Lombok Post http://www.lombokpost.net Pertama dan Terbesar di Nusa Tenggara Barat Fri, 23 Feb 2018 08:09:40 +0000 id-ID hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.4 Polisi Kantongi Nama Penerima Ganja Aceh http://www.lombokpost.net/2018/02/23/polisi-kantongi-nama-penerima-ganja-aceh/ Fri, 23 Feb 2018 08:09:40 +0000 http://www.lombokpost.net/?p=153228 MATARAM-Polisi terus menelusuri jaringan tiga tersangka penerima ganja seberat 2,3 kilogram. Keterangan yang diberikan pelaku dengan inisial FH, LS, dan AA akan dihimpun guna mengungkap siapa dibalik mereka. Kapolres Mataram AKBP Muhammad mengatakan, pihaknya sudah mengantongi informasi siapa penerima barang, selain ketika tersangka. Hanya saja, nama yang disebutkan pelaku diduga merupakan nama samaran. “Penerimanya ada […]

The post Polisi Kantongi Nama Penerima Ganja Aceh appeared first on Lombok Post.

]]>
MATARAM-Polisi terus menelusuri jaringan tiga tersangka penerima ganja seberat 2,3 kilogram. Keterangan yang diberikan pelaku dengan inisial FH, LS, dan AA akan dihimpun guna mengungkap siapa dibalik mereka.

Kapolres Mataram AKBP Muhammad mengatakan, pihaknya sudah mengantongi informasi siapa penerima barang, selain ketika tersangka. Hanya saja, nama yang disebutkan pelaku diduga merupakan nama samaran.

“Penerimanya ada lagi. Mereka disuruh ambil dan diminta membawa barang itu ke Gili Air sana,” kata Muhammad.

Karena itu, penyidik masih memperdalam keterangan tersangka. Memperjelas informasi terkait nama yang diduga akan menerima barang haram tersebut.

Baca Juga :

“Itu kita dalami lagi, biar jelas. Kalau sudah terang, bisa kita lakukan penindakan,” ujarnya.

Pelaku dengan inisial FH, 30 tahun; LS, 26 tahun; dan AA, 23 tahun kedapatan membawa 2,3 kilogram daun ganja kering. Ketiganya diduga sebagai kurir narkotika yang berhasil dibekuk tim Satresnarkoba Polres Mataram, awal pekan ini.

Penangkapan mereka dilakukan polisi di salah satu kantor ekspedisi, Jalan Bung Karno, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram. Mereka diringkus saat mengambil kardus berisi ganja di TKP.

Ganja yang diambil pelaku merupakan kiriman seseorang dari Aceh. Barang haram tersebut dikirim ke Lombok dengan penerimanya pelaku berinisial FH.

Petugas mendapatkan informasi akan masuknya barang haram tersebut ke Kota Mataram. Kata Muhammad, informasi tersebut menyebutkan bahwa pelaku FH yang merupakan residivis kasus narkoba, akan mendapat kiriman ganja.

Dari sana, petugas melakukan penyelidikan. Hingga didapatkan informasi bahwa benar FH kerap menerima paketan narkotika dari Aceh dengan menggunakan jasa pengiriman.

Selanjutnya, setelah memastikan bahwa FH akan menerima ganja, tim melakukan pengintaian. Sekitar pukul 22.00 Wita, petugas melihat FH di TKP. Ketika itu, pelaku turun dan mengambil satu kardus dari dalam kantor jasa pengiriman.

Tim Satresnarkoba bergerak cepat. Mereka langsung meringkus pelaku bersama dua rekannya yang ikut mengambil. Untuk memastikan dugaan polisi, mereka membongkar isi kardus.

”Setelah pemeriksaan, di dalamnya ada dua bungkus kopi bubuk yang ternyata berisi ganja seberat 2301 gram atau sekitar 2,3 kilogram,” beber Muhammad.

Lebih lanjut, kata Muhammad, dari interogasi ketiga pelaku, mereka mengakui jika barang tersebut merupakan miliknya. Ganja juga benar dikirim dari Aceh untuk didistribusikan ke Gili Air, di Lombok Utara.(dit/r2)

The post Polisi Kantongi Nama Penerima Ganja Aceh appeared first on Lombok Post.

]]>
Polisi Tolak Permohonan Tersangka TPPO http://www.lombokpost.net/2018/02/23/polisi-tolak-permohonan-tersangka-tppo/ Fri, 23 Feb 2018 08:09:33 +0000 http://www.lombokpost.net/?p=153221 MATARAM-Tersangka dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan inisial UA harus menginap lebih lama di sel tahanan Polda NTB. Ini setelah permohonan penangguhan penahanannya ditolak penyidik Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum). Kasubdit IV Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujewati mengatakan, penyidik telah secara resmi menolak permohonan tersangka. Karena itu, tersangka tetap ditahan […]

The post Polisi Tolak Permohonan Tersangka TPPO appeared first on Lombok Post.

]]>
MATARAM-Tersangka dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan inisial UA harus menginap lebih lama di sel tahanan Polda NTB. Ini setelah permohonan penangguhan penahanannya ditolak penyidik Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).

Kasubdit IV Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujewati mengatakan, penyidik telah secara resmi menolak permohonan tersangka. Karena itu, tersangka tetap ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

”Sudah kami tolak permohonannya,” kata Pujewati, kemarin (22/2).

Penolak itu disertai sejumlah alasan. Pujewati menjelaskan, penyidik telah mendapat data dari rumah sakit mengenai kondisi kesehatan tersangka. Hasil pemeriksaan menyebutkan jika tidak ada masalah medis yang bisa membahayakan UA.

Baca Juga :

Dari sana, penyidik menindaklanjuti dengan melaporkan hasilnya ke pimpinan. Hingga akhirnya diambil kesimpulan bahwa penahanan tersangka tidak perlu untuk ditangguhkan.

”Untuk kepentingan proses penyidikan yang masih berjalan, kami masih membutuhkan keberadaan tersangka,” ujarnya.

Pujewati menambahkan, saat ini jajarannya masih melakukan pengembangan kasus yang melibatkan dua tersangka, dengan inisial UA dan SU. Itu juga menjadi alasan selanjutnya yang membuat penyidik tidak mengabulkan permohonan tersangka.

Bagaimana dengan dugaan adanya TKI yang masih berada di Turki? Pujewati mengatakan, hal tersebut menjadi ranah dari kedutaan dan Kementerian Luar Negeri. Untuk Polda sendiri, pihaknya hanya mengungkap sesuai dengan dua laporan polisi dengan korban enam TKW tersebut.

”Tim masih bergerak di NTB untuk mengungkap jaringan mereka,” terang mantan Wakapolres Mataram ini.

Lebih lanjut, setelah merampungkan permintaan keterangan dari korban, kemarin penyidik memutuskan untuk memulangkan enam TKW ke  daerah masing-masing. Meski telah dipulangkan, Pujewati berharap mereka tetap kooperatif.

Korban diharapkan tetap menjalin komunikasi dengan penyidik. Selain untuk memantau kondisi, sewaktu-waktu keterangan dari korban bisa saja dibutuhkan tim penyidik.

”Hari ini (kemarin, Red) kita pulangkan, bagaimanapun mereka akan lebih baik jika bertemu dengan keluarga,” tandas dia.

Sebelumnya, tersangka dugaan TPPO) dengan inisial UA memohon pengalihan penahanan. Permohonan itu diajukan karena kondisi fisik tersangka yang kerap sakit-sakitan selama menjalani pemeriksaan dan penahanan di rutan Polda NTB.

Sakit yang diderita UA, membuatnya kesulitan beraktivitas. UA sering merasakan demam, pusing, dan kesemutan di beberapa bagian badan. Bukan itu saja, UA kesulitan berjalan sehingga jika ingin ke kamar mandi, yang bersangkutan harus dipapah.

