Lombok Post
NASIONAL

Logistik Pemilu Mulai Masuk PPK

Subki peserta dari Magelang Jawa Tengah sedang menggambar mural kampanye pemilu 2019 bersama puluhan peserta lainnya yang diadakan oleh KPU Surabaya dijalan Pemuda Surabaya, kemarin, Selasa (2/4/2019).FOTO:Dipta Wahyu/Jawa Pos

JAKARTA–Puncak pemungutan suara tinggal 13 hari lagi. Kini, KPU memasuki tahap akhir dari persiapan pemilu. Salah satu hal paling krusial dalam pemilu, yakni logistik, sudah dinyatakan beres. KPU tinggal menyusulkan sebagian kecil logistik untuk mengganti kerusakan-kerusakan yang dilaporkan. Selebihnya, publik tinggal menunggu hari H pemungutan suara.

Logistik yang selesai paling akhir adalah surat suara. Produksi dan distribusi surat suara hingga KPU Kabupaten/Kota sudah selesai. Tinggal menyortir, melipat, dan mengirimkannya ke Panitia Pemilihan kecamatan (PPK).

                Saat ini, posisi logistik pemilu hampir seluruhnya sudah berada di kecamatan dan menjadi tanggung jawab PPK. ’’Urutannya, H-2 minggu di PPK, H-1 minggu di PPS (Panitia Pemungutan Suara), dan H-1 di TPS,’’ terang Ketua KPU Arief Budiman. PPK akan membagi logistik per TPS agar memudahkan distribusi.

                Sepekan sebelum pemungutan suara, logistik akan disimpan di PPS yang berada di kantor-kantor kelurahan/desa. Menjelang Hari H, barulah petugas KPPS akan mengambil logistik di PPS dan membawanya ke TPS. Tentu saja dengan pengawalan petugas kepolisian. Di beberapa daerah, logistik bahkan baru diambil pada hari H beberapa jam sebelum pemungutan suara demi keamanan.

                Di luar itu, KPU juga memproduksi logistik, khususnya surat suara, sebagai pengganti surat suara rusak. ’’Jumlahnya sedikit, jadi bisa cepat,’’ terang Komisioner KPU Viryan Azis. Temuan surat suara rusak itu biasa terjadi saat penyortiran di level KPU Kabupaten/Kota. Misalnya surat suarayang sobek, atau ada bekas tinta yang cukup lebar, atau kerusakan lain.

                Dalam beberapa hari ke depan, sangat mungkin KPU juga akan menambah produksi logistik. Itu merupakan dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang diucapkan pada 28 Maret lalu. Salah satu isinya, membolehkan KPU membuka TPS berbasis Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Khususnya di loaksi-lokasi di mana terdapat konsentrasi pemilih tambahan yang jumlahnya melebihi pemilih dalam satu TPS.

                Saat dikonfirmasi mengenai sebarannya, Viryan belum bersedia memberi penjelasan lebih lanjut. ’’Masih kami petakan,’’ ucapnya. Yang jelas, bila dibangun TPS baru, harus ada logistik tambahan. Juga harus merekrut SDM KPPS. Bawaslu juga harus merekrut pengawas TPS tambahan, dan peserta pemilu menyiapkan saksi. (byu/JPG/r6)

Berita Lainnya

Ujian Lagi untuk KPK, Sofyan Basir Bebas

Redaksi Lombok Post

Daftar CPNS Mulai 11 November

Redaksi Lombok Post

Menteri Harus Loyal ke Presiden

Redaksi Lombok Post

Kerja Lambat, Menteri Dipecat

Redaksi Lombok Post

Jokowi Janjikan Kejutan di Pengumuman Menteri

Redaksi Lombok Post

Delapan Hari, Polisi Tangkap 40 Terduga Teroris

Redaksi Lombok Post

Polisi Telurusi Motif Penusukan Wiranto, Diduga Terkait JAD Bekasi

Redaksi Lombok Post

40 Kapal Ilegal Asing Kembali Ditenggelamkan

Redaksi Lombok Post

Begini Jadinya kalau Bupati Main Proyek, Diciduk KPK, dari Dua Dinas Dapat Fee Rp 1,2 M

Redaksi Lombok Post