Lombok Post
Metropolis

Karaoke Keluarga Diduga Masih Jual Minol

MEMABUKKAN: Sejumlah tempat karaoke di Kota Mataram diduga melanggar aturan dengan menyediakan minuman beralkohol tanpa izin dan perempuan pendamping lagu.

MATARAM-Kota Mataram belum bebas minuman beralkohol (minol). Sejumlah karaoke ditengarai masih menjual minol tanpa izin. Ditambah lagi adanya kehadiran pemandu lagu (PL) yang disediakan untuk pengunjung karaoke.

Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang mengatakan, dugaan itu bermula dari laporan masyarakat. Yang sekarang ini tengah ditelusuri pemerintah. ”Kami berterima kasih dengan laporan itu,” kata Aweng, sapaan karibnya, kemarin (6/9).

Dalam laporan itu, masyarakat menyebut masih ada kafe dan tempat karaoke. Juga hotel. Yang menjual minol tanpa izin. Di dalam laporan disebutkan enam tempat. Beberapa karaoke bahkan mempekerjakan PL. Mereka sebelumnya diketahui bekerja menjadi PL di wilayah Senggigi, Lombok barat (Lobar).

Kata Aweng, untuk hotel, izin minol hanya diberikan untuk golongan C saja. Itu juga tidak bisa dijual sembarangan. Khusus dihajatkan untuk tamu hotel saja. ”Ada beberapa hotel yang memiliki izin penjualan minol. Tapi ya itu, ada spesifikasinya, khusus untuk layanan hotel,” ucap ia.

Adapun untuk karaoke, lanjut Aweng, sama sekali tidak diperbolehkan untuk menjual minol. Apalagi ada PL berjenis kelamin perempuan. Alasannya, karaoke di Kota Mataram masuk dalam kategori karaoke keluarga.

”Yang diizinkan kan hanya karaoke keluarga. Kalau ada PL dan minol, itu tentu tidak dibenarkan. Usaha yang mengarah kepada asusila, tidak benar itu,” tuturnya.

Sekarang ini, pemkot telah menyusun langkah. Menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Kata Aweng, upaya akan dimulai dari kecamatan. Mereka akan memanggil pemilik maupun pengurus tempat usaha yang disebutkan dalam laporan.

”Nanti kita lihat lagi. Dari kecamatan akan memanggil mereka dulu,” ujar Aweng.

Keberadaan minol dan PL di sejumlah karaoke Kota Mataram sebenarnya telah menjadi rahasia umum. Pemkot pun seolah-olah tak berdaya menghadapi pengusaha yang melanggar aturan.

Tapi, Aweng membantah anggapan itu. Kata dia, pemkot terus berusaha mewujudkan motto Kota Mataram yang maju, berbudaya, dan religius itu. Dalam konteks pelanggaran minol dan PL, beberapa kali telah dilakukan razia. Menindak pelaku usaha yang terbukti melakukan penyimpangan.

”Penertiban jadi bagian dari peneguran. Ada tahapan. Kalau membandel, bisa sampai pencabutan izin,” tegas ia.

”Kita hanya tidak ingin masyarakat yang akhirnya turun (melakukan penutupan). Kalau ada guidance, aturan, ya itu diikuti,” tandas Aweng.

Kadis Perdagangan Kota Mataram H Amran M Amin mengatakan, karaoke memang tidak diperbolehkan untuk menjual minol. Apabila terjadi, dipastikan telah melanggar aturan yang ditetapkan Pemkot Mataram.

”Untuk hotel, bisa. Tapi tetap dengan izin. Tentu memenuhi standar aturan yang kita miliki,” kata Amran.

Aturan main penjualan minol ditetapkan Pemkot Mataram melalui Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Disebutkan di Pasal 17. Rinciannya, setiap orang atau pelaku usaha dilarang mengedarkan, menjual, dan mengonsumsi minol Golongan A, B, dan C.

Larangan itu dikhususkan untuk warung atau kios minuman; tempat olahraga; rumah makan; spa; terminal; sekolah; perkantoran; hingga karaoke. Minol juga dilarang dijual di tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah; sekolah; kampus; rumah sakit; dan tempat bermain anak.

Kasatpol PP Kota Mataram Bayu Pancapati mengatakan, laporan dari masyarakat pasti ditindaklanjuti. Satpol PP juga telah beberapa kali turun melakukan penindakan. Tetapi, masih ada pengusaha yang membandel.

”Rupanya ada laporan lagi. Kalau ditemukan lagi, ya kita proses,” tandas Bayu. (dit/r5)

Berita Lainnya

Hutan Rinjani Terbakar, Pendakian Ditutup

Redaksi Lombok Post

TGB Mendapat Pengakuan Dunia, Terima Penghargaan dari Al-Azhar

Redaksi Lombok Post

Pemprov NTB Cari 414 CPNS

Redaksi Lombok Post

Mobil Mewah Terbakar di Dakota

Redaksi Lombok Post

Petugas Dinsos Bongkar Modus Gepeng

Redaksi Lombok Post

Gubernur Harus Turun Tangan Evaluasi Pengelolaan TPA Kebon Kongok

Redaksi Lombok Post

Guru Honorer Digaji Rp 2,5 Juta, Dana Disiapkan Pemerintah Pusat

Redaksi Lombok Post

Dicari 197.111 CPNS, Kuota untuk NTB Diumumkan Akhir Oktober

Redaksi Lombok Post

Pelamar CPNS NTB Bisa 74 Ribu

Redaksi Lombok Post