Atas dasar kemanusian, pengacara tersangka, Yan Mangandar Putra, mengajukan permohonan pengalihan atau penangguhan penahanan. Status UA yang menjadi tahanan rutan Polda dialihkan menjadi tahanan kota.

Dalam permohonan tersebut, jika dikabulkan, tersangka akan tinggal di rumah keluarganya, di Lingkungan Dasan Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Sayangnya, penyidik kepolisian tidak mengabulkan hal tersebut.

Dikonfirmasi kemarin, Yan mengaku kecewa dengan keputusan penyidik. Padahal, kliennya benar-benar menderita sakit yang membuatnya sulit beraktivitas. Bahkan, UA diketahui sudah 21 hari terakhir ini tidak mampu berjalan.

”Jelas kami kecewa. Keinginan UA dan keluarga agar bisa sembuh dulu, setelah itu ditahan lagi juga tidak apa-apa. Kalau terjadi hal buruk, tentunya penyidik harus bertanggung jawab,” ungkap Yan.

Sedikit mengulas, perkara ini bermula dari Kemenlu RI yang meminta aparat hukum untuk mengidentifikasi enam TKW di Turki. Mereka diketahui kabur dari majikannya karena mendapat perlakuan buruk.

Setelah melakukan serangkaian penyidikan, kepolisian menetapkan UA dan SU sebagai tersangka. Tersangka UA berperan memerintahkan SU mencari orang untuk diberangkatkan ke luar negeri.

Dia juga menawarkan korban pekerjaan di Turki dengan gaji besar tanpa potongan. Setelah korban menyetujui, mereka diberangkatkan dan ditampung selama beberapa hari di Jakarta. Peran SU lainnya adalah menyiapkan dokumen keberangkatan tenaga kerja dengan modus sebagai pelancong.(dit/r2)

The post Polisi Tolak Permohonan Tersangka TPPO appeared first on Lombok Post.

]]>
Prostitusi berkedok Spa dan Salon, Gus Ari: Jangan Munafik! http://www.lombokpost.net/2018/02/23/prostitusi-berkedok-spa-dan-salon-gus-ari-jangan-munafik/ Fri, 23 Feb 2018 07:52:52 +0000 http://www.lombokpost.net/?p=153219 MATARAM-Isu bisnis esek-esek berkedok Spa dan Salon makin panas. Penyebabnya sampai berita ini diturunkan, belum ada langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram membrangus bisnis tercela ini. Pertimbangan demi pertimbangan membuat pemerintah berat mengambil keputusan. Citra pemerintah dipertaruhkan. Sikap diam sama saja dengan sinyal pemerintah setuju atau sekurang-kurangnya tidak mampu melawan praktik yang banyak membuat […]

The post Prostitusi berkedok Spa dan Salon, Gus Ari: Jangan Munafik! appeared first on Lombok Post.

]]>
MATARAM-Isu bisnis esek-esek berkedok Spa dan Salon makin panas. Penyebabnya sampai berita ini diturunkan, belum ada langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram membrangus bisnis tercela ini. Pertimbangan demi pertimbangan membuat pemerintah berat mengambil keputusan.

Citra pemerintah dipertaruhkan. Sikap diam sama saja dengan sinyal pemerintah setuju atau sekurang-kurangnya tidak mampu melawan praktik yang banyak membuat orang resah. Di sisi lain, praktik ini juga telah mendatangkan pundi-pundi keuntungan untuk segelintir orang.

“Saya rasa tidak ada pilihan, Satpol PP, Polisi atau OPD yang berkaitan, harus mengawasi ini secara ketat,” kata politisi Lingkar Selatan I Gusti Bagus Hari Sudana Putra.

Pria yang karib di sapa Gus Ari ini mengingatkan, sikap diam pemerintah sama saja dengan membuat rakyat pesimis perda bisa ditegakan di kota ini.

Baca Juga :

Politisi yang kerap bicara lantang ini bahkan menantang untuk melakukan public hearing. Mendengar aspirasi dari masyarakat Kota Mataram, bagaimana jika seandainya prostitusi dilegalkan saja.

Bagi Gus Ari, dari pada keberadaan prostitusi berkedok Spa dan Salon itu hanya dinikmati segelintir orang, sedangkan pemkot tidak mampu melakukan penegakan aturan, lebih baik prostitusi dilegalkan saja.

“Kalau memang urgensinya (untuk PAD) saya setuju dengan catatan ada public hearing,” tantang politisi Demokrat ini.

Masyarakat harus diajak bicara. Lalu adakan semacam jajak pendapat. Beri pemahaman pada masyarkat manfaat prostitusi dilegalkan dari segi pendapatan daerah. Sebagiamana yang pernah dilakukan Gubernur Jakarta Ali Sadikin yang juga pernah melegalkan prostitusi dan perjudian.

“Kita beberkan ke masyarakat (Potensi) potensinya jika ini legal. Kita kenai mereka pajak yang luar biasa besar,” idenya.

Tidak hanya untuk layanan “plus-plus”, begitu juga halnya dengan tuak. Jika miras saja akhirnya dibolehkan dijual di kota dengan syarat yang ketat, tentu tidak ada soal dengan tuak. “Kita pajaki mereka, kalau pemasoknya dari Lobar, saat lewat ke Kota Mataram harus bayar retribusi. Ini kalau memang mau,” cetusnya.

Menurutnya, hal ini jauh lebih bermanfaat dari pada pemkot adem ayem dengan maraknya prostitusi bertameng Spa dan Salon. Selain sangat menganggu legitimasi jargon Religius, juga hasil dari usaha itu hanya dinikmati oleh segelintir orang.

“Tapi kita terbentur oleh jargon kita, Maju, Religius, dan Berbudaya. Itu sudah diperdakan, saya lupa nomer dan tahun berapa,” terangnya.

Jika seandainya masyarakat mayoritas setuju, prostitusi legal dengan syarat yang berat dan ketat, maka peluang melegalkan prostitusi di kota ini menurut Gus Ari masih ada. Yakni dengan merevisi kembali jargon kota dan disesuaikan dengan kondisi kota saat ini.

“Jadi kita harus revisi dulu, misalnya menjadi Kota Mataram Maju dan Modern, begitu,” sarannya.

Gus Ari secara terbuka menyampaikan kekecewaanya. Soal sikap para pejabat yang munafik. Ia tak mau menyebut secara eksplisit siapa yang ia maksud, tapi yang jelas sikapnya telah membuat wajah kota ini tidak sesuai dengan kenyataanya.

“Saya tidak mau menyalahkan siapa-sapa dan menuduh siapa-siapa (yang munafik),” kilahnya.

Ia mengingatkan sebagai wilayah yang akan menjadi kawasan metropolitan, sudah seharusnya Mataram terbuka dengan situsi yang memungkinkan kawasan itu disebut berkemajuan dan berkembang. Menurutnya saat ini Kota Mataram butuh pemimpin yang harus bisa bertindak ekstrem tapi bersih.

“Saya bukan pembela Ahok (mantan Gubernur Jakarta), dia kasar memang jadi orang, tapi ia punya ketegasan dan kerja,” ujarnya.

Setidaknya saat ini Kota Mataram membutuhkan karakter pemimpin seperti itu. Bagi Gus Ari, seorang pemimpin pemerintahan harus dibedakan dengan pemimpin agama. “Jadi tolong itu dibedakan,” tegasnya.

Jika itu bisa dibedakan, ia yakin sangat besar manfaatnya dalam mengatur kota. Menurutnya seorang kepala dan pejabat pemerintahan itu adalah fungsi administratif. Bukan fungsi agama, sehingga harusnya tidak mencampur-adukan persoalan halal-haram dalam mengursi pemerintahan.

Pada kasus yang lebih spesifik persoalan tuak, miras, dan prostitisi pun bisa dilihat lebih jernih. “Jangan tiba-tiba, waduh ini namanya haram, kalau mau disaring mana PAD kita yang halal?” cetusnya.

