Lombok Post
NASIONAL

Kelompok Agitator di Balik Kerusuhan

Indonesian policemen disperse protesters in Timika, Indonesia's restive Papua province, on August 21, 2019. - Indonesia's Papua was hit by fresh unrest on August 21 as more than 1,000 security personnel were sent to the restive region after violent protests that saw buildings torched and street battles between police and demonstrators. (Photo by SEVIANTO PAKIDING / AFP)

JAKARTA-Pasca aksi massa di Papua Barat dan Papua, pemerintah berusaha meredam amarah masyarakat agar tidak lagi berbuat di luar kendali. Tujuannya tidak lain supaya kondisi yang sudah mulai membaik tidak kembali menjadi panas. Di samping langkah itu, upaya mencari pihak tidak bertanggung jawab yang diduga ingin kerusuhan terus terjadi juga dilakukan.

Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto menyampaikan bahwa pihaknya sudah mencium ada yang berusaha membuat kisruh di Papua Barat maupun di Papua. “Sudah ada pemetaan. Siapa bermain, siapa itu, sudah ada pemetaan,” terang dia. Untuk itu, BIN juga berusaha mengantisipasi supaya aksi berujung pengrusakan tidak kembali terjadi.

“Kami antisipisi supaya bisa segera dilkukan peredaan ketegangan,” imbuh Wawan. Dia pun memastikan, BIN tidak bekerja sendiri. Mereka turut bekoordinasi dengan instansi lain dalam meredakan situasi. “Apalagi dalam situasi yang sedang begini,” tambahnya. Isu yang didorong agar kerusahan terjadi, lanjut dia, tidak jauh-jauh dari SARA. Dia mengakui bahwa isu tersebut sangat sensitif.

Menurut Wawan, dalam kondisi seperti saat ini, semua pihak harus menahan diri. Tidak asal-asalan bicara. Apalagi sampai mengeluarkan pernyataan yang bernada provokatif. “Maka cooling down itu penting karena ini sebenarnya kan kesalahpahaman memaknai tindakan,” bebernya. Selain perkataan, dia menyebut, langkah hukum yang berjalan juga harus dilakukan secara hati-hati.

Berdasar data yang diperoleh aparat kepolisian, kerusuhan di Papua telah berhasil diredam sepenuhnya. Kini Polri fokus untuk menelusuri kemungkinan kerusuhan tersebut terencana. Didalami pula adanya sebuah kelompok yang disebut korps bhayangkara mengagitasi masyarakat Papua.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, kelompok kecil yang mengagitasi ini berhasil dilokalisir. Tidak hanya aparat yang mampu melokalisir, namun masyarakat Papua juga banyak yang tidak setuju. ”Dengan tindakan dari sekelompok orang yang mematik situasi ini,” terangnya di kantor Divhumas Polri kemarin.

Kelompok kecil ini belum bisa dipastikan identitasnya. Begitu pula keterhubungannya dengan hoax yang beredar dan akhirnya memicu kerusuhan. ”Masalahnya, sekarang terdeteksi masih ada akun yang terus menyebarkan hoax terkait Papua,” ungkapnya.

Apakah kelompok kecil ini merupakan KKSB? Dia mengaku belum mengetahui apakah merupakan kelompok yang sama. ”Arahnya belum sampai ke sana. Pastinya, masih dalam penyelidikan Dittipid Siber,” terang jenderal berbintang satu tersebut.

Untuk kondisi di lapangan, saat ini Fakfak telah dikendalikan sepenuhnya. Bahkan, masyarakat banyak yang mendukung langkah aparat. ”Tapi, juga ada temuan beberapa simbol yang telah diamankan kepolisian,” urainya.

Khusus untuk di Fakfak, bila ditemukan unsur pidana akan dilakukan penegakan hukum. ”Kalau untuk Sorong sudah 100 persen kondusif. Tidak ada lagi massa yang turun ke jalan hingga pukul 14.00,” ungkapnya.

Begitu pula dengan kondisi di Manokwari, dia menjelaskan bahwa kondisi jauh lebih kondusif. Saat nii sudah ada pasukan tambahan sebanyak 5 SSK di Manokwari. ”Kalau Sorong sekitar 3 SSK,” papar mantan Wakapolda Kalimantan Tengah tersebut.

Dia menjelaskan, untuk di Manokwari perinciannya terdapat 570 anggota Brimob yang di-BKO dari Brimob Sulawesi Utara, Maluku dan Sulawesi Tenggara. Lalu, untuk Sorong mencapai 390 anggota Brimob dari Brimob Sulawesi Selatan dan Bali. ”Sudah normal semualah,” ungkapnya.

Ketegangan situasi di Papua berimbas pula pada layanan kesehatan. Kementerian Kesehatan mengimbau kepada RSUD setempat tetap beroperasi setelah mendapat kabar RSUD Sorong sempat lumpuh. Pelayanan tidak optimal juga ditemukan di beberapa faskes lainnya di tingkat kecamatan. “Kalau mereka berhenti, nanti kita akan cek,” ujar Menkes Nila F Moeloek di Jakarta kemarin.

