Lombok Post
Selong

Mereka yang Harus Meninggalkan Kelas Demi Mengejar SK

Hati Gundah Gulana, Tak Fokus di Sekolah dan Kelas

MENUNGGU KEPASTIAN: Beberapa guru honorer terlihat sedang membicarakan surat pengaduan yang diisinya di Kantor BKPSDM Lotim, kemarin (2/8).

Leni Marlina mengaku sudah 14,8 tahun mengabdi di SDN 10 Sakra. Namun entah mengapa, namanya dianggap tak ada di dapodik. SK yang dijanjikan bupati pun melayang seketika. Hal serupa, konon dialami juga oleh ratusan guru honorer lainnya.

Fatih Kudus Jaelani, Lombok Timur

================================

Kantor BKPSDM Lotim dipenuhi oleh ratusan guru honorer yang datang silih berganti. Mereka berkumpul di satu titik. Pos pengaduan. Mengisi selembar kertas yang menyatakan jika mereka sudah lama mengajar.

Di deretan ratusan guru honorer yang dirundung beribu pertanyaan itu, penulis koran ini menghampiri salah seorang guru yang mengajar di SDN 10 Sakra. Namanya Leni Marlina. Di sampingnya duduk juga guru-guru honorer lainnya. Di sana ada Dian Puspita Sari, dan Tapaul.  Semuanya menyimpan pertanyaan yang sama.

“Di sekolah, saya guru honorer yang pertama kali di sana. Tapi malah yang dapat SK yang baru-baru,” keluhnya.

Untuk dapat ke tempat itu, Lina dan teman-teman honorer yang senasib dengan harus meninggalkan kelas. Katanya, dia sudah ada di BPKSDM sejak pukul delapan pagi. Sejak saat itu, ratusan guru berdatangan silih berganti.

Mau tidak mau, mau diam di sekolah saja ia mengaku tidak tenang. Apalagi melihat kenyataan bahwa ada yang tidak beres dalam keputusan pemberian SK Bupati tersebut. Ada sekitar lima guru di sekolahnya yang mendapatkan SK. Menurutnya, hal itu membuatnya tak nyaman.

Hal serupa disampaikan Dian Puspita Sari. Ia mengaku heran dengan apa yang terjadi. Bahwa sudah jelas di dapodik, namanya telah tertera. Mengabdi sejak belasan tahun lalu. “Kita terpaksa harus meninggalkan sekolah. Kita harus mengurus ini sekarang. Karena mana bisa tenang,” jelas Dian.

Lina dan Dian menegaskan, 14,8 tahun sudah mereka mengabdi. Honornya selama ini disisihkan dari dana BOS. Selama itu terjadi, tak pernah ada surat perintah kerja (SPK), kelompok kerja (KK), atau apalagi perjanjian kerja (PK). Yang ada hanyalah surat keikhlasannya atau singkat saja SK.

Sampai pada akhirnya, harapan mendapatkan surat perjanjian kerja datang dari kebijakan Bupati Sukiman Azmy. “Saat itu saya bahagia sekali. Karena ini merupakan langkah yang sangat baik. Terutama bagi kami yang selama ini tak diperhatikan,” jelasnya.

Namun apa dikata, harapan yang telah tumbuh sekian bulan rasanya jadi ungkapan manis belaka. Di hari pembagian SK bagi ribuan guru honorer di Lotim, namanya tak ada. Justru yang baru beberapa tahun mengajarlah yang mendapatkannya. Lina tentu heran.

Bagaimana pihak terkait memastikan pemberian perjanjian kerja bagi mereka yang baru beberapa tahun bekerja lalu begitu saja bisa menyisihkan yang telah belasan tahun mengabdi. “Saya berharap, apa yang dijanjikan bupati benar adanya. Kalau begini, seharusnya jangan beri harapan,” keluhnya. (r5/*)

Berita Lainnya

Puncak Rinjani Tutup, Pendaki Tetap Nekat!

Redaksi Lombok Post

Empat Spesialis Pencuri Mobil di Lotim Dihadiahi Timah Panas

Redaksi Lombok Post

Warga Tebaban Gedor Kantor Desa

Redaksi Lombok Post

ACT-PWJ Ajari Warga Sajang Cara Mengelola Air

Redaksi Lombok Post

Atraksi Paralayang Warnai Hari Pahlawan di Lotim

Redaksi Lombok Post

MAN IC Praktik Lapangan di Lima Lokasi

Redaksi Lombok Post

273 Tenaga Honorer di Lombok Timur Minta Diangkat Jadi PPPK

Redaksi Lombok Post

Belum Ada yang Jadi Tersangka dalam Kasus SK Honorer Palsu

Redaksi Lombok Post

Mengenal Persata, Klub Sepak Bola Tertua di Lotim (1)

Redaksi LombokPost