Ia mencontohkan pada kasus pajak hotel misalnya. Mungkin akan banyak orang berpikiran hotel itu penyumbang PAD halal. Tapi tak bisa ditutupi jika banyak orang memanfaatkan hotel untuk praktek asusila.

“Bagaimana kalau di sana ada short time, gendaan, dan orang-orang itu bayar, apa uangnya jadi halal?” cetus salah satu pengusaha hotel asal Cakranegara ini.

Lalu bagaimana jika para penarik retribusi dan pemilik retrebusi berbohong, apa itu menurutnya masih harus diukur dari nilai agama. Belum lagi soal rumah makan Babi yang telah mengurus izin. Tapi 10 persen harus bayar pajak ke pemerintah.

“Sementara bagi saudara-saudara kita yang muslim, babi itu haram, hal seperti ini bagaimana pemerintah menjawabnya?” cecarnya.

Lalu berlanjut ke soal tempat-tempat hiburan yang telah mengantongi izin. Untuk menjual berbagai jenis miras. Seharusnya hal ini juga diperlakukan sama dengan prostitusi, jika landasannya adalah halal dan haram.

“Tapi mau bilang apa kita? Jika pemimpin tidak bisa ekstrem, saya rasa sulit. Pemerintahan itu yang penting berani bersih dan dan berani jujur!” tegasnya.

Pada posisi saat ini, melegalkan prostitusi tanpa melakukan revisi terhadap jargon kota, memang pasti akan bertentangan dengan aturan yang ada. Karena itu, jika pemerintah ingin mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, maka tidak ada cara lain kecuali menindak tegas. Tanpa pandang bulu dan pilih kasih.

“(Kalau sekarang) sama saja dengan kita legalkan prostitusi terselubung,” cetusnya.

Blak-blakan juga Gus Ari mempersoalkan soal sikap pemerintah pada perjudian di kota ini. Sudah jadi rahasia umum di sejumlah tempat ada perjudian, tapi tidak ada tindakan tegas yang dilakukan pemerintah.

“Belum lagi setoran tertentu pada OPD atau oknum APH ini, ya kan nah itu beda cerita lagi,” jelasnya.

Tapi sikap pemerintah yang plin-plan justru telah membuat penegakan ini semakin sulit. Karena itu wajar saja menurut Gus Ari pada kasus Pasar Panglima yang sampai saat ini masih ada prostitusi kelas teri. “Belum lagi di Paneraga juga ada, banyak kok di situ bertebaran,” bebernya.

Karena itu, menurutnya akan lebih arif jika siapa pun yang merasa tersindir oleh perkataannya, tidak menebar kemunafikan di kota ini. Menjadikan kota sebagai kawasan religius sedangkan prostitusi bertebaran dari kelas teri hingga kakap di hotel-hotel berbintang. Termasuk juga perjudian. Belum lagi yang minta setoran untuk kepentingan dirinya sendiri.

“Sudahlah jangan tebar kemunafikan di kota ini!” tegasnya.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana meminta Satpol PP tidak menopang dagu dalam persoalan ini. Ia berharap Satpol PP bisa segera melakukan identifikasi dan pendataan secara akurat mana saja Spa dan Salon yang diduga ada bisnis esek-eseknya.

“Kita berharap penertiban dan penindakan bisa tetap dilakukan,” kata Mohan di ruang kerjanya.

Namun ia menggaris bawahi, agar Satpol PP juga tetap cermat dalam kasus ini. Tidak asal mengobok-obok tempat Spa, padahal di sana tidak ada kegiatan asusila dan bertentangan dengan jargon kota. “Jika benar-benar mengarah ke prostitusi, baru ditindak,” pintanya.

Ia meyakini Satpol PP Kota Mataram punya kemampuan investigasi soal ini. Menguak fakta Spa dan Salon berkedok prostitusi. Sementara untuk Spa dan Salon yang tak mengantongi izin, Mohan juga tetap meminta penindakan yang sama.

“Tapi bukan untuk menutup melainkan agar Spa dan Salon (tanpa Ijin) tapi dorong mereka agar punya legalitas,” perintahnya.

Ditanya tanggapan dirinya soal saran sejumlah anggota dewan menghapus jargon Religius, Mohan tegas menolak. Menurutnya persoalan kota sangat kompleks. Sebuah konsekwensi pesatnya pembangunan di sana. Dinamika yang hadir pun tak kalah rumit. Namun demikian, bukan berarti kota harus ragu dengan identitas yang telah disepakati.

“Kita tidak bisa sejauh itu bisa kendalikan (langsung), tapi jika ada persoalan yang muncul, tentu harus segera ditelusuri dan diselesaikan,” tegasnya.

Di sisi lain, ia bisa memahami peresoalan yang harus ditangani Satpol PP sangat banyak. Tidak hanya persoalan prostitusi, tapi ada pelanggaran perda lain yang membuat kerja OPD penegak perda itu kelabakan. “Tapi saya harap Satpol PP memang bisa fokus, seperti isu krusial yang teman-teman (wartawan, Red) saat ini informasikan, saya harap bisa segera ditangani Satpol PP,” tegasnya. (zad/r5)

The post Prostitusi berkedok Spa dan Salon, Gus Ari: Jangan Munafik! appeared first on Lombok Post.

]]>
Usir Setan dari MWP http://www.lombokpost.net/2018/02/23/usir-setan-dari-mwp/ Fri, 23 Feb 2018 07:52:46 +0000 http://www.lombokpost.net/?p=153220 MATARAM-Insiden tenggelamnya tiga pelajar saat pengoperasian perdana Mataram Water Park (MWP) benar-benar bikin penasaran. Ada yang menilai, tenggelamnya tiga pelajar itu bukan karena mereka tidak bisa berenang. Bukan juga karena kondisi tubuhnya yang sakit atau lemah. Tapi, karena banyak misteri di kolam itu. Sebagian warga mengatakan, kolam itu dipenuhi mahluk halus. Dengan kata lain, banyak […]

The post Usir Setan dari MWP appeared first on Lombok Post.

]]>
MATARAM-Insiden tenggelamnya tiga pelajar saat pengoperasian perdana Mataram Water Park (MWP) benar-benar bikin penasaran. Ada yang menilai, tenggelamnya tiga pelajar itu bukan karena mereka tidak bisa berenang. Bukan juga karena kondisi tubuhnya yang sakit atau lemah. Tapi, karena banyak misteri di kolam itu.

Sebagian warga mengatakan, kolam itu dipenuhi mahluk halus. Dengan kata lain, banyak setannya. Karena itu, Pemkot Mataram disarankan mengadakan acara selametan sebelum benar-benar memanfaatkan kolam bernilai Rp 5 miliar lebih.

“Sekali lagi saya pastikan, setelah launching, MWP harus tetap beroperasi untuk sarana olahraga. Untuk itu, dinas teknis lainnya harus memback up proses pengoperasian ini,” tegas Plt Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana.

Selain menegaskan MWP harus tetap beroperasi, orang nomor satu di Kota Mataram itu berharap agar MWP tetap dalam pengawasan petugas keamanan. Ia juga berharap agar fasilitas pendukung lainnya bisa beroperasi. Seperti kolam loncat indah dan kolam anak kecil.

Baca Juga :

“Pokoknya bangunan itu (MWP) harus bisa dinikmati oleh publik. Setelah launching (Rabu lalu), saya harap MWP bisa menjadi tempat rekreasi dan pusat olahraga,” ujarnya.

Serupa dengan Mohan, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan bahwa MWP akan tetap beroperasi usai terjadinya kecelakaan yang tidak mengenakkan tersebut. “MWP ini tidak akan ditutup. Tidak ditutup, tidak loh,” kata Martawang saat ditemui di ruangannya, kemarin (22/2).

Sayangnya, hingga kemarin MWP belum dibuka untuk umum. Terkait fakta ini, Martawang menegaskan bahwa akan ada evaluasi terkait adanya insiden tiga pelajar yang tenggelam di lintasan enam pada Rabu lalu.

“Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada penutupan. MWP akan terus berjalan dan tidak akan terhenti,” tegasnya.

Sebelum kembali dibuka untuk umum, Martawang mengaku akan ada acara syukuran di dalam MWP pada hari ini (23/2) yakni pada pukul 08.00 Wita. “Kami akan undang 200 anak yatim piatu untuk berzikir dan membaca Surat Yasin,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram, H Usman Hadi mengaku telah mengambil sampel air kolam untuk diuji.  “Tunggu satu minggu lagi, hasilnya belum keluar,” kata Usman pada Lombok Post, kemarin (22/2).

Terkait apakah kandungan air kolam menjadi salah satu faktor nahasnya para pelajar, Usman belum berani memastikan. “Tidak tahu. Banyak faktornya,” ucapnya singkat. (tea/r5)

The post Usir Setan dari MWP appeared first on Lombok Post.

]]>
Spa Berizin Ikut Was-was http://www.lombokpost.net/2018/02/23/spa-berizin-ikut-was-was/ Fri, 23 Feb 2018 07:52:45 +0000 http://www.lombokpost.net/?p=153222 MATARAM-Spa plus-plus yang menjamur di sejumlah titik di Kota Mataram, nyatanya bukan hanya berimbas pada masyarakat saja. Sejumlah usaha Spa yang telah berizin pun ikut was-was dengan keberadaan praktek esek-esek bertameng usaha Spa di Kota Mataram. “Dampaknya pasti ada, tetapi dari awal kami (Spa Gayatri) memang hanya menerima Spa khusus wanita saja,” kata Owner Spa […]

The post Spa Berizin Ikut Was-was appeared first on Lombok Post.

]]>
MATARAM-Spa plus-plus yang menjamur di sejumlah titik di Kota Mataram, nyatanya bukan hanya berimbas pada masyarakat saja. Sejumlah usaha Spa yang telah berizin pun ikut was-was dengan keberadaan praktek esek-esek bertameng usaha Spa di Kota Mataram.

“Dampaknya pasti ada, tetapi dari awal kami (Spa Gayatri) memang hanya menerima Spa khusus wanita saja,” kata Owner Spa Gayatri, Nyoman Apriani pada Lombok Post, kemarin (22/2).

Apriani mengaku, usaha spa yang dibangunnya sejak tahun 2012 adalah jenis usaha Spa khusus wanita yang fokus pada perawatan kulit, badan, hingga relaksasi. Terkait pemberitaan Spa plus-plus yang kian merebak, Apriani mengaku tidak ada customer yang menanyakan, apakah usahanya termasuk ke dalam salah satu usaha tersebut.

Baca Juga :

“Sama sekali tidak ada pertanyaan terkait hal-hal negatif (seperti spa plus-plus). Karena memang kami sudah dikenal sebagai Spa professional,” ungkapnya sambil tersenyum.

Terkait maraknya Spa plus-plus. Apriani meminta pada aparat pemerintah untuk mengambil sikap. “Kami berharap instansi terkait mensosialisasikan serta menertibkan Spa-spa yang mengarah ke pelayanan Spa plus-plus atau istilah yang sejenisnya,” harapnya.

Usaha Spa yang dirintis Apriani sudah lama mengantongi izin usaha. Bahkan ia mendapat standar langsung dari Dinas Kesehatan. Baik dari pengecakan kesehatan maupun lain-lain.

“Kita sudah memiliki izin usaha sejak tahun 2012,” tandas Apriani. (tea/r5)

The post Spa Berizin Ikut Was-was appeared first on Lombok Post.

]]>
Kelapa Maulanasyeikh Melahirkan Satu Pondok http://www.lombokpost.net/2018/02/23/kelapa-maulanasyeikh-melahirkan-satu-pondok/ Fri, 23 Feb 2018 07:06:11 +0000 http://www.lombokpost.net/?p=153205 Pendiri Nahdlatul Wathan TGKH M Zainuddin Abdul Madjid memiliki ikatan emosional dengan ulama Lasem. Hubungan tersebut terjaga hingga KH Ma’soem Lasem tiada. Kisah dua ulama ini pun terjaga hingga kini. *** CERAMAH subuh Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi di Masjid Jami Lasem cukup menyita perhatian. Jamaah serius mendengarkan tiap untaian kalimat dari gubernur dua […]

The post Kelapa Maulanasyeikh Melahirkan Satu Pondok appeared first on Lombok Post.

]]>
Pendiri Nahdlatul Wathan TGKH M Zainuddin Abdul Madjid memiliki ikatan emosional dengan ulama Lasem. Hubungan tersebut terjaga hingga KH Ma’soem Lasem tiada. Kisah dua ulama ini pun terjaga hingga kini.

***

CERAMAH subuh Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi di Masjid Jami Lasem cukup menyita perhatian. Jamaah serius mendengarkan tiap untaian kalimat dari gubernur dua periode NTB ini. Di penghujung kuliah subuh, sesepuh Masjid Jami Lasem yang juga cucu KH Ma’soem Lasem, KH Syihabuddin Ahmad Nadzir diberi kesempatan untuk memberi sambutan. Kiai sepuh ini berkisah, bila hubungan Lasem dan Lombok sudah terjalin puluhan tahun silam. Bila di Jawa ulama dikenal dengan kiai, maka di Lombok disebut tuan guru. Dan tuan guru yang cukup dikenal baik oleh KH Ma’soem Lasem atau Mbah Ma’soem adalah TGKH M Zainuddin Abdul Madjid yang merupakan pendiri Nahdlatul Wathan (NW).

“TGKH M Zainuddin Abdul Madjid ini baru ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Kakek saya (Mbah Ma’soem) dahulu pernah datang ke ponpes beliau,” ceritanya.

Meski bila merunut usia, Mbah Ma’soem lebih sepuh, tak menghalangi niat pendiri Ponpes Al Hidayat ini silaturahmi ke Selong, Lombok Timur. Kedatangan kala ity mendapat sambutan luar biasa.

Baca Juga :

“Mbah Ma’soem datang kesana bersama Abah saya. Pulang kesini diberi oleh-oleh berupa kelapa,” sambungnya.

Soal cerita hubungan ulama Lasem dan Lombok ini diakui TGB pernah disampaikan oleh TGKH M Zainuddin Abdul Madjid yang tak lain kakeknya. Ulama kharismatik Lombok yang akrab disapa Maulanasyeikh ini menyebut, wilayah Lasem begitu religius. Ulama disana dikenal akan kealiman dan keshalehannya.

Beberapa waktu sebelumnya, salah satu warga Lasem, Abdullah Hamid menceritakan dengan detail kedekatan Mbah Ma’soem dan Maulanasyeikh. Itu juga yang membuat warga Lasem berduyun-duyun dan bersemangat ingin melihat penerus Maulanasyeikh. Kedekatan Mbah Ma’soem dan Maulanasyeikh dari cerita yang didapat, sudah berlangsung saat keduanya menimba ilmu di Makkah. Meski memiliki latar belakang organisasi berbeda, kedua ulama ini saling mengagumi dan menghormati.

“Saya tertarik melihat Lasem dan Lombok kembali tersambung,” kata pria asal Madura ini.

Dalam silaturahmi TGB ke Ponpes Al Hidayat, cerita hubungan Mbah Ma’soem dan Maulanasyeikh kian terang. Gubernur santri ini datang ke ponpes asli peninggalan Kiai Ma’soem. Bangunannya sederhana. Warna hijau mendominasi. Dinding ponpes masih menggunakan papan. Terpajang foto Mbah Ma’soem dan keturunannya. Termasuk foto Roisul Akbar Nahdlatul Ulama Hadratusyaikh KH Hasyim Asy’ari.
Pengasuh Ponpes Al Hidayat KH M Zaim Ahmad Ma’soem langsung menjemput TGB dari mobil. Sementara di dalam ponpea berkumpul santri dan santriwati.

