Lombok Post
Kriminal

Catut Dana PKH, Divonis 2,5 Tahun Penjara

MENERIMA PUTUSAN: Terdakwa korupsi PKH Lotim Fatoni berjalan ke luar sidang usai divonis majelis hakim PN Tipikor Mataram, kemarin (2/9).

MATARAM-Terdakwa korupsi Program Keluarga Harapan (PKH) Lotim, Fatoni terbukti bersalah. Dia melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Majelis hakim yang dipimpin AA Ngurah Rajendra memvonisnya dengan hukuman 2,5 tahun tahun penjara. Selain itu, Fatoni juga didenda Rp 50 juta. ”Apabila tak dibayar, maka diganti tiga bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim AA Ngurah membacakan vonis putusannya.

Selain itu, majelis hakim juga membebankan kepada terdakwa membayar ganti rugi keuangan negara Rp 157.240.998. ”Tenggat waktu penggantian hingga satu bulan,” ucapnya.

Apabila tidak terbayarkan, maka harta benda terdakwa disita untuk menutupi kerugian negara. ”Apabila harta yang dimiiki tidak juga menutupi kerugian negara diganti pidana satu tahun penjara,” kata dia.

Usai persidangan, Fatoni sempat berdiskusi dengan penasihat hukumnya.Apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan majelis hakim. “Saya terima vonisnya majelis hakim yang mulia,” kata Fatoni dihdama

Vonis yang diterima Fatoni lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, JPU menuntutnya dengan hukuman penjara 3,5 tahun.

Kendati demikian, JPU belum memutuskan untuk melakukan upaya hukum atau tidak. ”Kami pikir-pikir dulu yang mulia,” kata JPU  Wazir Iman Supriyanto.

Diketahui Fatoni telah menyalahgunakan kewenangan menjadi petugas PKH. Dia memotong dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial di Montong Gading, Lombok Timur (Lotim). Dana tersebut diperuntukkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Penyaluran dana tersebut dilakukan beberapa tahapan. Yaitu, tahap IV 2017 serta Tahap I, II, dan III pada 2018. Tetapi bantuan tersebut tidak diserahkan sepenuhnya ke penerima.

Uang pemotongan itu digunakan untuk membayar utang pribadi dan hutang di bank dan pengobatan istri.  Dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) NTB. Nomor : LHAPKKN-224/PW23/5/2018, ditemukan jumlah kerugian negara mencapi Rp 157.240.998. (arl/r2) 

Berita Lainnya

Dua Minggu, Sembilan Motor Raib

Redaksi Lombok Post

Sekda KLU Diklarifikasi Polda NTB Terkait Anggaran Sewa Rumah Kepala Daerah

Redaksi Lombok Post

Karang Bagu Digerebek, Pembeli Ditangkap, Penjual Sabu Lolos

Redaksi Lombok Post

Sengketa Lahan di KEK Mandalika, ITDC Kalah Ditingkat Banding

Redaksi Lombok Post

Ratusan Motor Bodong Terjaring Operasi Zebra

Redaksi Lombok Post

Jaksa Tunggu SKK Pemprov NTB Terkait Penyelesaian Pengelolaan Lahan di Gili Trawangan

Redaksi Lombok Post

Para Pembunuh Bayi Tak Tersentuh

Redaksi Lombok Post

Jangan Belagu! Bule Juga Ditilang!

Redaksi Lombok Post

Vonis Liliana Lebih Ringan dari Tuntutan JPU

Redaksi Lombok Post