Lombok Post
Politika

Empat Tahun, Bisa Balik Modal Nggak?

CARI LUBANG: Seorang anggota KPPS di Pengempel Indah, Sandubaya Kota Mataram, tengah menghitung perolehan suara pada Pilpres 2019 lalu.

MATARAM-Belum usai keresahan para anggota dewan, wajib mundur bila mau menyebrang jadi kepala daerah. Sesuai yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Kini, muncul keresahan baru. Masa jabatan Kepala Daerah hasil dari Pilkada serentak 2020, berlangsung selama empat tahun.

“Ya 2024 ada Pilkada serentak, berdasarkan UU no 10/2016,”  kata Ketua KPU NTB Suhardi Soud.

Dengan kata lain, masa jabatan kepala daerah yang tadinya lima tahun berkurang satu tahun. Suhardi menyebut hal ini sudah jadi kesepakatan bersama. Sehingga bisa jadi produk hukum. “Kan sudah jadi kesepakatan,” imbuhnya.

Berkurangnya masa jabatan satu tahun ini bisa menambah kendornya semangat para figur. Setelah sebelumnya figur berlatarbelakang anggota dewan wajib mundur bila ingin jadi kepala daerah.

Sudah jadi rahasia umum, posisi kepala daerah merupakan jabatan politik menggiurkan. Meraup pundi-pundi kekayaan di balik kekuasaan.

“Menjadi kepala daerah itu, harus diniatkan pengabdian,” kata pengamat politik dari UIN Mataram Dr Kadri.

Berkurangnya masa jabatan satu tahun diakui Kadri, dapat mengurangi pendapatan kepala daerah. Namun ia yakin hal ini, tidak sampai merontokkan minat para figur bertarung di Pilkada serentak 2020.

“Kalaupun ada mungkin hanya cost politik yang akan diirit para calon,” prediksinya.

Jadi, tidak sampai membuat para calon balik kanan. Kadri memprediksi paling yang akan dikurangi adalah cost politik. Bagaimanapun para figur tentu tidak ingin rugi. Pengeluaran selama masa kampanye politik akan dirasionalkan dengan masa jabatan yang selama empat tahun.

“Berhitung mengembalikan cost politic yang sudah dikeluarkan,” ulasnya.

Singkatnya, para calon akan lebih hemat belanja politik. Semisal biaya untuk kampanye dan menggerakan mesin politik yang dikurangi. Bagi Kadri ini sesuatu yang lumrah dalam politik.

“Hukum ekonomi, jumlah yang dikeluarkan harus mempertimbangkan jumlah yang diperoleh,” ujarnya.

Namun di luar sekadar untung rugi, Kadri mengatakan dimensi politik lebih luas dari itu. Dalam politik ada aktualisasi diri hingga eksistensi diri yang juga diincar para figur. Semuanya tentu tidak bisa dinilai dengan materi.

“Berapa lamapun mereka menjabat, tetap saja mereka disebut kepala daerah,” tandasnya. (zad/r2)

Berita Lainnya

PKS-Golkar Terancam Bubar Di Pilbup Lombok Tengah 2020

Redaksi Lombok Post

Diunggulkan di KLU, Itra: Saya Pasif!

Redaksi Lombok Post

Selly gak Jadi Nyalon? Sisa Empat Hari Belum Daftar Ikut Penjaringan

Redaksi Lombok Post

Gandeng Kejaksaan, Gerindra Buru Figur

Redaksi LombokPost

Muis Belum Tertarik Jadi Bupati

Redaksi LombokPost

Demokrat Siapkan Satu Nama di Pilwali 2020

Redaksi LombokPost

Najmul-Djohan, Berebut PDIP

Redaksi LombokPost

Satu Bulan Lagi, PKB Punya Calon

Redaksi LombokPost

Husein Temui Mori

Redaksi LombokPost