“Ini saudara-saudara saya, cucu Mbah Ma’soem,” kata Gus Zaim memperkenalkan.

TGB pun menyapa dan melempar senyum. Bincang-bincang ringan terjadi antara keturunan dua ulama besar ini. Gus Zaim kembali membuka cerita soal Mbah Ma’soem yang datang ke Selong, Lombok Timur.

“Mbah itu diberi kelapa. Tapi, tidak biasa bunyinya klutuk-klutuk dan kelapanya berat,” ceritanya.

Gus Zaim menyebut, kisah detail ini di dapat langsung dari ayahnya KH Ahmad Syakir Ma’soem. Ayahnya yang menemani ke Lombok. Kunjungan itu diperkirakan di tahun 1960 an. Kisahnya kental dengan nilai spiritual. Ulama dahulu dikenal memiliki kemampuan membaca jarak jauh. Begitulah saat Mbah Ma’soem mendarat di Pelabuhan Ampenan.

“Tidak mengabari tapi waktu itu yang menjemput di pelabuhan begitu banyak,” lanjutnya.

TGB dengan seksama mendengarkan kisah dari Gus Zaim ini, selanjutnya ayah Gus Zaim dan Mbah Ma’soem menuju Selong. Tiba disana, mendapat penghormatan luar biasa dari Maulanasyeikh. Beragam menu disiapkan menyambut tamu.

“Kondisinya masih mengebul dan hangat semua,” lanjutnya.

Gus Zaim menyebut, jangan bayangkan seperti sekarang yang erat dengan alat telekomunikasi. Jadi setiap gerakan bisa terpantau pasti. Sementara zaman dahulu, antara Mbah Ma’soem dengan Maulanasyeikh bertemu dalam kondisi serba tepat. Kapal saat itu hanya muncul sekali seminggu. Kendaraan darat juga belum banyak.

“Ini luar biasanya ulama zaman dulu,” ucapnya.

Tiba di Selong, Mbah Ma’soem berbincang akrab dengan Maulanasyeikh. Pondok saat itu begitu ramai dan banyak santri. Hal ini kemudian membuat Mbah Ma’soem bertanya, berasal dari mana saja santri Maulanasyeikh. Jawaban Maulanasyeikh, justru membuat Mbah Ma’soem ingin segera pulang ke Jawa.

“Dijawab kalau santri yang banyak itu dari bangsa jin. Kalau santri yang manusia sedikit,” ujarnya.

“Seketika mbah takut. Mbah paling takut dengan jin, saat itu langsung minta pulang,” sambungnya.

Keistimewaan pun kembali muncul saat tiba di Pelabuhan Ampenan. Kapal yang harusnya seminggu sekali, sore itu ada kapal. Sehingga Mbah Ma’soem bisa pulang ke Jawa. Baik Maulanasyeikh maupun Mbah Ma’soem disebut memiliki kelebihan yang tak dimiliki manusia lain. Saat pulang ke Jawa itu, Maulanasyeikh memberi buah tangan berupa kelapa. Pesan dari Maulanasyeikh, bila ada orang Lombok datang ke Lasem berikan serabutnya. Dan benar saja, setelah itu banyak sekali orang Lombok yang mondok di Lasem.

“Tiap minta serabut, awal dikasih banyak-banyak. Dan kalau sudah dikasih serabut, biasa orang itu memberi uang,” ceritanya.

Kelapa Maulanasyeikh itu, lanjutnya, sampai mulus tanpa serabut. Tinggal batok kelapa saja. Dan uang dari sabut kelapa itu menghasilkan salah satu bangunan pondok.

“Kelapa itu masih ada. Salah satu santri membawanya, tidak dibelah masih utuh batoknya,” imbuhnya.

Beberapa santri Lombok yang masih diingat nyantri di pondok Mbah Ma’soem adalah HL Muhyi Abidin saudara dari TGB. Dan ada beberapa lagi berasal dari Lombok Barat. Kisah ini cukup membuat TGB kagum. Bahkan, bapak 45 tahun ini secara khusus menceritakan kisah dari Lasem ini kepada Sekjen Ikatan Alumni Al Azhar Indonesia Dr Mukhlis Hanafi.

“Kisah itu betul-betul terjaga secara mutawatir semua menceritakannya,” kata TGB pada Dr Mukhlis Hanafi.

Dalam silaturahmi di pantai utara (pantura), TGB juga bertandang ke Ponpes Al Anwar, Sarang. Ponpes dari kiai sepuh NU, Haji Maimoen Zubair. Kedatangan TGB disambut dengan drum band pondok. Putra kiai sepuh yang akrab disapa Mbah Moen menjemput diujung gang ponpes. Diantara putra Mbah Moen itu adalah KH Ghofur Maemoen serta KH Kamil Maimoen.

Tak sekadar silaturahmi biasa, TGB bahkan ikut pengajian mingguan di ponpes. Pengajian Tafsir Jalalain bersama ribuan masyarakat. Tak ingin dibedakan, TGB pun duduk lesehan dan memegang kitab kuning bersama santri yang lain. Ayat yang dibahas adalah Al Maidah 27-31. Meski telah sepuh, suara Mbah Moen menterjemahkan kitab dengan bahasa Jawa masih begitu jelas.

“Ojo sampek menungso kuwi sombong. Soale menungso sombong iku koyok kelakuane iblis neng Nabi Adam, rumongso luwih apik. (jangan sampai manusia itu sombong, karena manusia sombong itu seperti kelakuan iblis pada Nabi Adam, merasa lebih baik,” pesan Mbah Moen.

Sebelum TGB berpamitan dari kediaman Mbah Moen, secara khusus Mustasyar PBNU ini meminta TGB mendengarkan drum band Ya Lal Wathon. Tak sekali, sampai tiga kali.

“Ayo ndelok disek drum band ku, rungokke lagune.(Ayo lihat dahulu drum band saya, dengarkan lagunya),” ajak Mbah Moen.(FEBRIAN PUTRA, Rembang/r8)

The post Kelapa Maulanasyeikh Melahirkan Satu Pondok appeared first on Lombok Post.

]]>
Biaya TNKB Tetap Ditarik Sebelum Ada Instruksi Korlantas Mabes Polri http://www.lombokpost.net/2018/02/23/biaya-tnkb-tetap-ditarik-sebelum-ada-instruksi-korlantas-mabes-polri/ Fri, 23 Feb 2018 07:06:05 +0000 http://www.lombokpost.net/?p=153204 MATARAM-Polda NTB memastikan, hingga kemarin masih menunggu instruksi dari Korlantas Mabes Polri terkait penarikan biaya penyesahan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Sebelum ada instruksi tersebut, meski Mahkamah Agung menyatakan pengesahan biaya tersebut terlarang, namun penarikan masih akan berlangsung di NTB. “Sampai hari ini (kemarin) kami, belum menerima instruksi apapun dari pusat,” kata Direktur Direktorat Lalu […]

The post Biaya TNKB Tetap Ditarik Sebelum Ada Instruksi Korlantas Mabes Polri appeared first on Lombok Post.

]]>
MATARAM-Polda NTB memastikan, hingga kemarin masih menunggu instruksi dari Korlantas Mabes Polri terkait penarikan biaya penyesahan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Sebelum ada instruksi tersebut, meski Mahkamah Agung menyatakan pengesahan biaya tersebut terlarang, namun penarikan masih akan berlangsung di NTB.

“Sampai hari ini (kemarin) kami, belum menerima instruksi apapun dari pusat,” kata Direktur Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda NTB Kombes Pol Arman Achdiat kepada Lombok Post, kemarin (22/2).

Karena itu, Arman memastikan, meski ada putusan Mahkamah Agung yang menghapus biaya pengesahan TNKB, Polda NTB tetap akan menarik sesuai dengan ketentuan. Yakni, Rp 25 ribu untuk kendaraan roda dua dan Rp 50 ribu bagi kendaraan roda empat. Pembayaran biaya pengesahan tersebut dilakukan berbarengan ketika pemilik kendaraan mengurus pembayaran pajak tahunan kendaraannya di Samsat.

