Lombok Post
NASIONAL

Apel Tolak Racun Demokrasi

Perkara Administrasi Pemilu di MA Minim

Apel bersama dan pembacaan Ikrar ASN di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Jumat (5/4/19). Tujuan dari apel ini untuk mensukseskan pemilu serentak Tahun 2019 dan melawan Hoax. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

JAKARTA–Lapangan Silang Monas, kemarin (5/4) pagi dipenuhi dengan masa yang memakai baju putih. Di bagian depan kaus mereka bertuliskan Sukseskan Pemilu Pilpres Serentak 2019. Mereka merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Kemendagri.

Para ASN tersebut, melakukan apel rutin di pagi hari. Apel tersebut, dipimpin oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Selain melakukan apel, mereka juga menyuarakan ikrar untuk menjaga Pemilu 2019 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).

Tjahjo menjelaskan, ini merupakan sebuah wujud komitmen jajaran Kemendagri. Sebagai ASN, mereka memiliki andil untuk menjaga suksesnya Pemilu 2019. Apel kemarin, merupakan apel kedua yang mereka lakukan. Setiap hari Jumat, kini jajaran Kemendagri memang rutin mengucapkan ikrar untuk menjaga pemilu. Apel tersebut, biasanya dilakukan di pagi, dan sore hari. ”Semua di Kemendagri ikut serta. Menteri, pejabat, hingga karyawan yang ada di dalamnya,” terang Tjahjo.

Ada beberapa hal yang Tjahjo tekankan dalam apel tersebut. Salah satunya, adalah dengan menentang racun demokrasi yang merusak kesatuan dan persatuan. Beberapa di antaranya adalah, kampanye yang bermuatan ujaran kebencian, fitnah, SARA, hoaks, dan politik uang. Jika melihat adanya praktek kampanye tersebut, Tjahjo menyarankan jajarannya untuk melakukan teguran secara langsung. ”Kita seharusnya percaya penuh dengan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara. Juga jajaran lainnya yang terkait, seperti TNI dan Polri,” tukas pria kelahiran Surakarta tersebut.

Tjahjo juga meminta jajarannya turut serta dalam pemilu kali ini. Seperti mengingatkan kerabat terdekatnya, untuk datang ke TPS dan menggunakan haknya sebagai warga negara. Sehingga, bisa menekan angka golput dalam pemilu kali ini. ”Pada Pemilu 2014 lalu, presentasi pemilih ada di angka 74 persen. Kami sebagai pemerintah, dan KPU menargetkan tahun ini presentase pemilihan harus di angka 78-80 persen,” jelas politisi PDIP tersebut.

Caranya, adalah dengan memberikan instruksi tersebut di semua lini jajarannya. Termasuk, mereka yang bertugas di beberapa daerah. Untuk menggerakan dan mengorganisir masyarakat dalam merekam e-KTP. Karena saat ini, pemerintah sudah memberikan kebebasan. Warga bisa menggunakan surat keterangan (suket) mereka di hari pemungutan suara ini. Pemilih tersebut akan masuk ke daftar pemilih khusus (DPK) yang memilih di jam-jam terakhir pencoblosan. ”Suket ini tidak bisa dimanipulasi. Sebab itu juga ada NIK-nya,” tambah Tjahjo.

Sementara itu, Mahkamah Agung mencatat perkara yang masuk pengadilan terkait pemilu, khususnya TUN, tergolong minim. Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung, Hakim Agung Supandi menjelaskan, sejauh ini Kamar TUN MA mencatat baru ada tiga perkara yang masuk dan mereka tangani. ”Sampai hari ini (kemarin, red) sangat sedikit perkara. Mudah-mudahan demikian dan tidak ada perkara lain,” ujar dia saat ditemui di Mahkmah Agung kemarin (5/4).

Perkara yang sedikit itu pun hanya terkait proses administrasi pemilu yang berhubungan dengan caleg. Salah satunya OSO. ”Sedang (pemilu) presiden dan wakil presiden masih nol,” imbuhnya. Hal itu berbeda dengan Kamar Pidana yang mencatatkan lebih banyak perkara terkait tahapan pemilu. Hanya saja, hingga saat ini pihaknya belum merekap jumlahnya. Sehingga, angkanya belum bisa dipublikasikan.

Supandi berharap kondisi minim perkara TUN terus berlanjut sampai pemilu usai. Sehingga coblosan Rabu (17/4) nanti berjalan lancar. ”Aman, tentram. Siapa pun yang menjadi pemimpin negeri ini, itu adalah pilihan rakyat. Kita harus hormati semua,” jelas Supandi. Namun demikian, harapan itu tidak mengendurkan persiapan instansinya.

Khusus kamar TUN saja, sepanjang tahapan pemilu 2019 ada 217 hakim yang disiapkan. Itu untuk pengadilan TUN tingkat pertama. Sedangkan pada tingkat banding sudah ada 17 orang hakim. Semua adalah hakim berpengalaman. Supandi pun tegas menyebut, dia sudah meminta seluruh hakim itu tidak main-main. Semua perkara yang masuk harus disapu bersih tanpa pandang bulu. ”Lakukan yang terbaik, hitunganya tidak lebih dari 21 hari,” ujarnya. (bin/syn/JPG/r6)

Berita Lainnya

Ujian Lagi untuk KPK, Sofyan Basir Bebas

Redaksi Lombok Post

Daftar CPNS Mulai 11 November

Redaksi Lombok Post

Menteri Harus Loyal ke Presiden

Redaksi Lombok Post

Kerja Lambat, Menteri Dipecat

Redaksi Lombok Post

Jokowi Janjikan Kejutan di Pengumuman Menteri

Redaksi Lombok Post

Delapan Hari, Polisi Tangkap 40 Terduga Teroris

Redaksi Lombok Post

Polisi Telurusi Motif Penusukan Wiranto, Diduga Terkait JAD Bekasi

Redaksi Lombok Post

40 Kapal Ilegal Asing Kembali Ditenggelamkan

Redaksi Lombok Post

Begini Jadinya kalau Bupati Main Proyek, Diciduk KPK, dari Dua Dinas Dapat Fee Rp 1,2 M

Redaksi Lombok Post