Lombok Post
Metropolis

Pembangunan Lapak PKL Lelet

PEMBANGUNAN BELUM TERLIHAT: Inilah lokasi 18 unit lapak PKL yang akan dibangun di eks Pelabuhan Ampenan. Namun belum ada tanda-tanda pengerjaan fisik oleh pihak ketiga.

MATARAM-Pengerjaan fisik pembangunan pusat wisata kuliner bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di eks Pelabuhan Ampenan belum terlihat. Padahal, Pemkot Mataram telah menetapkan pemenang tender yaitu CV Graha Utama, pada 21 Agustus lalu.

Asisten II Setda Kota Mataram H Mahmuddin Tura berdalih, pengerjaan fisik belum terlihat karena kontraktor masih menyiapkan bahan dan alat.

“Sekarang memang belum ada pengerjaan, karena rangka baja dan segala macam masih dikerjakan di bengkel jadi belum terlihat pengerjaan fisik,” tegasnya, kemarin (6/9).

Pantauan Lombok Post di lapangan, lokasi pembangunan lapak PKL belum dipasangi apa-apa. Misalnya papan pengumuman atau spanduk, agar pengunjung dan PKL mengetahui, akan ada aktivitas pembangunan.

Mantan Kadis PUPR Kota Mataram ini menyebut, pemkot akan tetap mengawasi aktivitas rekanan. Karena berdasarkan kontrak, pengerjaan fisik lapak PKL yang semula dibangun dari 37 unit menjadi 18 unit itu harus selesai pada Desember 2019.

“Kami akan terus kejar rekanan itu, sebab kontraknya sampai dengan akhir desember,” kata Tura.

Selain mengawasi, pihaknya akan menagih deadline pemenang tender. Tura menegaskan, rekanan harus membuat time schedule network planning. Supaya pemerintah tahu bagaimana progres pengerjaan fisik. Begitu juga dengan Deviasi yang tidak boleh melebihi 10 persen.

Bila deviasi lebih dari itu dan tidak ada pergerakkan, maka pemkot akan mengevaluasi rekanan dan Dinas Pariwisata Kota Mataram dalam waktu dekat ini. “Insya Allah, 15 September nanti, kita akan evaluasi,” tegasnya.

Diketahui, pengurangan jumlah lapak PKL bukan karena keterbatasan anggaran. Tetapi, lebih disesuaikan dengan luas lahan eks pelabuhan ampenan, yang berbatasan langsung dengan roi pantai. Berdasarkan aturan Kementerian PUPR RI, bila ada pembangunan, jarak gedung harus mundur sejauh 35 meter dari roi pantai.

Sehingga nilai pagu paket proyek yang awalnya Rp 3,6 miliar, menjadi berkurang berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket yang tertera di LPSE menyusut menjadi Rp 2,6 miliar. “Nanti sisanya akan jadi SiLPA atau dikembalikan ke pusat, kita belum tahu yang penting kita harus segera realisasikan proyek ini,” tutup Tura. (yun/r5)

Berita Lainnya

Ruslan Turmuzi : Pembangunan Kereta Gantung Bukan Skala Prioritas

Redaksi Lombok Post

Ikut Pilkada 2020, Selly dan Saswadi Akan Dimutasi

Redaksi Lombok Post

Kelompok Pecinta Alam Tolak Pembangunan Kereta Gantung Rinjani

Redaksi Lombok Post

Pemprov Berharap Investor Kereta Gantung di kawasan Gunung Rinjani Serius

Redaksi Lombok Post

Pasien BPJS Sumbang Rp 166,2 Miliar

Redaksi Lombok Post

TKI NTB Sumbang Devisa Tertinggi

Redaksi Lombok Post

Dishub Pastikan Rute Lari dan Bersepeda Ironman 7.3 Lombok 2020 Aman

Redaksi Lombok Post

BPJS Bantah Nunggak Enam Bulan

Redaksi Lombok Post

Dewan Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan

Redaksi Lombok Post