Lombok Post
Metropolis

Trotoar Dijadikan TPS Material

SEMAU GUE! : Material bangunan menumpuk di ruas jalan TGH Saleh Hambali, Dasan Cermen, Kota Mataram, kemarin.

MATARAM-Ruas jalan sepertinya sudah berubah fungsi. Jika di banyak daerah trotoar jalan merupakan hak bagi para pejalan kaki. Tapi tidak dengan di Kota Mataram.

Beberapa ruas trotoar bahkan dijadikan tempat membuang material bangunan. Perilaku oknum masyarakat ini tentu terlihat kampungan atau dalam bahasa kekiniannya disebut Ndeso!

Tengok saja di jalan TGH Saleh Hambali, Dasan Cermen, Kota Mataram. Ada ruas jalan yang dipenuhi material bangunan. Dulu, pernah dibersihkan hingga diangkut. Setelah dapat kritikan dari banyak pihak. Kini, kondisi itu kembali berulang.

“Itu bukti perangkat pemerintah tidak bekerja di sana,” kritik Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram I Ketut Sugiarta.

Tidak hanya di sana. Sugiarta bahkan sering mendapati trotoar jalan dipenuhi material bangunan. Coba saja perhatikan di jalan Adi Sucipto, Rembiga. Salah satu sisi jalan trotoar yang sebelumnya dipenuhi sampah, kini diganti dengan tempat membuang tumpukan material. Hingga trotoar jalan tidak terlihat dan digunakan para pejalan kaki untuk melintas.

“Padahal di sana ada Kaling, ada Lurah, hingga Dinas PUPR yang harusnya mengawasi. Kenapa tidak bisa diatasi?” ujarnya heran.

Jika yang dikeluhkan para pembuang material dilakuakan pada malam hari, harusnya bisa koordinasi antar perangkat. Ia yakin jika diawasi dan ditangani lintas sektor, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Apalagi hanya berupa tumpukan material bangunan.

“Saya yakin mereka tahu kok siapa pelakunya, buang sampah material seperti itu tidak bisa cepat,” duganya.

Kecuali ada beberapa oknum perangkat pemerintah yang memang sengaja membiarkan orang buang material di sana. Dengan maksud dan tujuan tertentu. Tapi yang jelas, prilaku oknum itu menurut politisi Gerindra ini sungguh tak terpuji. Tak hanya mengambil hak para pejalan kaki. Tapi juga, meningkatkan risiko keselamatan pengendara.

“Kalau ada orang yang jatuh atau terpeleset karena materialnya sampai ke badan jalan, tanggung dosanya,” cetusnya.

Begitupun jika ada proyek-proyek yang seharusnya telah mengantongi izin gangguan lingkungan. Tugas perangkat pemerintah dari lingkungan sampai perizinan, tidak hanya sekedar menerbitkan izin. Tetapi mengawasi apakah semua sudah sesuai atau tidak.

“Makanya ada terbit izin gangguan lingkungan, kan tujuannya untuk memastikan semua aktivitas proyek tidak sampai mengganggu lingkungan ibu kota,” tandasnya. (zad/r5)

Berita Lainnya

Rayuan Maut Calo Tipu Para TKI

Redaksi Lombok Post

Event MotoGP Mandalika Bisa Sedot 200 Ribu Penonton

Redaksi Lombok Post

Bertaruh Nyawa di Lubang PETI

Redaksi Lombok Post

Kaum Disabilitas NTB Minta Pemerintah Serius

Redaksi Lombok Post

1.228 Orang Terancam Kehilangan Jabatan

Redaksi Lombok Post

Astaga, Enam TKI Asal NTB Diduga Jadi Korban TPPO

Redaksi Lombok Post

Balai TNGR Batasi Jumlah Pendaki Rinjani

Redaksi Lombok Post

Paradigma Penanganan Bencana Harus Diubah

Redaksi Lombok Post

Musim Hujan, BMKG Minta Masyarakat Waspada

Redaksi Lombok Post