Lombok Post
Politika

KPU Siap Ladeni Gugatan Farouk

BIANG SOROTAN: Foto Evi dan Suhaimi yang jadi bahan gugatan, terpampang di sosialiasi calon DPD RI, di kantor KPU NTB.

MATARAM-Bawaslu NTB tengah mengkaji laporan caleg DPD RI Dapil NTB Prof H Farouk Muhammad. Laporan itu terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan dua calon DPD RI NTB yakni penggunaan foto yang tidak sesuai ketentuan.

“Sedang dipelajari,” kata Komisioner Bawaslu NTB Umar Achmad Seth.

Hanya saja Umar belum bisa menjawab kapan proses verifikasi itu tuntas. Apakah syarat-syarat meteril dan formil telah sesuai dan memperkuat dugaan. Umar mengatakan saat pihak dari Prof H Farouk Muhammad menyerahkan bukti, komisioner ada di Jakarta.

“Kita saat itu sedang ikuti proses pleno rekapapitulasi nasional,” ulasnya.

Sehingga sampai senin (20/5) kemarin, belum bisa dipastikan apakah foto calon DPD RI yang dilaporkan yakni Evi Apita Maya dan HL Suhaimi Ismy melanggar ketentuan atau tidak.

 Terpisah Suhaimi merespon dingin laporan pihak Farouk. Melalui pesan singkat, Suhaimi mencium ada aroma politis dibalik laporan itu. Tidak murni, dilatarbelakangi dugaan pelanggaran administrasi semata.

“Biasa dinamika politik,” kata Suhami.

Ia pun merasa tidak ada yang perlu ditanggapi. Yang malah akan membuat persoalan melebar dan akhirnya memperkeruh suasana. “Kita konsetrasi ibadah Ramadan saja,” tutupnya.

Ketua KPU NTB Suhardi Soud mengatakan pada dasarnya KPU telah bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada. Para calon telah memberikan syarat-syarat administrasi. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU RI no 21 tahun 2018. Termasuk dalam hal ini syarat foto.

Namun Suardi meyakini syarat itu telah dipahami dengan baik oleh para calon. Sehingga, telah dipatuhi dengan ketentuan yang ada.

“Buktinya pada saat penyerahan syarat-syarat, mereka paraf,” terangnya.

Seharusnya itu sudah menegaskan, para calon siap mempertanggungjawabkan keaslian syaratnya dengan sebenar-benarnya. KPU pun telah menerima syarat itu untuk selanjutnya di gunakan sebagaimana mestinya.

“Termasuk foto calon, itu mereka paraf sebagai foto terbarunya,” ulasnya.

Terkait kebenaran foto, apakah melanggaran ketentuan administrasi Suhadi enggan terlalu ambil pusing. Ia mempersilakan pihak yang keberatan untuk menempuh mekanisme seanjutnya yakni melayangkan keberatan melalui MK.

Menurutnya terkait waktu pengambilan foto masih debatable. Apakah foto itu bukan enam bulan yang terakhir atau masuk enam bulan. Ia hanya melihat para calon termotivasi menyerahkan foto terbaik.

Sehingga, bisa saja foto itu menggunakan tenaga profesional sehingga hasil kualitasnya lebih maksimal.

“Ya silakan saja kalau mau gunakan (ahli fotografi) itu urusannya dengan MK, tapi itu bisa saja benar foto yang terkini, hanya menggunakan pose yang sama (seperti foto Suhaimi),” terangnya.

Pihaknya hanya akan berpegangan pada paraf atau tanda tangan yang dibubuhkan para calon saat mendaftar. Sebagai komitmen para calon bertanggungjawab atas kebenaran data dan syarat yang diserahkan pada KPU.

“Saya pikir akan sangat masalah, kalau misalnya foto Evi ditaruh foto Dian Niatmi (artis), tapi itu fotonya kan?” tukasnya. (zad/r2)

Berita Lainnya

Gandeng Kejaksaan, Gerindra Buru Figur

Redaksi LombokPost

Muis Belum Tertarik Jadi Bupati

Redaksi LombokPost

Demokrat Siapkan Satu Nama di Pilwali 2020

Redaksi LombokPost

Najmul-Djohan, Berebut PDIP

Redaksi LombokPost

Satu Bulan Lagi, PKB Punya Calon

Redaksi LombokPost

Husein Temui Mori

Redaksi LombokPost

Politisi, Harus Bebas Narkoba

Redaksi LombokPost

Peluang Mohan-Ahda, Terbuka!

Redaksi LombokPost

Dr Zul Rintis Dinasti?

Redaksi LombokPost