Lombok Post
Metropolis

Dua Jempol untuk Dinas PUPR

MANTAP: Petugas lapangan Dinas PUPR Kota Mataram mengeruk material yang dibuang di pinggir Jalan TGH Saleh Hambali, Dasan Cermen, Kamis (22/3).

MATARAM-Sisa material bangunan di pinggir Jalan TGH Saleh Hambali, Dasan Cermen, Kota Mataram akhirnya diangkut. Sisa material itu sebelumnya cukup membuat resah. Terutama para pengendara karena dapat membahayakan keselamatan lalu lintas. “Sudah kita tangani,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Miftahurrahman.

Sejumlah petugas lapangan di bawah Dinas PUPR langsung diterjunkan untuk mengangkat sisa-sisa material yang dibuang secara diam-diam. Selama ini material itu pun telah menutupi trotoar jalan. Sehingga para pejalan kaki kesulitan melintas di sana. “Terima kasih atas saran dan masukannya,” ungkapnya.

Selanjutnya tentu pengawasan setelah sisa material bangunan itu diangkuat. I Ketut Sugiartha Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram meminta agar kerja aparatur pemerintah lebih disinergikan. Agar tempat itu tidak lagi menjadi lokasi membuang sisa material. “Kalau sampai tidak terawasi, berarti ada komunikasi yang putus antara aparat pemerintah dari tingkat RT, RW, lingkungan sampai kelurahan,” kritik Sugiartha.

Seharusnya jika semua aparat bersinergi untuk mengawasi, dia yakin tumpukan material di Jalan TGH Saleh Hambali itu tidak akan sampai menumpuk banyak. Teguran hingga peringatan bisa diberikan pada pelaku baik yang sembunyi-sembunyi membuang di sana atau secara terang-terangan. “Kecuali ada yang memang sengaja membiarkannya,” cetusnya.

Keberadaan material sampah itu selama ini dinilai menganggu. Beberapa kali, sisa material itu sampai meluber ke badan jalan. Tentu saja itu dapat mengancam keselamatan jiwa pengendara. Terutama yang melintas pada malam hari. Karena kawasan itu termasuk minim penerangan lampu jalan. “Kalau mereka tahu pelakunya peringatkan dong, jangan malah dibiarkan,” pintanya.

Bagi politisi Gerindra ini, perilaku pembuang material itu sangat terpuji. Jika para pelakunya pengusaha yang ingin membangun, maka evaluasi terhadap izin gangguan lingkungannya harus ditinjau ulang. Sebab mereka sudah melalukan cara-cara yang keliru membangun usahanya. “Izin gangguan lingkungan mereka seperti apa, tentu seharusnya mereka sudah pertimbangkan ke mana harus buang material yang aman,” tandasnya. (zad/r7)

Berita Lainnya

Rayuan Maut Calo Tipu Para TKI

Redaksi Lombok Post

Event MotoGP Mandalika Bisa Sedot 200 Ribu Penonton

Redaksi Lombok Post

Bertaruh Nyawa di Lubang PETI

Redaksi Lombok Post

Kaum Disabilitas NTB Minta Pemerintah Serius

Redaksi Lombok Post

1.228 Orang Terancam Kehilangan Jabatan

Redaksi Lombok Post

Astaga, Enam TKI Asal NTB Diduga Jadi Korban TPPO

Redaksi Lombok Post

Balai TNGR Batasi Jumlah Pendaki Rinjani

Redaksi Lombok Post

Paradigma Penanganan Bencana Harus Diubah

Redaksi Lombok Post

Musim Hujan, BMKG Minta Masyarakat Waspada

Redaksi Lombok Post