Lombok Post
Headline Kriminal

Selain Dompu, Polisi Dalami Kasus CPNS K2 Bima

JALANI PEMERIKSAAN: Bupati Dompu Bambang M Yasin (kiri) saat mendatangi Polda NTB guna menjalani pemeriksaan di ruang Subdit III Ditreskrimsus, terkait dugaan penyimpangan penerimaan CPNS K2 Dompu, Rabu (24/5). DIDIT/LOMBOK POST

MATARAM-Penanganan kasus dugaan penyimpangan dalam perekrutan CPNS dari jalur honorer kategori dua (K2) Kota Bima, terus didalami. Penyidik Polres Kota Bima mulai memanggil seluruh peserta yang lulus K2 untuk diklarifikasi.

Kasatreskrim Polres Kota Bima AKP Afrizal mengatakan, kasus CPNS K2 Bima tetap menjadi atensi mereka. Pihaknya juga telah mengklarifikasi A�sejumlah pihak terkait.

a�?Masih lid (penyelidikan, Red). Beberapa pihak sudah kita klarifikasi dan dokumen-dokumen juga sedang dikumpulkan,a�? kata Afrizal.

Baca Juga

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”8″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Menurut Afrizal, kasus ini indikasinya serupa dengan kasus CPNS K2 Dompu yang tengah ditangani Polda NTB. Yakni banyak peserta yang lulus namun tidak memenuhi kriteria.

a�?Hampir sama dengan yang di Dompu. Jadi banyak peserta yang lulus, tapi sebenarnya tidak memenuhi kriteria,a�? jelasnya.

Lebih lanjut, dalam penanganan perkaranya, penyidik telah menyusun timeline untuk mengklarifikasi sejumlah pihak terkait. Selain akan memanggil peserta yang lulus K2, polisi juga akan memanggi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), pihak dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Denpasar.

Kata Afrizal, pemanggilan terhadap instansi terkait akan dilakukan setelah klarifikasi terhadap peserta rampung dilaksanakan. Sejauh ini, pihaknya telah mengklarifikasi 30 orang kepala sekolah yang mengetahui proses CPNS K2 Bima.

Karena hampir serupa dengan CPNS K2 Dompu, apakah polisi akan memanggil Walikota Bima juga? Disinggung hal itu, Afrizal mengatakan seluruh pihak terkait dan jika dibutuhkan untuk kepentingan penyelidikan, tentu akan dimintai klarifikasi.

a�?Semua yang kita perlukan dalam penyelidikan, akan kita minta klarifikasi,a�? tegas dia.

Diketahui, kasus K2 Bima diduga ada indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Dari 598 tenaga K2 yang lulus CPNS, terdapat 68 orang yang diduga tidak layak. Hanya saja, puluhan orang itu tetap dipaksakan masuk dalam daftar CPNS yang lolos melalui jalur K2.

SK pertama yang dimiliki 68 orang itu dikeluarkan diatas per 1 Januari 2005. Yakni Tahun 2006 dan 2007. Selain itu, mereka juga tidak memiliki SK tahunan dan SK pembagian tugas.(dit/r2)

Berita Lainnya

Aplikator Jahat, Menyerahlah!

Redaksi Lombok Post

Polisi Bubarkan Pesta Sabu di Sayang-sayang

Redaksi Lombok Post

NTB Banjir Narkoba Impor, Polisi Ungkap Penyelundupan Sabu Malaysia dan Thailand

Redaksi Lombok Post

Rakernas MUI di KEK Mandalika Dimulai

Redaksi Lombok Post

Dicari 197.111 CPNS, Kuota untuk NTB Diumumkan Akhir Oktober

Redaksi Lombok Post

Sabu Thailand Masuk Lombok

Redaksi Lombok Post

2.064 Bahan Peledak Dimusnahkan

Redaksi Lombok Post

Pelamar CPNS NTB Bisa 74 Ribu

Redaksi Lombok Post

Polisi Telurusi Motif Penusukan Wiranto, Diduga Terkait JAD Bekasi

Redaksi Lombok Post