Lombok Post
Metropolis

Dewan Langsung Gajian Rp 47 Juta

SELAMAT BEKERJA: Ketua Pengadilan Tinggi NTB Kresna Menon saat memandu pengucapan sumpah dan janji 65 anggota DPRD NTB periode 2019-2024 dalam sidang paripurna istimewa DPRD NTB, kemarin (2/9).

MATARAM-Sebanyak 65 Anggota DPRD NTB Periode 2019-2024 resmi dilantik. Mereka berasal dari 12 partai politik. Sebanyak 22 orang di antaranya merupakan anggota dewan periode sebelumnya. Selebihnya sebanyak 43 orang adalah wajah baru. Seluruhnya memastikan diri, siap memberikan yang terbaik untuk warga Bumi Gora.

Yang menarik. Meski baru dilantik, para wakil rakyat dipastikan akan menerima gaji pertama mereka bulan September. Uang gaji sudah siap di Sekretariat DPRD NTB. Pembayarannya hanya tinggal menunggu terbentuknya alat kelengkapan dewan, dan juga data-data terkait istri, dan anak yang menjadi tanggungan para wakil rakyat. Semakin cepat hal ini beres, semakin cepat gaji September diterima. Selanjutnya, pada 1 Oktober 2019, anggota dewan gajian lagi, hingga kemudian di bulan-bulan seterusnya, sampai masa akhir jabatan lima tahun mereka.

Pembayaran hak keuangan para wakil rakyat pada September ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 yang mengatur hak keuangan dan protokoler pimpinan dan anggota DPRD. Peraturan Pemerintah itu kemudian telah dibuatkan aturan turunan di NTB berupa Peraturan Daerah Nomor 7/2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD NTB.

Besaran komponen hak keuangan DPRD NTB tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Gubernur No 28/2017. Merujuk pada aturan ini, hak keuangan DPRD NTB dibayarkan setelah mereka mengucapkan sumpah dan janji. Yang berarti, dengan kata lain, hak keuangan tersebut dibayarkan terlebih dahulu baru kemudian para wakil rakyat bekerja.

Merujuk pada Pergub No 28/2017 tersebut yang salinannya didapat Lombok Post kemarin, total hak keuangan yang didapat para anggota DPRD NTB selama satu bulan paling sedikit Rp 47,5 juta. Jumlah tersebut berdasarkan komponen keuangan mulai dari uang representasi, tunjangan jabatan, tunjangan istri, anak, tunjangan beras, tunjangan alat kelengkapan dewan, uang paket, dan tunjangan khusus. Sementara komponen terbesar terdiri dari tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp 15 juta, perumahan Rp 13 juta, dan tunjangan transportasi Rp 12 juta. Seluruh tunjangan tersebut dibayarkan setiap bulan. (Selengkapnya lihat grafis).

Dikonfirmasi Lombok Post, kalangan Sekretariat DPRD NTB memastikan hak keuangan ini siap dibayarkan pada September ini. Karena hak keuangan untuk September memang menjadi hak anggota DPRD NTB yang baru. Sementara anggota dewan yang lama, terakhir menerima hak keuangan pada awal Agustus 2019. Karena itu, meski mereka masih bekerja sebulan dan baru berakhir masa jabatanya kemarin, mereka tak menerima hak keuangan lagi. Dan nanti, pada awal Oktober, anggota dewan yang baru pun akan gajian lagi.

Khusus untuk Anggota DPRD NTB H Khairul Rizal, Anggota DPRD NTB dari Partai Nasdem, yang merupakan suami Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah, merujuk pada Pergub NTB yang mengatur hak keuangan anggota DPRD, yang bersangkutan tidak akan mendapatkan tunjangan perumahan. Sebab, tinggal di rumah jabatan Wakil Gubernur NTB. Sehingga jika anggota dewan yang lain rata-rata menerima hak keuangan Rp 47 juta, Khairul Rizal akan menerima Rp sedikitnya Rp 34 juta tiap bulan yang belum dipotong pajak penghasilan 15 persen.

Sementara itu, prosesi pelantikan Anggota DPRD NTB sendiri ditandai dengan pengucapan sumpah/janji seluruh anggota dewan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi NTB H Kresna Menon. Pelantikan digelar dalam sidang paripurna istimewa DPRD NTB, di Ruang Sidang Utama. Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalillah hadir. Seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah juga hadir. Hadir juga Wali Kota Mataram, Wakil Bupati Lobar, dan para pimpinan DPRD kabupaten/kota.

Para mantan kepala daerah juga hadir. Termasuk para mantan Ketua DPRD NTB. Terlihat Gubernur NTB periode 2003-2008 HL Serinata yang juga mantan Ketua DPRD NTB. Juga ada Wakil Gubernur NTB periode 2008-2013 H Badrul Munir. Undangan juga hadir memadati seluruh ruang gedung dewan.

Usai pengambilan sumpah dan janji dilanjutkan penandatanganan naskah pelantikan secara simbolik. Proses penandatanganan disaksikan Ketua Pengadilan Tinggi NTB dan seluruh undangan yang hadir. Lalu kemudian penyematan pin emas anggota DPRD NTB.

Tancap Gas                     

Di sisi lain, usai mengucap sumpah dan janji, para wakil rakyat langsung tancap gas. Mereka langsung menebar kritik. Bahkan mereka ingin membongkar ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB tahun 2020 yang baru disahkan.

