Lombok Post
Kriminal

Dae Ferra Berkelit Tak Terima Fee

Sidang Kasus Korupsi Sampan Fiberglass//Sub

BERI KESAKSIAN : Saksi Hj Ferra Amalia memberikan kesaksian dihadapan majelis hakim terkait kasus korupsi Sampan Fiberglass di Pengadilan Negeri Tipikor Mataram, Selasa (30/4).

MATARAM-Sidang kasus dugaan korupsi Sampan Fiberglass kembali berlanjut, Selasa (30/4). Pada sidang dengan terdakwa Taufik Rusidi itu, menghadirkan saksi Hj Ferra Amalia, selaku mantan Ketua DPRD Kota Bima.

Dae Ferra sapaan akrabnya, mengaku tak terlibat langsung dalam proyek. Dia hanya membantu mengurus administrasi pengajuan penawaran hingga pencairan uang proyek.

Dari data informasi, pada proyek itu ada lima perusahaan yang menjalankan proyek tersebut. Masing-masing perusahaan melakukan pengadaan peralatan sampan di daerah terpisah.

Misalnya seperti CV Wadah Bahagia melakukannya di Desa Lamere, Sape dengan kontrak Rp 198.380.000. CV Lewamori Putra di Desa Kore kontraknya Rp 198.290.000. CV Lamanggila di Desa Punti dengan nilai Rp 198.450.000. CV Sinar Rinjani dengan nilai kontrak Rp 198.380.000. Terakhir,  CV Bima Putri Pratama di Desa Bajo Pulau dengan nilai kontrak Rp 198.200.000.

Setelah administrasi perusahaan selesai, Dae Ferra tak melanjutkan perannya langsung. Dia menyerahkan seluruh prosesnya ke Abdul Haris. ”Semua diurus Abdul Haris hingga mengantarkan seluruh berkas administrasi perusahaan itu ke Dinas PU Kota Bima,” terangnya dihadapan Majelis Hakim.

Saat ditanya Suradi selaku ketua majelis hakim mengenai fee proyek, Dae Ferra malah berkelit. ”Saya tidak terima fee dari masing-masing perusahaan,” kelitnya.

Dia juga mengaku  tidak pernah berhubungan secara langsung dan tidak langsung dengan Dinas PU. ”Setelah semua proses administrasi selesai saya tidak pernah berhubungan dengan orang PU,” ucapnya.

Dia mengerjakan persyaratan administrasi perusahaan itu karena dimintai tolong oleh almarhum mantan Bupati Bima Ferry Zulkarnain. ”Saya hanya diminta untuk menyelesaikan proses hingga pencairan anggarannya,” bebernya.

Dae Ferra juga mengaku, dirinya kurang paham dengan pengerjaan fisik di lapangan. Proses  pekerjaan fisik sampan dilakukan Abdul Halim  dari PT Bima Mutiara Sanggar  (BMS). “Perusahaan yang saya urus itu hanya membeli peralatan nelayan. Seperti, mesin sampan, jaring, pelampung, dan kompas,” jelasnya.

”Satu sampan mendapatkan dua mesin. Per mesin harganya Rp 16,5 juta. Jadi, totalnya untuk satu sampan Rp 33 juta,” ungkapnya. (arl/r2) 

Berita Lainnya

Sekda KLU Diklarifikasi Polda NTB Terkait Anggaran Sewa Rumah Kepala Daerah

Redaksi Lombok Post

Karang Bagu Digerebek, Pembeli Ditangkap, Penjual Sabu Lolos

Redaksi Lombok Post

Sengketa Lahan di KEK Mandalika, ITDC Kalah Ditingkat Banding

Redaksi Lombok Post

Ratusan Motor Bodong Terjaring Operasi Zebra

Redaksi Lombok Post

Jaksa Tunggu SKK Pemprov NTB Terkait Penyelesaian Pengelolaan Lahan di Gili Trawangan

Redaksi Lombok Post

Para Pembunuh Bayi Tak Tersentuh

Redaksi Lombok Post

Jangan Belagu! Bule Juga Ditilang!

Redaksi Lombok Post

Vonis Liliana Lebih Ringan dari Tuntutan JPU

Redaksi Lombok Post

Berbenah Setelah Kejahatan Terbongkar

Redaksi Lombok Post