebabkan karena ada penambahan jumlah penduduk NTB yang lebih pesat daripada penurunan angka kemiskinan. Di satu sisi jumlah penduduk miskin berkurang, tapi di sisi lain jumlah penduduk bertambah terus, sehingga tidak seimbang.

Baca Juga :

”Itu artinya persentase pertumbuhan jumlah penduduk kita jauh lebih tinggi daripada kemampuan kita melakukan intervensi penurunan angka kemiskinan,” kata Ridwan Syah, kemarin (20/7).

Menurutnya, lambannya penurunan angka kemiskinan di NTB lebih banyak disebabkan faktor eksternal. Seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penarikan subsidi listrik. Di samping itu juga ada faktor bencana alam yang merusak rumah warga.

Ia mencatat, jumlah orang miskin dan orang hampir miskin hampir 50 persen dari jumlah penduduk 4,9 juta atau sekitar 2,4 juta warga tergolong rentan miskin dan miskin. Sehingga tugas pemerintah tidak hanya menurunkan angka kemiskinan. Tetapi juga menjaga agar orang yang hampir miskin itu tidak jatuh miskin.

”Itulah yang membuat agak sulit menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya.

Sementara kendala dari internal pemerintah adalah kurang teintegrasinya program antar instansi yang menangani kemiskinan. Maka diperlukan ada sebuah keterpaduan program antara semua pihak terkait dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan kondisi saat ini, Ridwan pesimis target penurunan angka kemiskinan 12,5 persen di 2018 bisa tercapai. Bahkan menurutnya target itu merupakan sesuatu yang mustahil bisa terlaksana.

”Kita harus jujur mengatakan, untuk mencapai target 12,5 persen itu mustahil, karena memang berat,” kata Ridwan.

Tapi Pemprov NTB tidak merasa gagal. Sebab sebuah rencana memang sengaja disusun sebagai sebuah motivasi untuk memacu kinerja pemerintah daerah. Hanya saja, Ridwan menekankan bahwa target 12,5 persen tersebut adalah akumulasi dari tugas kabupaten/kota. Sehingga yang harus mengimplementasikan bukan saja pemerintah provinsi, tetapi juga kabupaten/kota.

”Ketika kabupaten lelet, tentu perhitungan akumulasi di provinsi juga akan lelet,” katanya.

Sementara itu Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) NTB menegaskan, penanggulangan kemiskinan adalah tugas bersama antara pemprov dan kabupaten kota di NTB. Maka semua pihak harus terus bersinergi mengatasi persoalan mendasar itu.

”Kendali penanggulangan kemiskinan itu ada di kabupaten/kota,” katanya.

Sehingga pemerintah daerah harus fokus untuk pengentasan kemiskinan, program-programnya serta kebijakan anggaran harus menukik kepada sasaran sehingga angka kemiskinan dapat ditekan semaksimal mungkin. Pemprov selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah tugas utamanya adalah mengkoordinasikan penanggulangan.

”Jadi penanganan kita ada di kabupaten/kota sesungguhnya,” tegas Amin. (ili/r7)

The post Pemda Kesulitan Turunkan Angka Kemiskinan appeared first on Lombok Post.

]]>