Baca Juga :

Seperti diberitakan Lombok Post kemarin, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji material terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam putusan tersebut, MA menyatakan bahwa lampiran nomor E angka 1 dan 2 di PP Nomor 60 Tahun 2016 tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi kedudukannya. Yakni pasal 73 ayat (5) dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pada pasal tersebut, UU menyatakan bahwa legalisasi salinan atau fotokopi dokumen yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan tidak dipungut biaya. Untuk itu, melalui putusannya Supandi menyatakan bahwa lampiran nomor E angka 1 dan 2 pada PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP tidak sah.

Dengan demikian, biaya yang dibebankan kepada masyarakat dalam lampiran PP tersebut tidak lagi berlaku. MA pun memerintahkan pemerintah segera mencabut aturan ini.

Kombes Arman menegaskan, Polda NTB dalam posisi menunggu. Apapun instruksi Korlantas, Polda NTB dalam posisi mematuhi instruksi tersebut.

Bagi Polri sendiri kata dia, penghapusan tersebut tak berdampak apa-apa. Sebab, biaya pengesahan TNKB tersebut memang bukan untuk Polri. Melainkan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, sehingga masuk ke rekening negara langsung.

Justru yang terkena imbas kata Arman adalah Kementerian Keuangan sebagai pengampu langsung PNBP. Penerimaan negara dari sektor ini pun diyakini akan terdampak karena pasti berkurang.

Kepolisian sendiri selama ini hanya berperan sebagai user. Menjalankan ketentuan pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itu, ketika putusan MA yang menghapus biaya pengesahan TNKB tersebut, tidak akan berpengaruh terhadap kepolisian.

Begitu juga dengan pelayanan. Kata Arman, jajarannya tetap akan melakukan pelayanan seperti biasa. Tidak terpengaruh jika pemerintah benar-benar menghapus ketentuan tersebut.

Apalagi, penarikan biaya biaya pengesahan TNBK tersebut baru berlaku sekitar satu tahun terakhir. “Berlakunya kan di awal Januari 2017 kemarin. Jadi tergolong baru. Kalau dengan pelayanan, tentu tidak ada juga pengaruhnya,” terangnya.

Setelah penerapan aturan di 2017 lalu, kata Arman, sebagai user, jajaran kepolisian tentu melayani pembayaran untuk pengesahan STNK. Dan, pembayaran itu juga langsung diserahkan ke negara.

 Bappenda Tak Masalah

Sementara itu, secara terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB H Iswandi Ibrahim kepada Lombok Post mengatakan, penghapusan biaya pengesahan TNKB tersebut tak akan berpengaruh apa pun bagi daerah.

”Mau ada PNBP atau tidak, pajak kendaraan tetap dibayar karena itu kewajiban,” kata Iswandi, kemarin.

Karena itu dari sisi pemerintah, putusan MA tidak berpengaruh apa-apa. Sebab PNBP merupakan penerimaan kepolisian. Biaya TNKB memang disetor bersamaan dengan pembayaran pajak di Samsat, tetapi pengelolaan uangnya masing-masing. ”Hanya tempat bayarnya saja yang sama, dia setor ke bank sendiri, dia ke bank sendiri,” katanya.

Dalam hal ini, pemerintah daerah bukan dalam posisi mendukung tidak mendukung, mereka hanya pelaksana. Jika diberlakukan maka akan dilaksanakan, tapi jika dibatalkan maka tidak akan ditarik lagi. Tidak ada beban bagi pemerintah daerah, sebab penghapusan tidak akan mengubah target pajak kendaraan bermotor (PKB) yang sudah ditetapkan.

Iswandi mengaku tidak tahu berapa nilai biaya pengesahan TNKB yang diterima selama ini. Sebab, pihak kepolisianlah yang bertugas mengelola selama ini. Pemerintah daerah tidak punya urusan langsung soal TNKB tersebut.

Jika dihitung dari jumlah kendaraan objek pajak tahun 2017 yang mencapai 1.472.566 unit, baik kendaraan roda dua dan empat. Jika semua kendaraan dipukul rata membayar Rp 25 ribu, maka nilainya bisa mencapai Rp 36,8 miliar. (dit/ili/r8)

The post Biaya TNKB Tetap Ditarik Sebelum Ada Instruksi Korlantas Mabes Polri appeared first on Lombok Post.

]]>
Ali BD Sindir KPU dan Bawaslu Terkait Larangan Pemuatan Iklan dan Baliho http://www.lombokpost.net/2018/02/23/ali-bd-sindir-kpu-dan-bawaslu-terkait-larangan-pemuatan-iklan-dan-baliho/ Fri, 23 Feb 2018 07:05:03 +0000 http://www.lombokpost.net/?p=153203 SELONG-Calon Gubernur NTB jalur independen Ali BD gerah dengan sikap KPU dan Bawaslu NTB. Lantaran, sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) hingga iklan pasangan Ali-Sakti dilarang untuk dipasang atau dimuat oleh pihak KPU dan Bawaslu NTB. Padahal, ia mengaku saat ini jelas-jelas dalam tahapan masa kampanye Pilkada NTB. “Kalau tidak boleh orang memasang gambar dan baliho, […]

The post Ali BD Sindir KPU dan Bawaslu Terkait Larangan Pemuatan Iklan dan Baliho appeared first on Lombok Post.

]]>
SELONG-Calon Gubernur NTB jalur independen Ali BD gerah dengan sikap KPU dan Bawaslu NTB. Lantaran, sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) hingga iklan pasangan Ali-Sakti dilarang untuk dipasang atau dimuat oleh pihak KPU dan Bawaslu NTB. Padahal, ia mengaku saat ini jelas-jelas dalam tahapan masa kampanye Pilkada NTB.

“Kalau tidak boleh orang memasang gambar dan baliho, jangan bilang ini masa kampanye. Masa libur tenang saja namanya,” sindir Ali BD.

Kampanye dijelaskan Ali BD adalah tahapan memasarkan, menggambarkan memperlihatkan dan mengenalkan pasangan calon kepala daerah. Sehingga bukan malah sebaliknya, alat peraga disembunyikan.

“Kalau memang ada aturan yang mengatur orang tidak boleh memasang baliho dan gambar saat sedang masa kampanye, ini aturan konyol,” tegasnya.

Baca Juga :

Ia menjelaskan ketika pasangan calon memasang baliho, itu berdampak baik untuk perusahaan advertising hingga perusahaan media. Lantas ia mempertanyakan apa yang salah jika APK hingga iklan dilarang dimuat di media cetak.

“Apakah itu merugikan orang lain? Ini justru merugikan perusahaan penerbit dan perusahaan advertising,” terangnya.

“Ini negara demokrasi. Kalau aturan justru seperti ini, demokrasi bau terasi namanya ya,” sambungnya mengibaratkan.

Di negara demokrasi, media justru ditegaskannya harus menjadi alat untuk sosialisasi dan menyampaikan informasi. Sehingga, ia menilai aturan larangan memasang baliho hingga pemuatan iklan di media cetak merupakan aturan yang konyol.

”Ini tidak jelas dasarnya. Apa tujuan dan sanksinya juga tidak jelas,” tegas pria yang  karib dengan kaca mata hitam tersebut.

Aturan KPU dikatakan Ali BD membuat media tidak memiliki komersial mainded. Seharusnya media juga dikatakannya tidak serta merta menindaklanjuti larangan KPU ini. Media harus kritis dan melakukan upaya pencarian lebih dalam mengenai substansi aturan yang menurutnya tanpa dasar kuat.

”Harus dilaporkan dan dikoordinasikan ke dewan pers, atau badan yang mengurus keterbukaan informasi publik. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan kerahasiaan negara. Sebaliknya ini melanggar kebebasan,” bebernya.

