Lombok Post
Headline Tanjung

Warga Minta Bantuan Dalam Bentuk Uang

TUNJUK: Salah seorang warga menunjukkan buku rekening Bank BRI berisikan dana stimulan tahap I, namun belum dicairkan hingga saat ini

TANJUNG-Janji Presiden RI Joko Widodo yang menyebut bantuan gempa senilai Rp 50 juta dapat dikelola secara swadaya dan sisanya dijadikan modal usaha memantik sejumlah warga menolak skema DSP BNPB. Di Kabupaten Lombok Utara (KLU) terdapat sejumlah warga yang memilih keluar dari mekanisme pokmas bentukan pemkab dan membentuk pokmas uang.

Fakta itu tidak disangkal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU. Kepala Bidang Rehab Rekon BPBD KLU Wardoyo mengaku ada ratusan warga yang memilih keluar dari pokmas bantuan gempa. Mereka meminta agar bantuan pembangunan rumah tersebut dikelola sendiri. Hal ini sesuai dengan janji presiden saat berkunjung ke KLU, pascagempa tahun lalu.

“Saya berupaya meyakinkan warga ini untuk membentuk pokmas. Mereka sebelumnya ingin agar bantuan tersebut berupa uang, yang nanti digunakan untuk membangun rumah. Sementara sisanya digunakan jadi modal usaha,” ungkap Wardoyo saat menjadi pembicara pada workshop media yang digalang LSM Gravitasi Mataram di Lesehan Sasak Narmada, Tanjung, Sabtu lalu (3/8).

Hingga saat ini diakui masih banyak warga yang meminta bantuan pembangunan rumah dalam bentuk uang. Sehingga sisanya bisa dimanfaatkan untuk modal usaha. Permintaan ini disampaikan ratusan warga di wilayah Pemenang Barat. Mereka tergabung dalam pokmas uang, dan tetap menunggu bantuan pemerintah dalam bentuk uang tunai.

“Mereka sudah membentuk pokmas uang. Jadi seperti itulah rumitnya meyakinkan masyarakat,” katanya.

Wardoyo menjelaskan, banyak dinamika dan kendala yang dihadapi BPBD dalam proses rehab rekon pascagempa. Tidak hanya keinginan warga, BPBD juga dipusingkan oleh data NIK dan KK yang memerlukan validasi ulang, persoalan bantuan untuk warga berstatus jomblo, validasi jenis kerusakan, keterbatasan fasilitator, hingga bentuk rumah yang direkomendasikan oleh pemerintah.

Bahkan di awal tahap transisi, BPBD menghadapi kerumitan dari korban bencana dalam membentuk pokmas. Warga saat itu enggan membentuk pokmas. BPBD pun memerlukan waktu sampai 3 bulan untuk meyakinkan masyarakat.

“Jadi sudah kami komunikasi kan langsung BNPB selaku user yang ada di pusat. Jadi kami berprinsip, tidak ada masyarakat Korban yang akan di korbankan,” pungkasnya. (fer/r4)

Berita Lainnya

Hitung Mundur, 24 Bulan Menuju MotoGP

Redaksi Lombok Post

Sembilan Produk Rucika Raih Green Label Indonesia

Redaksi Lombok Post

Tipu TKI, Oknum Pegawai Disnakertrans Lotim Hilang

Redaksi Lombok Post

Event MotoGP Mandalika Bisa Sedot 200 Ribu Penonton

Redaksi Lombok Post

Bertaruh Nyawa di Lubang PETI

Redaksi Lombok Post

Balai TNGR Batasi Jumlah Pendaki Rinjani

Redaksi Lombok Post

11 Pengedar Narkoba Antar-Kabupaten Dibui

Redaksi Lombok Post

Puting Beliung Rusak Tiga Rumah di Sambelia

Redaksi Lombok Post

Musim Hujan, BMKG Minta Masyarakat Waspada

Redaksi Lombok Post