Nila memaklumi apabila masalah keamanan dikhawatirkan para tenaga kesehatan di lokasi. Untuk itu, dia akan berkoordinasi dengan aparat untuk meningkatkan pengamanan. “Kami minta dibantu dari TNI untuk keamanannya. Sama seperti ketika terjadi bencana,” lanjutnya. Dia menegaskan bahwa tenaga kesehatan harus bersikap netral dan fokus ke penanganan kesehatan masyarakat meski kondisi di sekitar tidak kondusif.

Kondisi semacam ini, menurut Nila, beberapa kali terjadi di Papua. Dari laporan tenaga kesehatan dalam program Nusantara Sehat (NS), sejumlah puskesmas dan rumah sakit di wilayah Papua hampir tidak beroperasi karena tidak ada pasien yang datang. “Kenapa pada sepi, ternyata (warga) pada lari ke bukit. Tapi mereka semua (tenaga kesehatan) aman,” jelasnya.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo sudah memastikan akan berkunjung ke Papua dalam waktu dekat. Jika terealisasi, kunjungan tersebut akan jadi yang pertama usai kerusuhan pasca insiden di Jawa Timur beberapa hari lalu. “Baru kita atur, tetapi dalam rangka meresmikan Jembatan Holtekam. Mungkin awal-awal bulan depan,” ujarnya di sela-sela kunjungan kerja di Kota Kupang kemarin.

Jokowi menambahkan, hingga saat ini, pihaknya terus memantau dan mengikuti perkambangan situasi di wilayah paling timur Indonesia tersebut. “Saya telepon Pak Gubernur Mandacan di Papua Barat untuk tanyakan mengenai Manokwari seperti apa sudah baik, sorong seperti apa sudah baik. Di fak-fak juga mulai terkondisikan,” tuturnya.

Kunjungan Jokowi ke Papua sebelumnya diminta langsung oleh Kepala Suku Lembaga Masyarakat Papua yang juga staf khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya. Lenis berharap Jokowi bisa berdialog dan menyerap aspirasi dari masyarakat papua.

Sementara itu, Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani menilai pernyataan Jokowi yang meminta bersabar dan saling memaafkan hanya mendinginkan suasana sementara di Papua. Tetapi, sepanjang masalah mendasar seperti ketidakadilan politik, ekonomi, sosial, dan klaritas sejarah integrasi Papua belum klir, persoalan bisa terus terjadi.

“Potensi kekerasan, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan akan terus dialami warga Papua,” ujarnya kemarin. Sebaliknya, Ismail mendorong Presiden Jokowi melakukan penanganan Papua secara holistik. Langkah ini bisa dimulai dengan membentuk dan mengutus Utusan Khusus Presiden ke Papua guna membangun komunikasi konstruktif, membangun sikap saling percaya dan memahami sebagai basis dialog Jakarta-Papua.

“Jalan dialog akan mengurangi konflik bersenjata antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) sekaligus meletakkan warga Papua sebagai subyek utama pengutamaan keadilan pembangunan,” imbuhnya. Oleh karenanya, dia juga mengkritik langkah Menko Polhukam Wiranto yang menambah pasukan TNI/Polri di Papua. Cara itu justru berpotensi membuat kondisi semakin tidak kondusif. Perspektif keamanan yang dikedepankan pemerintah merupakan upaya pemantapan stabilitas secara paksa.

Kemarin, Wiranto enggan terau banyak biacara soal Papua. Sebab, dia menilai kondisi di sana sudah semakin baik. “Sudah jangan dikompori-kompori lagi,” pintanya. Menurut dia, salah paham yang memicu aksi demo berujung kerusuhan sudah diatas. Perwakilan dari seluruh pihak terkait sudah saling memamaafkan. (deb/far/idr/syn/JPG/r6)

Berita Lainnya

Polisi Telurusi Motif Penusukan Wiranto, Diduga Terkait JAD Bekasi

Redaksi Lombok Post

40 Kapal Ilegal Asing Kembali Ditenggelamkan

Redaksi Lombok Post

Begini Jadinya kalau Bupati Main Proyek, Diciduk KPK, dari Dua Dinas Dapat Fee Rp 1,2 M

Redaksi Lombok Post

Gelar Kedelapan Baby Alien

Redaksi Lombok Post

Sertifikasi Guru Berbayar Dimulai, Biayanya Rp 7,5 Juta – Rp 9,5 Juta per Semester

Redaksi Lombok Post

Butuh 52 Ribu Guru PNS Agama Islam

Redaksi Lombok Post

Warga NTB Dievakuasi ke Jayapura

Redaksi Lombok Post

BEM SI Tolak Undangan Presiden, Minta Pertemuan Digelar Terbuka dan Disaksikan Publik

Redaksi Lombok Post

Lanjutkan Aksi Sampai Gol

Redaksi Lombok Post