Salah satunya Anggota Fraksi Partai Gerindra H Mori Hanafi. Mantan wakil ketua DPRD NTB itu mengapresiasi anggota dewan lama yang sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Tapi dia akan menggunakan haknya untuk mengevaluasi susuan anggaran yang sudah diketok.

”Kalau melihat dari apa yang saya tahu, kemungkinan besar evaluasi tersebut (perubahannya) akan signifikan,” tegas politisi dapil Bima – Dompu itu.

Dia kini menunggu hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sesuai aturan, hasil evaluasi Mendagri harus dibahas lagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB. Ruang itulah yang akan dimanfaatkan untuk mengevaluasi anggaran 2020.

Salah satu program yang menjadi sorotannya adalah alokasi anggaran beasiswa ke luar negeri. Dia menilai dana Rp 40 miliar yang disediakan harus diperjelas. Alokasi itu menurutnya tidak dijabarkan secara detail. Siapa penerima, berapa mahasiswa S1 dan S2 yang dibiayai, ke negara mana saja mereka dikirim. Sehingga alokasi dana terang benderang. Tidak dialokasikan glondongan.

 ”Evaluasi besar-besaran akan dilakukan nanti,” katanya, usai rapat paripurna istimewa pelantikan anggota DPRD NTB periode 2019 – 2024, kemarin.

Anggota dewan baru menurutnya akan lebih jeli melihat berbagai kejanggalan dalam penyusunan APBD. Termasuk soal keberatan yang disampaikan masyarakat. Sehingga dalam evaluasi nanti akan banyak belanja yang dikoreksi.

Baginya, anggaran beasiswa Rp 40 miliar terlalu besar. Sebab, dana CSR yang dikelola Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB belum bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Bila mereka diberikan dana Rp 40 miliar, dia khawatir tidak bisa dikelola dengan tepat.

”Dana APBD  tidak boleh dikelola LPP, harus dinas,” tegasnya.

Mereka belum menemukan sistem koordinasi antara dinas dengan LPP. Hal-hal teknis itu harus diperjelas sehingga dewan bisa menerima pengalokasian dana tersebut.

”Bukan kita tidak setuju, tetapi harus didetailkan,” tandasnya.

Senada dengan Mori, Anggota DPRD NTB dari Fraksi PKB Akhdiansyah juga akan meninjau ulang postur APBD 2020. Mereka akan menunggu hasil evaluasi Mendagri untuk kemudian dibahas kembali bersama ekskutif.

”Ini momentum bagi kami untuk memberikan masukan dari dalam, karena kita tahu di situ ada problem,” katanya.

Ruang evaluasi akan dipakai untuk mempertanyakan kembali apa saja yang menjadi sorotan mereka selama ini. Salah satu poin yang perlu diperbaiki menurutnya yakni sinkronisasi antara regulasi dengan dokumen APBD 2020. Baginya, tahapan pembahasan anggaran banyak dilewati dan terkesan tergesa-gesa. Bila prosesnya bermasalah, dia yakin hasilnya juga tidak bagus.

”Itu berdampak pada hasil dan kualitas anggaran,” katanya.

Menurutnya, APBD yang sudah disahkan masih berpeluang untuk diubah. Meski tidak harus diubah total, tapi ada item-item yang perlu diperbaiki. ”Kami akan mengajak dewan yang lain mempertanyakan kembali APBD kemarin,” ujar aktivis pendiri Lembaga Studi Kemanusiaan (Lensa) NTB itu.

Dalam pelantikan itu, 65 anggota DPRD NTB masa bakti 2019-2024 dilantik. Mereka merupakan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Sebagian besar merupakan anggota baru, 20 orang lainnya anggota DPRD lama yang terpilih kembali. Hj Isvie Rupaeda dan H Ridwan Hidayat, ditunjuk sebagai ketua dan wakil ketua sementara.

Gubernur NTB H Zulkieflimansyah berharap, segala prestasi yang telah ditorehkan anggota dewan sebelumnya dijadikan motivasi anggota baru. Anggota dewan yang terpilih merupakan orang-orang terbaik yang akan mengabdi bagi kemajuan masyarakat dan daerah.

”Saya mengajak seluruh anggota dewan untuk bersinergi membangun daerah menjadi lebih baik,” harapnya.

Zul optimis dia bisa bekerja sama dengan legislatif, sebab mereka yang terpilih baginya bukan wajah baru. Sebagian besar sudah dikenalnya. Sehingga akan terjalin komunikasi yang baik. Tidak ada dewan yang garang dan menjadi pengkritik. (kus/ili/r6)

Berita Lainnya

Hutan Rinjani Terbakar, Pendakian Ditutup

Redaksi Lombok Post

TGB Mendapat Pengakuan Dunia, Terima Penghargaan dari Al-Azhar

Redaksi Lombok Post

Pemprov NTB Cari 414 CPNS

Redaksi Lombok Post

Mobil Mewah Terbakar di Dakota

Redaksi Lombok Post

Petugas Dinsos Bongkar Modus Gepeng

Redaksi Lombok Post

Gubernur Harus Turun Tangan Evaluasi Pengelolaan TPA Kebon Kongok

Redaksi Lombok Post

Guru Honorer Digaji Rp 2,5 Juta, Dana Disiapkan Pemerintah Pusat

Redaksi Lombok Post

Dicari 197.111 CPNS, Kuota untuk NTB Diumumkan Akhir Oktober

Redaksi Lombok Post

Pelamar CPNS NTB Bisa 74 Ribu

Redaksi Lombok Post