Lombok Post
Tanjung

Perbaikan Data Anomali Sudah 80 Persen

TANJUNG-Perpanjangan masa transisi rehab rekon berlangsung hingga tanggal 25 Agustus mendatang. Karenanya Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus melakukan percepatan pembangunan rumah tahan gempa (RTG). Khususnya perbaikan data anomali sebanyak 32 ribu lebih KK.

“Terkait data anomali  ini, kami sudah melakukan perbaikan hingga mencapai 80 persen,” kata Kepala Pelaksana BPBD KLU Muhadi, kemarin (14/8).

Ia menuturkan, progres perbaikan data anomali ini cukup signifikan. Dari 400 lebih dusun di KLU, kini hanya tingga 49 dusun yang belum melaporkan data anomalinya.

“Mudah-mudahan semua bisa segera masuk, supaya secepatnya data itu bisa clear dan valid,” sambungnya.

Ia melanjutkan,  jika semua data sudah selesai diperbaiki, pihaknya akan segera melakukan rapat pleno dengan mengundang BPKP selaku pendamping pengawasan rehab rekon. Serta, BPK untuk melakukan monitoring.

Berbicara soal dana, Muhadi mengaku jumlahnya masih kurang. Sebab dari 75 ribu lebih data yang diajukan, pengisian buku rekening yang terealisasi sebanyak 41.898 rekening.

“Artinya masih ada kekurangan. Kekurangan itu nanti akan bisa kita ambil dari data yang dobel. Kita input di rekening BPBD dan nanti kita distribusikan dulu sementara. Setelah itu baru kita hitung kekurangannya,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Koordinasi tersebut untuk membahas kaitan percepatan pembangunan RTG untuk masyarakat yang belum menerima dalam SK 22 hingga SK 26.

“Semoga ada informasi positif,” harapnya.

Untuk data anomali ini, kata Muhadi, baru Kecamatan Pemenang yang valid dan clear. Sedangkan kecamatan yang banyak belum valid yakni di Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Gangga. Ada lebih dari 18 dusun di Kecamatan Tanjung yang belum menyetorkan data valid ke BPBD. Sementara di Kecamatan Bayan masih sekitar 6 dusun.

“Sisanya di Kecamatan Gangga. Kita sudah menyampaikan melalui camat supaya segera  melakukan klarifikasi,” akunya.

Muhadi mengungkapkan, proses pengajuan data kali ini berbeda dibandingkan sebelumnya. Setelah melakukan pleno terhadap data yang divalidasi, kemudian dihitung kembali. Setelah itu, pihaknya diminta untuk klarifikasi langsung di Jakarta oleh BNPB. Baru kemudian akan direview.

“Sebelumnya kita ajukan di BNPB, terus mereka proses langsung keuangannya tanpa di review. Kalau sekarang harus di review dan harus menggunakan data NIK dan KK,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Tim Entri Data Perbaikan BPBD KLU Syamsul Hakim mengatakan banyak kadus yang sudah datang melaporkan data.  Dari 32 ribu data anomali, setelah perbaikan tersisa 8 ribu data.

Terkait data jumlah dusun yang belum melaporkan data warganya, untuk di Gangga sebanyak 17 dusun, Kecamatan Tanjung 17 dusun, Bayan 5 Dusun, Kayangan 10 Dusun. Sehingga totalnya menjadi 49 dusun.

“Sementara di Kecamatan Pemenang sudah fix semua,” pungkasnya. (fer/r4)

Berita Lainnya

Dua Formasi Dokter Spesialis Tanpa Pelamar

Redaksi Lombok Post

Bank Mandiri Taspen Bekali Calon Pensiunan

Redaksi Lombok Post

Tambang Rakyat Boleh, Asalkan?

Redaksi Lombok Post

Manfaatkan Limbah Plastik untuk Campuran Aspal

Redaksi Lombok Post

Keberadaan Minimarket di SPBU Telaga Wareng Jadi Polemik

Redaksi Lombok Post

Formasi CPNS Kabupaten Lombok Utara Didominasi Tenaga Pendidik

Redaksi Lombok Post

Dewan Lombok Utara Minta Kepastian Waktu Pencairan Jadup Korban Gempa

Redaksi Lombok Post

BUMD di Lombok Utara Akan Kelola Hasil Pertanian dan Produk UKM

Redaksi Lombok Post

YBM BRI Salurkan Bantuan di Desa Senaru

Redaksi Lombok Post