Lombok Post
Politika

Empat Tahun, Bisa Balik Modal Nggak?

CARI LUBANG: Seorang anggota KPPS di Pengempel Indah, Sandubaya Kota Mataram, tengah menghitung perolehan suara pada Pilpres 2019 lalu.

MATARAM-Belum usai keresahan para anggota dewan, wajib mundur bila mau menyebrang jadi kepala daerah. Sesuai yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Kini, muncul keresahan baru. Masa jabatan Kepala Daerah hasil dari Pilkada serentak 2020, berlangsung selama empat tahun.

“Ya 2024 ada Pilkada serentak, berdasarkan UU no 10/2016,”  kata Ketua KPU NTB Suhardi Soud.

Dengan kata lain, masa jabatan kepala daerah yang tadinya lima tahun berkurang satu tahun. Suhardi menyebut hal ini sudah jadi kesepakatan bersama. Sehingga bisa jadi produk hukum. “Kan sudah jadi kesepakatan,” imbuhnya.

Berkurangnya masa jabatan satu tahun ini bisa menambah kendornya semangat para figur. Setelah sebelumnya figur berlatarbelakang anggota dewan wajib mundur bila ingin jadi kepala daerah.

Sudah jadi rahasia umum, posisi kepala daerah merupakan jabatan politik menggiurkan. Meraup pundi-pundi kekayaan di balik kekuasaan.

“Menjadi kepala daerah itu, harus diniatkan pengabdian,” kata pengamat politik dari UIN Mataram Dr Kadri.

Berkurangnya masa jabatan satu tahun diakui Kadri, dapat mengurangi pendapatan kepala daerah. Namun ia yakin hal ini, tidak sampai merontokkan minat para figur bertarung di Pilkada serentak 2020.

“Kalaupun ada mungkin hanya cost politik yang akan diirit para calon,” prediksinya.

Jadi, tidak sampai membuat para calon balik kanan. Kadri memprediksi paling yang akan dikurangi adalah cost politik. Bagaimanapun para figur tentu tidak ingin rugi. Pengeluaran selama masa kampanye politik akan dirasionalkan dengan masa jabatan yang selama empat tahun.

“Berhitung mengembalikan cost politic yang sudah dikeluarkan,” ulasnya.

Singkatnya, para calon akan lebih hemat belanja politik. Semisal biaya untuk kampanye dan menggerakan mesin politik yang dikurangi. Bagi Kadri ini sesuatu yang lumrah dalam politik.

“Hukum ekonomi, jumlah yang dikeluarkan harus mempertimbangkan jumlah yang diperoleh,” ujarnya.

Namun di luar sekadar untung rugi, Kadri mengatakan dimensi politik lebih luas dari itu. Dalam politik ada aktualisasi diri hingga eksistensi diri yang juga diincar para figur. Semuanya tentu tidak bisa dinilai dengan materi.

“Berapa lamapun mereka menjabat, tetap saja mereka disebut kepala daerah,” tandasnya. (zad/r2)

Berita Lainnya

Baihaqi Ingin Bangun TPS di Depan Kantor Wali Kota Mataram

Redaksi Lombok Post

Pilbup Sumbawa, PKS Minta Andy Tirta Segera Cari Pasangan

Redaksi Lombok Post

Dampingi Mohan di Mataram, TGH Mujib: Bismilah

Redaksi Lombok Post

Andy Tirta, Bicara Soal UTS, PKS dan Hubungannya Dengan Dr Zul

Redaksi Lombok Post

Sah, PDIP Usung Pasangan SALAM di Pilwali Kota Mataram!

Redaksi Lombok Post

Baihaqi-Diyah Ganefi Disurvei Tiga Partai

Redaksi Lombok Post

Mohan-Mujib Punya Chemistry Kuat

Redaksi Lombok Post

Pilbup KLU, Suardi Tunggu Pinangan Najmul Akhyar

Redaksi Lombok Post

Pilbup KSB, PAN Batal Usung Ustad Nun-Mustakim Patawari

Redaksi Lombok Post