“Aturan semacam ini tidak boleh berlaku di negara demokrasi. Negara demokrasi adalah negara yang bebas. Yang dibatasi itu tindak kriminal atau kejahatan. Aturan konyol,” pungkasnya.  (ton/r8)

The post Ali BD Sindir KPU dan Bawaslu Terkait Larangan Pemuatan Iklan dan Baliho appeared first on Lombok Post.

]]>
Kejati: Pak Gub Tak Perlu RUPS http://www.lombokpost.net/2018/02/23/kejati-pak-gub-tak-perlu-rups/ Fri, 23 Feb 2018 07:04:56 +0000 http://www.lombokpost.net/?p=153202 MATARAM-Jika benar-benar serius ingin menggunakan Jaksa Pengacara Negara untuk menagih hasil penjualan saham Rp 408 miliar ke Bakrie Group. Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi rupanya tak harus disandera urusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Daerah Maju Bersaing (DMB). Kejaksaan Tinggi NTB memastikan, Gubernur NTB tak perlu menunggu RUPS LB untuk menerbitkan […]

The post Kejati: Pak Gub Tak Perlu RUPS appeared first on Lombok Post.

]]>
MATARAM-Jika benar-benar serius ingin menggunakan Jaksa Pengacara Negara untuk menagih hasil penjualan saham Rp 408 miliar ke Bakrie Group. Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi rupanya tak harus disandera urusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Daerah Maju Bersaing (DMB).

Kejaksaan Tinggi NTB memastikan, Gubernur NTB tak perlu menunggu RUPS LB untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Kejati NTB. Sebab, jaksa hanya menagih uang hasil penjualan saham.

”Ngapain harus RUPS. RUPS itu diperlukan untuk membagi laba rugi dan ini itu. Inikah menagih uang hasil penjualan,” kata Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati NTB Hendrik Selalau di Kejati NTB, kemarin (22/1).

Menurut dia, Gubernur bisa menunjukan JPN sebagai juru tagih tanpa harus RUPS. Terlebih lagi, kewenangan yang diberikan kepada JPN hanya sebatas menagih uang. Bukan untuk membagi dividen atau laba kepada pemilik saham.

”Sekali lagi, tak perlu RUPS kalau hanya untuk SKK,’’ tegasnya lagi.

Baca Juga :

Hendrik pun menantang agar menunjukkan Undang-Undang yang menyebutkan bahwa SKK itu harus melalui RUPS. Artinya, dengan kewenangannya sebagai kepala daerah, Gubernur NTB tidak lagi harus menunggu RUPS.

”Pemrov juga kan punya saham. Kenapa harus RUPS. Tunjuk saja,’’ terang dia.

Meski demikian, bukan berati jaksa ngotot untuk menagih uang, lalu pemilik saham memberikan SKK. Namun, kata dia, pihaknya ingin memberikan solusi agar uang tersebut cepat ditagih dan masalah penagihan itu tidak berlarut-larut.

”Jika dipercayakan untuk menagih, kami akan datangkan uang itu. Kan begitu tujuannya,’’ cetusnya.

Bila nanti keluar SKK, Hendrik menjelaskan, langkah yang ditempuh yakni menelusuri penjualan saham. Kemudian mencari keberadaan uang tersebut, lalu menagihnya.

”Yang akan kami lakukan jika diberikan SKK, menanyakan siapa yang beli, berapa dibeli,  dimana uang hasilnya. Itu kita telusuri,” terang dia.

Kembali lagi soal penagihan, lanjut dia, bukan kali ini saja JPN diminta bantuan. Sebelumnya badan usaha milik daerah mempercayakan JPN untuk menagih. Misalkan Bank NTB, Bank BRI, dan Bank BTN.

”Mereka kasih kita SKK dan tak perlu RUPS,” ungkapnya.

Tak Melanggar Aturan

Penegasan yang sama disampaikan Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Mataram Dr Lalu Wira Pria Suhartana. Kepada Lombok Post, Wira mengatakan, Gubernur NTB sama sekali tak memerlukan mekanisme RUPS dalam menerbitkan SKK pada Kejati NTB.

”Kalau Pak Gub ingin memperjuangkan kepentingan daerah, maka tidak ada masalah menggunakan JPN,” kata Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Mataram Dr Lalu Wira Pria Suhartana pada Lombok Post, kemarin (22/2).

Dia menegaskan, seorang pemegang saham punya kewenangan menagih apa yang menjadi hak daerah. Termasuk dalam urusan hasil penjualan saham PT NNT yang tak kunjung dibayar Bakrie Group semenjak setahun silam.

Menurut Wira, hasil penjualan saham itu jelas merupakan aset pemerintah yang wajib dimasukkan ke kas daerah. Karena itu, gubernur sebagai salah satu pemegang saham di PT DMB tidak perlu khawatir jika ingin menunjuk Kejaksaan untuk menagih. Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) tidak melarang hal itu.

”Ketentuan mana yang dilanggar? Dia (gubernur) mau menuntut hak-haknya,” tandas Wira.

Ditegaskannya, Gubernur juga tidak mesti menunggu keputusan pemegang saham mayoritas yakni Pemkab Sumbawa dan Sumbawa Barat yang keduanya memiliki 60 persen saham di PT DMB.

Sebagai pihak yang memiliki 40 persen saham di DMB, Wira menegaskan, Gubernur bisa bertindak sendiri atas nama pemegang saham. Tanpa harus menunggu sikap Bupati Sumbawa dan Sumbawa Barat.

Lagi pula kata Wira, andai pun Gubernur NTB, Bupati Sumbawa, dan Sumbawa Barat ingin bersepakat untuk menggunakan Jaksa Pengacara Negara (JPN), maka keputusan menggunakan JPN itu pun tidak harus diambil dalam RUPS. Tinggal Gubernur, Bupati Sumbawa dan Sumbawa Barat sepakati saja, apakah mereka mau memberikan surat kuasa khusus (SKK) pada kejaksaan atau tidak. Sesederhana itu.

Wira pun mengingatkan Pemprov NTB untuk membedakan kepentingan perusahaan yakni PT DMB sebagai sebuah korporasi dan kepentingan pemegang saham. Dalam konteks menagih hak daerah atas penjualan saham yang nilainya Rp 408 miliar ini, hal ini bukanlah kepentingan perusahaan sebagai sebuah korporasi. Tapi itu adalah kepentingan pemegang saham yang mewakili  kepentingan badan hukum publik atau pemerintah daerah. Sehingga dalam konteks ini, tak harus menunggu RUPS.

Karena mewakili kepentingan badan hukum publik itulah, maka yang ditempuh adalah menggunakan Jaksa Pengacara Negara. Sebab, andai saja yang dilakukan adalah untuk kepentingan PT DMB sebagai korporasi, maka tidak cocok menggunakan Jaksa Pengacara Negara. DMB harus menggunakan pengacara perusahaan.

“Ini konteksnya, pemegang saham sedang melakukan tindakan dalam rangka menyelamatkan aset daerah,” tandas Wira. Karena itu, menunggu RUPS mengambil keputusan baru bisa Gubernur bisa bergerak, adalah hal yang tak perlu.

Harus Masuk Kas Daerah

Sementara itu, terlepas dari mekanisme apa yang ingin ditempuh oleh pemegang saham, menurut Wira, ada hal lain yang juga paling penting untuk dipastikan. Yakni hasil penjualan saham itu harus disetorkan ke kas daerah.

PT DMB kata dia, tidak boleh menahan uang tersebut di rekening perusahaan. Ini misalnya berlaku tatkala sudah ada masuk Rp 61,2 miliar uang penjualan saham itu. Saat ini, uang tersebut masih berada di rekening DMB. Perusahaan daerah ini kata Wira harus memasukkan uang itu ke dalam kas daerah berapapun nilainya. Mengenai bagian masing-masing itulah yang kemudian ditentukan lewat RUPS.

”Tapi tidak boleh ditahan-tahan,” tegasnya.

