Lombok Post
Metropolis

Pembangunan Lapak PKL Lelet

PEMBANGUNAN BELUM TERLIHAT: Inilah lokasi 18 unit lapak PKL yang akan dibangun di eks Pelabuhan Ampenan. Namun belum ada tanda-tanda pengerjaan fisik oleh pihak ketiga.

MATARAM-Pengerjaan fisik pembangunan pusat wisata kuliner bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di eks Pelabuhan Ampenan belum terlihat. Padahal, Pemkot Mataram telah menetapkan pemenang tender yaitu CV Graha Utama, pada 21 Agustus lalu.

Asisten II Setda Kota Mataram H Mahmuddin Tura berdalih, pengerjaan fisik belum terlihat karena kontraktor masih menyiapkan bahan dan alat.

“Sekarang memang belum ada pengerjaan, karena rangka baja dan segala macam masih dikerjakan di bengkel jadi belum terlihat pengerjaan fisik,” tegasnya, kemarin (6/9).

Pantauan Lombok Post di lapangan, lokasi pembangunan lapak PKL belum dipasangi apa-apa. Misalnya papan pengumuman atau spanduk, agar pengunjung dan PKL mengetahui, akan ada aktivitas pembangunan.

Mantan Kadis PUPR Kota Mataram ini menyebut, pemkot akan tetap mengawasi aktivitas rekanan. Karena berdasarkan kontrak, pengerjaan fisik lapak PKL yang semula dibangun dari 37 unit menjadi 18 unit itu harus selesai pada Desember 2019.

“Kami akan terus kejar rekanan itu, sebab kontraknya sampai dengan akhir desember,” kata Tura.

Selain mengawasi, pihaknya akan menagih deadline pemenang tender. Tura menegaskan, rekanan harus membuat time schedule network planning. Supaya pemerintah tahu bagaimana progres pengerjaan fisik. Begitu juga dengan Deviasi yang tidak boleh melebihi 10 persen.

Bila deviasi lebih dari itu dan tidak ada pergerakkan, maka pemkot akan mengevaluasi rekanan dan Dinas Pariwisata Kota Mataram dalam waktu dekat ini. “Insya Allah, 15 September nanti, kita akan evaluasi,” tegasnya.

Diketahui, pengurangan jumlah lapak PKL bukan karena keterbatasan anggaran. Tetapi, lebih disesuaikan dengan luas lahan eks pelabuhan ampenan, yang berbatasan langsung dengan roi pantai. Berdasarkan aturan Kementerian PUPR RI, bila ada pembangunan, jarak gedung harus mundur sejauh 35 meter dari roi pantai.

Sehingga nilai pagu paket proyek yang awalnya Rp 3,6 miliar, menjadi berkurang berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket yang tertera di LPSE menyusut menjadi Rp 2,6 miliar. “Nanti sisanya akan jadi SiLPA atau dikembalikan ke pusat, kita belum tahu yang penting kita harus segera realisasikan proyek ini,” tutup Tura. (yun/r5)

Berita Lainnya

Hutan Rinjani Terbakar, Pendakian Ditutup

Redaksi Lombok Post

TGB Mendapat Pengakuan Dunia, Terima Penghargaan dari Al-Azhar

Redaksi Lombok Post

Pemprov NTB Cari 414 CPNS

Redaksi Lombok Post

Mobil Mewah Terbakar di Dakota

Redaksi Lombok Post

Petugas Dinsos Bongkar Modus Gepeng

Redaksi Lombok Post

Gubernur Harus Turun Tangan Evaluasi Pengelolaan TPA Kebon Kongok

Redaksi Lombok Post

Guru Honorer Digaji Rp 2,5 Juta, Dana Disiapkan Pemerintah Pusat

Redaksi Lombok Post

Dicari 197.111 CPNS, Kuota untuk NTB Diumumkan Akhir Oktober

Redaksi Lombok Post

Pelamar CPNS NTB Bisa 74 Ribu

Redaksi Lombok Post