Lombok Post
Ekonomi Bisnis Headline

Pengelolaan Jamsos ASN Harusnya Ditangani BPJS Ketenagakerjaan

JAKARTA-Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menegaskan program perlindungan jaminan sosial (jamsos) ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pekerja non Aparatur Sipil Negara (ASN) diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Penegasan DJSN mengacu pada terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. PP ini merupakan implementasi dari isi UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Tentang program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan UU SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Taspen tidak termasuk dalam badan menyelenggarakan jaminan sosial,” kata Anggota DJSN dari unsur pemberi kerja Soeprayitno.

Sesuai ini, jadinya yang berhak menyelenggarakan jaminan sosial, berupa jaminan kematian dan kecelakaan kerja bagi ASN dan non-ASN adalah BPJS Ketenagakerjaan. Diterangkan, PT Taspen mengklaim sebagai BPJS untuk ASN. Tetapi di UU SJSN maupun BPJS, PT Taspen sendiri harus terintegrasi dengan BPJS. Artinya jika PP itu terbit, maka konsiderannya harus disesuaikan dengan UU SJSN dan UU BPJS.

”Sebenaranya itu (Taspen) itu tidak ada, harus terintegrasi dengan BPJS,” ujarnya.

Dia menegaskan, jika PT Taspen ingin mengelola jaminan sosial ketenagakerjaan untuk ASN, PPPK serta pekerja non ASN, prosesnya menjadi lebih rumit karena harus mengamandemen UU BPJS. Harusnya aturan diterbitkan diselaraskan dengan UU yang ada, yakni UU SJSN dan UU BPJS.

”Jika Taspen ingin menyelenggarakan Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja, maka perlu mengamandemen UU BPJS,” tegasnya. Dia menyarankan, agar tidak terjadi polemik antara Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan, seyognyanya dua institusi ini bisa berdialog.

Sehingga bisa menemukan solusi terhadap jaminan sosial bagi ASN dan non-ASN. Pasalnya, jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan sudah komprehensif ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.

”UU BPJS harus jadi acuan dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Harus diselaraskan aturannya. Kalau tidak mau yah Undang-undangnya direvisi atau dikeluarkan Perpu,” tandasnya.

Hal senada juga ditegaskan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar. Ia menilai seharusnya tidak ada lagi polemik terkait pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Karena jika mengacu kepada UU SJSN, seharusnya pelaksanaan jaminan sosial PPPK dan honorer dikelola BPJS Ketenagakerjaan.

”Saya menilai ada dampak positif dari segi pembiayaan, jika ASN gabung ke BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.

Dijelaskan,kalau melihat sisi pembiayaan ASN gabung BPJS Ketenagakerjaan, maka akan membantu APBN. Kalau PP 66/2017 di pasal 30 bilang iuran JKM naik 0,72 persen (dari gaji pokok) sebelumnya 0,3 persen naik ke 0,72 jadi iuran segitu. Sementara JKK tetap. Poinnya kalau 0,72 dibanding 0,3 PPPK dan sebagainya dibayar bisa lebih mahal. Kalau dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan ada kelebihan 0,42.

”Saya sudah hitung PNS dengan kelebihan 0,42 persen nilainya sampai Rp 1,2 triliun. Jadi ada inefisiensi segitu. PPPK honorer dan sebagainya kalau diberlakukan juga akan jadi defisit lagi ini rugikan APBN,” paparnya.

Selain itu, lanjut Timboel, PT Taspen sendiri bukan lembaga nirlaba seperti prinsip SJSN yang selama ini dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dimana BPJS memastikan dengan iuran yang tidak memberatkan dan harus dikelola dengan optimal untuk kepentingan peserta.

Termasuk terus meningkatkan manfaat, bukan untuk mencari keuntungan. Dari segi manfaat yang didapatkan oleh peserta, Timboel juga menilai pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan ASN lebih tepat dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menjalankan prinsip gotong royong. Mereka mampu memberikan pelayanan lebih. Potensi peningkatan manfaat lebih banyak. Dibandingkan segmented.

”Lagi pula kenapa JKM dan JKK harus dipisah pisah,” kata Timboel.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menambahkan BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan manfaat JKK dan beasiswa. Kedua manfaat ini akan segera disahkan pemerintah dalam waktu dekat. Ini sebagai bentuk komitmen dalam memberikan perlindungan menyeluruh untuk seluruh pekerja di Indonesia.

”Harapan kami, seluruh pekerja dapat merasakan manfaat maksimal sebagai bentuk perwujudan hadirnya negara dalam menjamin masa depan sejahtera bagi seluruh masyarakat pekerja,” tandasnya. (nur)

Berita Lainnya

Anak Muda NTB Diajak Berinvestasi untuk Masa Depan

Redaksi Lombok Post

Kasus Menpora Bukan Politis

Redaksi Lombok Post

Kian Enteng Saja Penjarakan Orang

Redaksi Lombok Post

PKS-Golkar Terancam Bubar Di Pilbup Lombok Tengah 2020

Redaksi Lombok Post

Suap Ngalir ke Kemenkumham NTB

Redaksi Lombok Post

Dijerat Pasal Suap dan Gratifikasi, Imam Nahrawi Mundur dari Jabatan Menpora

Redaksi Lombok Post

NTB Gemilang Sudah On The Right Track

Redaksi Lombok Post

Impian Lama Warga Bumi Gora, Pembangunan Bendungan Meninting Dimulai

Redaksi Lombok Post

Massa NW Duduki Kemenkumham NTB

Redaksi Lombok Post