Di satu sisi, Wira mengungkapkan, banyak hal yang memang harus dipelajari dalam kasus penjualan saham milik daerah yang uangnya tak kunjung diberikan hingga kini lantaran masih ditahan Bakrie Group. Karenanya, saat ini sebuah Tim Kajian Independen telah dibentuk untuk mengkaji dari berbagai aspek terkait masalah ini.

Tim itu kata dia terdiri dari beberapa akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram. Antara lain Prof H Zainal Asikin, Prof Gatot Dwi Hendro, Dr Jamaludin, Dr Agusdin dan dirinya. Juga ada unsur pengacara seperti Hadi Muklis dan Lalu Martayadi. Tim Independen ini nanti akan memberikan masukan kepada PT DMB dari sisi pandangan hukum dan ekonomi.

Ada empat hal yang akan dikaji tim independen itu. Antara lain terkait nilai penjualan saham enam persen sebenarnya, kemudian penyetoran hasil penjualan enam persen saham ke kas daerah. Juga masalah dividen menyangkut nilai dan penyelesaian pembayaran. Serta akan mengkaji kedudukan PT DMB setelah saham pemerintah dijual, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Bupati Sumbawa HM Husni Djibril menjelaskan, ketidakhadiran dirinya dalam RUPS-LB PT Daerah maju Bersaing 15 Februari lalu, bukan karena sengaja. Tapi hal itu disebabkan undangan terlambat diberikan. Sementara pada saat yang sama, dirinya juga sedang ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan.

Mengenai sikap Pemkab Sumbawa sendiri, mantan Anggota DPRD NTB ini belum bisa menentukan sikap karena belum tahu persis duduk perkaranya.

”Saya belum bisa mengambil keputusan kalau belum tahu masalahnya,” tandas politisi PDIP ini. (jlo/ili/r8)

The post Kejati: Pak Gub Tak Perlu RUPS appeared first on Lombok Post.

]]>
Baiq Gita: Terima Kasih Ahyar-Mori http://www.lombokpost.net/2018/02/22/baiq-gita-terima-kasih-ahyar-mori/ Thu, 22 Feb 2018 10:37:48 +0000 http://www.lombokpost.net/?p=153192 MATARAM– Nama Baiq Gita tengah menjadi perbincangan hangat masyarakat Lombok bahkan seluruh NTB. Dia menjadi juara Liga Dangdut Indonesia perwakilan NTB yang ditayangkan di stasiun TV Indosiar. ”Alhamdulillah lolos, matur tampiasih (terima kasih,red) yang sudah mendukung,” katanya. Salah satu kebahagiaan terbesarnya adalah ketika H Mori Hanafi, calon wakil gubernur datang langsung untuk menyaksikannya bertanding. Mori […]

The post Baiq Gita: Terima Kasih Ahyar-Mori appeared first on Lombok Post.

]]>
MATARAM– Nama Baiq Gita tengah menjadi perbincangan hangat masyarakat Lombok bahkan seluruh NTB. Dia menjadi juara Liga Dangdut Indonesia perwakilan NTB yang ditayangkan di stasiun TV Indosiar.

”Alhamdulillah lolos, matur tampiasih (terima kasih,red) yang sudah mendukung,” katanya.

Salah satu kebahagiaan terbesarnya adalah ketika H Mori Hanafi, calon wakil gubernur datang langsung untuk menyaksikannya bertanding. Mori yang memang dikenal sangat peduli pada generasi muda membuktikan bahwa dukungannya tak sebatas omong kosong belaka.

”Terima kasih Ahyar-Mori,” katanya menyanjung pasangan nomor urut dua tersebut.

Di tengah kesibukannya, Mori memang khusus meluangkan waktu. Jauh-jauh ke Jakarta, ia tak datang sekadar menjadi penonton. Ada misi yang dibawa, yakni mengenalkan NTB pada seluruh mayarakat Indonesia. Gendang Beleq dan peresean yang tampil dalam pembuka acara merupakan sumbangsihnya. Tidak hanya itu, ia membawa sejumlah souvenir seperti songket Sasak, Samawa, dan Mbojo. Tak ketinggalan Mori juga membawa mutiara-mutiara Lombok yang sudah termashur keindahannya. Semuanya menjadi rebutan para dewan juri, pertanda apa yang dibawanya memang disukai.

Baca Juga :

”Ini ikhtiar kami, pasangan nomor dua untuk makin mengenalkan NTB,” katanya.

Khusus mengenai acara pencarian bakat tersebut, pendamping TGH Ahyar Abduh itu mengatakan putra dan putri NTB memang patut didukung penuh. Baginya acara seperti Liga Dangdut adalah sebuah ajang positif yang patut mendapat dukungan.

“Kita harus terus mendukung para pemuda dan pemudi NTB untuk berkarya,” ujarnya.

Mori mengatakan, generasi penerus NTB harus diarahkan pada kegiatan-kegiatan positif. Bisa terkait olah vokal, musik, seni tari, drama, dan banyak lagi. Prinsipnya adalah mengarahkan mereka pada kegiatan seperti itu adalah langkah maju dalam membangun daerah.

”Kalau ada yang bilang ini buang-buang waktu, saya yang pertama marah,” katanya.

Mantan wakil ketua DPRD NTB itu membuktikan perkataannya melalui sejumlah aksi nyata. Di dewan, Mori adalah yang paling banyak berurusan dengan anak-anak muda. Beberapa waktu lalu, ia menerima langsung Nickson Damara Gosal, pemuda NTB yang berprestrasi hingga tingkat dunia dalam bidang basket. Dia adalah MPV DBL 2017 dan tergabung dalam timnas FIBA 3×3 di Cina, 2017 lalu.

”Yang paling membanggakan, tahun ini dia ke Amerika setelah lulus DBL Camp. Teruslah berprestasi untuk NTB,” katanya.

Politisi Gerindra itu meyakini, banyak bakat-bakat terpendam lainnya di NTB. Kini tinggal menanti kemauan pemimpin untuk mendukung, memfasilitasi, dan mengarahkan. Bersama TGH Ahyar Abduh dia berjanji melakukan hal itu. Jika terpilih, mereka akan meluangkan waktu khusus setiap pekannya untuk membahas masalah-masalah anak muda NTB.

Terkait hal itu, Ahyar sebenanrya sudah lama melakukannya. Di Mataram, daerah yang dipimpinnya, anak muda adalah salah satu fokus utama pembangunan. Ahyar selama dua periode, bahkan sejak masih menjabat wakil wali kota, dan anggota dewan sebelumnya juga menunjukkan keseriusannya. Misalnya, dari segi pendidikan, ia terbukti berhasil menciptakan pendidikan merata dengan level yang tinggi di Mataram. Kini, daerah ini bahkan juga dijuluki kota pendidikan, dan jadi rujukan sembilan daerah otonom lainnya di NTB. Dari segi fasilitas untuk anak muda, Ahyar menciptakan banyak ruang terbuka untuk membebaskan interaksi positif. Ada Taman Udayana, Taman Sangkareang, hingga eks Pelabuhan Ampenan yang kini menjelma menjadi kawasan favorit anak muda.

”Kita bisa saja mengklaim diri sebagai masa kini, tapi anak-anak kita adalah masa datang,”kata Ahyar.

Sosok yang sangat paham agama itu juga tak melupakan norma pengikat. Nilai budaya dan agama menjadi benteng yang dipasangnya di Mataram. Sehingga kemajuan anak-anak muda berbanding lurus dengan etika dan nilai-nilai yang ada. Jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur, keduanya berjanji menjalankan apa yang sudah dilakukan itu di level provinsi. Artinya akan makin banyak ruang untuk anak muda berkreasi.

”Sekali lagi, mereka ini masa depan kita,” ujarnya. (yuk/r4/*)

The post Baiq Gita: Terima Kasih Ahyar-Mori appeared first on Lombok Post.

]]>